Lurah di Kota Tangerang Diperintah Awasi Warga Yang Baru Balik Mudik Penyekatan kendaraan pemudik. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, sedikitnya mengeluarkan 637 Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) dari Kelurahan selama larangan mudik yang diterapkan tanggal 6 - 17 Mei 2021.

Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan Pemkot Tangerang Buceu Gartina memaparkan, warga yang telah mengajukan SIKM dan kembali ke Kota Tangerang diimbau untuk melapor dengan membawa berkas bebas COVID-19 kepada RT/RW.

Baca Juga:

Warga Jakarta Dilarang Berwisata ke Banten

Hal ini sesuai dengan instruksi Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kepada Camat/Lurah untuk melakukan pemantauan kepada warga yang kembali dari luar kota.

"Jadi warga yang kembali dari luar kota agar melapor dan melakukan pemeriksaan tes cepat untuk mengetahui kondisi terbaru dalam menekan penyebaran COVID-19," katanya dikutip Antara, Senin (17/5).

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan, jika SIKM diterbitkan untuk beberapa kriteria masyarakat saja dengan keperluan mendesak seperti keluarga sakit, meninggal, ibu hamil dan persalinan.

SIKM wajib dibawa masyarakat yang merupakan pekerja sektor informal maupun non pekerja yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik dari Lurah domisili tempat tinggal pemohon serta indentitas diri calon pelaku perjalanan.

Layanan publik di Kota Tangerang. (Foto: Antara)
Layanan publik di Kota Tangerang. (Foto: Antara)

SIKM pun hanya berlaku untuk satu kali perjalanan dan golongan lain yang diizinkan melaksanakan perjalanan selama peniadaan mudik adalah pelayanan distribusi logistik.

Keputusan larangan mudik ini mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 yang meniadakan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan mudik ini berlaku untuk di dalam wilayah aglomerasi maupun di luar wilayah. (*)

Baca Juga:

Kebijakan Larangan Mudik Disebut Mampu Batasi Pergerakan Manusia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tidak Membunuh Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tidak Membunuh Manusia

Beredar postingan dari akun Facebook Doral Crocker screenshot berisikan klaim bahwa COVID-19 tidak menyebabkan orang meninggal dunia.

Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020
Indonesia
Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020

Adapun total undang-undang yang dimohonkan untuk diuji selama 2020 adalah sebanyak 60 undang-undang

Permasalahan di Papua Dinilai Paling Kompleks dan Alot
Indonesia
Permasalahan di Papua Dinilai Paling Kompleks dan Alot

Pendekatan kolaboratif dinilai bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang kompleks di Papua.

Bom Bunuh Diri di Makassar, Pengamanan Bandara Adi Soemarmo Diperketat
Indonesia
Bom Bunuh Diri di Makassar, Pengamanan Bandara Adi Soemarmo Diperketat

Pemeriksaan ini dilakukan untuk lebih waspada

KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Suap Rp3,2 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Suap Rp3,2 Miliar

Pemberian kepada AJM (Ajay Muhammad Priatna) telah dilakukan sebanyak lima kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1,661 miliar .

Penyaluran BST di Solo Baru Terserap 90 Persen, 1.300 Penerima Dicoret
Indonesia
Penyaluran BST di Solo Baru Terserap 90 Persen, 1.300 Penerima Dicoret

BST tahap kedua ini ada penambahan 13.700 KPM dari jumlah semula 44.000 pada tahap pertama.

Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper
Indonesia
Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper

Penyidik KPK membawa dua koper usai menggeledah rumah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus.

KPK Sebut Bos PT Abadi Sentosa Perkasa Nikmati Duit Korupsi PT DI Rp 10.8 Miliar
Indonesia
KPK Sebut Bos PT Abadi Sentosa Perkasa Nikmati Duit Korupsi PT DI Rp 10.8 Miliar

Penandatanganan kontrak mitra penjualan sebanyak 52 kontrak selama periode 2008 sampai dengan 2016

Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap
Indonesia
Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap

Proses vaksinasi untuk lansia dan petugas pelayanan publik ini dilakukan secara bertahap.

Ribka Tjiptaning Pilih Bayar Denda Daripada Divaksin COVID-19
Indonesia
Ribka Tjiptaning Pilih Bayar Denda Daripada Divaksin COVID-19

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.