MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ma'ruf Amin: APBN Semakin Membengkak Wakil Presiden Ma'ruf Amin di UNS Surakarta, Rabu (11/3) (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan saat ini pemerintah masih mengkaji dampak dari batalnya naiknya iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Konstusi (MA). Setelah dilakukan pengkajian lebih mendalam baru dibuatkan kebijakan baru.

"Pemerintah saat sedang mengkaji dampak dari batalnya naiknya iuran BPJS Kesehatan. Dampak utama yang menjadi kajian adalah pengaruh APBN," kata Kiai Ma'ruf.

Baca Juga:

Menaikan Tarif BPJS Kesehatan Dianggap Melanggar Hak Warga

Ia mengungkapkan pertama tentu yang menjadi fokus utama pemerimtah adalah dampaknya pada APBN. Menurutnya pembatalan iuran BPJS oleh MA tersebut tentu berdampak terhadap APBN. Dan ada aturan-aturan yang harus disesuaikan.

Wapres Ma'ruf Amin sebut ada potensi pembengkakan ABPN jika iuran BPJS Kesehatan batal naik
Wapres Kiai Ma'ruf memberikan keterangan kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/3) (MP/Ismail)

Mantan Ketua MUI ini membeberkan dimungkinkan pembatalan iuran BPJS tersebut akan membuat pembengkakan terhadap anggaran APBN. Dalam kondisi iuran BPJS naik saja, APBD masih defisit.

"Jika memang diberlakukan nanti, pembatalan (iuran BPJS) oleh MA tentu berdampak terhadap APBN menjadi membengkak" tandas Wapres.

Diketahui, Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

Baca Juga:

MA Ungkap Alasan Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi di Jakarta, Senin (9/3).(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Pelajari Putusan MA, Pemerintah Akui Menaikkan Iuran BPJS Jadi Opsi Terbaik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nyaris 400 Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK
Indonesia
Nyaris 400 Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK

Personel pengamanan harus mengantisipasi gangguan keamanan yang bisa terjadi

Doni Monardo Klaim Pembatasan Aktivitas Bisa Turunkan Kasus COVID-19 Sampai 20%
Indonesia
Doni Monardo Klaim Pembatasan Aktivitas Bisa Turunkan Kasus COVID-19 Sampai 20%

"Jadi pada saat itu terjadi penurunan 20 persen dan kita berharap periode ini presentase yang kita turunkan lebih besar lagi," ujar Doni

Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19
Indonesia
Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

"Gerbong ini akan digunakan untuk merawat pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya," ujar Wali Kota Madiun, Maidi

 Cegah Corona Meluas, Jam Operasional Cafe dan Angkringan di Yogyakarta Dibatasi
Indonesia
Cegah Corona Meluas, Jam Operasional Cafe dan Angkringan di Yogyakarta Dibatasi

Dalam SE tersebut sejumlah usaha yang dipersingkat jam operasional adalah game net, game station, game center, warung internet,salon,cafe dan usaha sejenis.

Terduga Teroris ZA Dikenal Cerdas dan Berhenti Kuliah Secara Misterius
Indonesia
Terduga Teroris ZA Dikenal Cerdas dan Berhenti Kuliah Secara Misterius

"Saudari berinisial ZA memang benar pernah kuliah di Gunadarma," kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma Prof Irwan Bastian dalam jumpa pers kepada wartawan di kampus Gunadarma Depok, Kamis (1/4).

Ini Titik Penyekatan Pemudik Yang Dilakukan Polda Metro Jaya
Indonesia
Ini Titik Penyekatan Pemudik Yang Dilakukan Polda Metro Jaya

Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan memeriksa dengan seksama kelengkapan dokumen maupun kendaraan angkutan barang yang mendapat pengecualian untuk keluar dan masuk.

[HOAKS atau FAKTA] Usai Jadi Korban Penusukan, Syekh Ali Jabber Pulang ke Madinah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Usai Jadi Korban Penusukan, Syekh Ali Jabber Pulang ke Madinah

Akun Facebook MSayuti Sayuti mengunggah foto Syekh Ali Jaber yang tampak berjalan di sebuah ruangan bandara

Kasus Suap Benur, Bupati Kaur Bengkulu Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Benur, Bupati Kaur Bengkulu Mangkir dari Panggilan KPK

"Gusril Pausi, tidak hadir tanpa ada konfirmasi dan akan diagendakan untuk pemanggilan kembali," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas
Indonesia
Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas

Kemensetneg dan Pemprov DKI Jakarta saling merebutkan kepemilikan sertifikasi lahan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma
Indonesia
Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma

Perseroan juga tengah dalam proses negosiasi untuk menambah 120 juta dosis bahan baku dari pengembang vaksin asal Tiongkok.