Lurah Depok Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat, Satgas COVID Turun Tangan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana. ANTARA/Feru Lantara

MerahPutih.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kota Depok, Jawa Barat, turun langsung memeriksa lurah atas dugaan melanggar protokol kesehatan karena menggelar resepsi pernikahan di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas.

"(Lurah) Yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan, kemudian pihaknya (Satgas) membuat berita acara pemeriksaan (BAP) atas kasus tersebut," kata Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana dalam keterangannya, Senin (5/7) pagi.

Baca Juga:

2021 Belum Aman Gelar Pesta Pernikahan

Dadang menambahkan pihaknya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok sudah melakukan peninjauan ke lokasi, kemudian menghentikan kegiatan tersebut. "Jika ditemukan pelanggaran, yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan," tuturnya melalui video klarifikasi.

Menurut dia, camat dan Satgas COVID-19 sebelumnya juga telah memperingatkan yang bersangkutan untuk mengikuti prokes dan aturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan yang berlaku dilansir dari Antara, untuk pernikahan, dibatasi jumlahnya hanya dihadiri 30 orang dan khitanan 20 orang.

pernikahan
/media/16/ed/82/16ed82f47555c2d84d7e3efd5c61e2ab.jpg

Sebelumnya beredar luas di WhatsApp grup dan sejumlah media sosial adanya gelar hajatan yang diiringi dengan joget-joget sehingga terjadi kerumunan. Padahal hari ini merupakan penerapan PPKM Darurat hari pertama. Hajatan digelar di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Dalam rilis yang disampaikan Satgas COVID-19 Kota Depok disebutkan resepsi pernikahan dan khitanan, pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan khitanan 20 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PPKM Darurat merujuk kepada peraturan yang berlaku dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

"Di Kota Depok peraturan itu sudah berlaku sejak 2 pekan lalu saat pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang saat ini juga dikuatkan kembali dengan PPKM darurat," tutup Jubir Satgas COVID-19 Depok itu. (*)

Baca Juga:

Menikah di Tengah Pandemi, Intip Syahdunya Pernikahan Putri Raja Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Darurat, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi Hindari UMKM PHK Pekerja
Indonesia
PPKM Darurat, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi Hindari UMKM PHK Pekerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun.

Kasus Banprov Indramayu, KPK Garap 4 Anggota DPRD Jabar
Indonesia
Kasus Banprov Indramayu, KPK Garap 4 Anggota DPRD Jabar

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD Jawa Barat terkait kasus dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra
Indonesia
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra

Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Hari Ini, 60 Sekolah di Jakarta Pusat Gelar PTM
Indonesia
Hari Ini, 60 Sekolah di Jakarta Pusat Gelar PTM

Syarat yang harus dipenuhi selain infrastruktur adalah adanya persetujuan orang tuanya, yang sepakat anaknya diizinkan untuk PTM.

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua DPD Demokrat se-Indonesia kompak meminta AHY memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.

Menkes Sebut Setiap Pandemi Selalu Syaratkan Perubahan Perilaku Manusia
Indonesia
Menkes Sebut Setiap Pandemi Selalu Syaratkan Perubahan Perilaku Manusia

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 mau tak mau harus mensyaratkan perubahan perilaku masyarakat.

Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan
Indonesia
Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan

"Bupati Bogor diperiksa pada 15 Desember, dan Gubernur Jabar diperiksa pada 16 Desember," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes CH Patoppoi

DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi
Indonesia
DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut untuk wilayah ibu kota akan memulai vaksinasi COVID-19 pada Jumat (15/1) mendatang.

Sertifikat Vaksin Palsu Beredar, Warga Diminta Lapor Polisi
Indonesia
Sertifikat Vaksin Palsu Beredar, Warga Diminta Lapor Polisi

Laporan masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam membongkar kasus penyalahgunaan sertifikat vaksin yang kerap beredar luas di pasaran.

Rp 2 Triliun Anggaran Kemenag Direalokasi untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Rp 2 Triliun Anggaran Kemenag Direalokasi untuk Penanganan COVID-19

Indonesia terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Seluruh upaya dikerahkan, termasuk dengan merealokasi sejumlah program dan anggaran.