M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta kecewa dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang bicara di belakang rapat menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih sebesar Rp888.681.846.000.

Padahal dalam rapat, Partai pimpinan Grace Natalie itu ikut tanda tangan setuju dengan kenaikan gaji anggota dewan tersebut.

Baca Juga

PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar

"Tapi, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, M. Taufik di Jakarta, Selasa (1/12).

Dalam hati yang paling dalam dirinya bersama Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi kecewa dan menyayangkan sikap PSI itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Jika ingin menolak, menurut Taufik, seharusnya berdebat di dalam tidak perlu pencitraan menolak RKT. Padahal, menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.

"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyak lah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi," jelasnya.

Politikus Gerindra ini pun meminta Fraksi PSI untuk membahas kerjaan DPRD dalam rapat, bukan gembar-gembor di luar sana.

"Iya dong, di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," tegasnya

RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI, dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan. Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," tegasnya.

Seperti diketahui, PSI mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih menjadi Rp888 miliar.

Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar pada Senin (30/11) kemarin.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” tegas Michael. (Asp)

Baca Juga

PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Industri Strategis Nasional Terancam UU Cipta Kerja
Indonesia
Dua Industri Strategis Nasional Terancam UU Cipta Kerja

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam pengelolaan industri strategis nasional.

Santai Merapi Erupsi, Warga Selo Cuma Diimbau Sering-Sering Lihat Atas
Indonesia
Santai Merapi Erupsi, Warga Selo Cuma Diimbau Sering-Sering Lihat Atas

Warga usai kejadian itu, tenang-tenang saja. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa pergi ke sekolah atau bekerja ke ladang

Satgas Ungkap PSBB Transisi Jakarta Pengaruhi Penularan COVID-19 Pulau Jawa
Indonesia
Satgas Ungkap PSBB Transisi Jakarta Pengaruhi Penularan COVID-19 Pulau Jawa

PSBB transisi di Jakarta membawa dampak terhadap penularan COVID-19 di Indonesia.

 New Normal di Sektor Pariwisata, Pelanggaran Protokol Kesehatan Disanksi Tegas
Indonesia
New Normal di Sektor Pariwisata, Pelanggaran Protokol Kesehatan Disanksi Tegas

Kepala Dinas Pariwisata Solo, Hasta Gunawan, mengungkapkan Pemkot Solo saat ini terus menggodok terkait teknis pelaksanaan bagi objek wisata berkaitan new normal.

Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?

Pengemudi yang melanggar aturan akan dicatat identitasnya dan jenis pelanggarannya di atas surat blanko mirip surat tilang itu.

KAI Daops 6 Aktifkan KA Reguler Jarak Jauh dan KA Lokal Prameks Solo-Yogyakarta
Indonesia
KAI Daops 6 Aktifkan KA Reguler Jarak Jauh dan KA Lokal Prameks Solo-Yogyakarta

Pengoperasian kembali KA reguler ini tetap diikuti dengan protokol kesehatan ketat untuk pencegahan penyebaran COVID-19 melalui transportasi kereta api

Sarankan Anak TK Tak BJJ, Kak Seto: Kenapa Enggak Belajar dengan Ayah dan Bunda di Rumah
Indonesia
KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden
Indonesia
KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Jika tujuannya ingin mengadvokasi kepentingan bangsa demi perbaikan, maka tidak cukup hanya mengumpulkan tokoh-tokoh tua yang sudah tidak punya energi.

Ketua DPR Tuntut Negara Hadir Lindungi Rakyat dari Ancaman Corona
Indonesia
Ketua DPR Tuntut Negara Hadir Lindungi Rakyat dari Ancaman Corona

DPR mendukung sistem penanggulangan covid–19 dengan menerapkan isolasi terbatas

Mendagri Tetapkan 3 Indikator Penentu Suksesnya Pilkada
Indonesia
Mendagri Tetapkan 3 Indikator Penentu Suksesnya Pilkada

Menurut data per tanggal 23 November, daerah penyelenggara pilkada yang dinyatakan masih zona merah tersisa tinggal 12 daerah.