MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Syarifuddin. Foto: ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso/Soni Namura/Gracia Simanjuntak

Merahputih.com - Mahkamah Agung menganggarkan sebesar Rp2,5 miliar untuk peningkatan layanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada 2021.

"Mahkamah Agung mengalokasikan anggaran sejumlah Rp2,5 miliar untuk pengadaan sarana prasarana sebagai penyempurnaan layanan disabilitas bagi 50 pengadilan yang sebelumnya telah menerima perkara dengan pihak penyandang disabilitas," ujar Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, dalam webinar "Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan," di Jakarta, Selasa (27/10).

Baca Juga

Pekan Ini Polisi Ungkap Tersangka Kebakaran Kejagung

Sebanyak 50 pengadilan yang menangani perkara dengan pihak penyandang disabilitas akan menerima alokasi anggaran sebanyak Rp50 juta.

Ia menuturkan masih terdapat banyak hal yang perlu dievaluasi dan disempurnakan untuk memastikan seluruh bangunan pengadilan ramah penyandang disabilitas sesuai standar yang ditetapkan.

Selain fasilitas fisik, penyiapan layanan hukum dan keadilan yang ramah penyandang disabilitas dia katakan juga telah dimulai di banyak pengadilan, khususnya di tingkat pertama.

Ketua MA Syarifuddin (BPMI Setpres)
Ketua MA Syarifuddin (BPMI Setpres)

Setidaknya terdapat 11 pengadilan yang dijadikan lokus percontohan pelayanan publik ramah kaum rentan 2020 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Satuan kerja itu, sebagaimana dikutip Antara, adalah Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Mojokerto, Pengadilan Negeri Watampone, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Karangnanyar, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, dan Pengadilan Agama Medan.

Baca Juga

Besok Gelar Perkara Kebakaran Kejagung, Polisi: Penetapan Tersangka

Sebanyak 11 lokus pengadilan tersebut disebutnya memenuhi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang dipersyaratkan untuk menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), misalnya penyediaan juru bahasa isyarat sesuai kebutuhan.

"Kepada para pimpinan peradilan tingkat pertama, saya berpesan agar upaya peningkatan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas dapat dilanjutkan dan dikembangkan," ucap Syarifuddin. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemprov DKI Ngotot Proses Lelang ERP Diulang, Ini Alasannya
Indonesia
Pemprov DKI Ngotot Proses Lelang ERP Diulang, Ini Alasannya

Syafrin mengklaim keputusan pembatalan lelang ulang yang dilakukan Anies, telah sesuai asas-asas umum permerintah yang baik.

Pemulung Temukan Bayi Laki-laki dalam Kondisi Hidup dan Dikerubungi Semut
Indonesia
Pemulung Temukan Bayi Laki-laki dalam Kondisi Hidup dan Dikerubungi Semut

Bayi laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dan dikerubungi semut.

Mau Ikut Lelang Tanah dan Ruko Sitaan KPK di Manado? Siapkan Modal Segini!
Indonesia
Mau Ikut Lelang Tanah dan Ruko Sitaan KPK di Manado? Siapkan Modal Segini!

Tanah dan ruko milik mantan pejabat Kementerian PUPR Anggiat P. Nahot Simaremare

 Mensos Beri Santunan untuk Keluarga Korban Banjir Cipinang Melayu
Indonesia
Mensos Beri Santunan untuk Keluarga Korban Banjir Cipinang Melayu

Seusai melihat kondisi pengungsi, Juliari menemui ahli waris dari Siti Hawa (72). Setelah itu, dia memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 15 juta kepada ahli waris Siti Hawa.

Hampir Sebulan Tanpa Transmisi Lokal, Tiongkok Deteksi 15 Kasus Impor COVID-19
Dunia
Hampir Sebulan Tanpa Transmisi Lokal, Tiongkok Deteksi 15 Kasus Impor COVID-19

Angka itu naik dari 7 kasus sehari sebelumnya, demikian dinyatakan otoritas kesehatan negara tersebut.

KPK Bantah Klaim Politikus Nasdem Ahmad Sahroni Soal Kasus Bakamla
Indonesia
KPK Bantah Klaim Politikus Nasdem Ahmad Sahroni Soal Kasus Bakamla

Ahmad Sahroni sempat diperiksa penyidik terkait pengetahuannya soal PT Merial Esa milik Fahmi Darmawansyah yang terlibat perkara suap Bakamla.

Alasan Walkot Rahmat Effendi Tolak Presiden Jokowi Datang ke Bekasi
Indonesia
Alasan Walkot Rahmat Effendi Tolak Presiden Jokowi Datang ke Bekasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi secara halus menolak kedatangan Presiden Jokowi ke daerahnya

 Nekat Coret Seragam dan Konvoi Kelulusan, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Coret Seragam dan Konvoi Kelulusan, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Siswa ini seharusnya tetap berada di rumah bukan mengadakan konvoi kelulusan. Ini jelas tidak boleh dibiarkan. Kami amankan kendaraan mereka dan memberinya pembinaan," ujar Andy

Ingat! Pelayanan e-KTP dan Pencatatan Sipil Masih Dibuka Hingga Besok
Indonesia
Ingat! Pelayanan e-KTP dan Pencatatan Sipil Masih Dibuka Hingga Besok

Cuti Bersama tahun 2020 yang semula pada tanggal 22 Mei 2020 diubah menjadi hari kerja