Luncurkan e-TLE Nasional, Kapolri Listyo Minta Pengendara Ubah Perilaku Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) nasional tahap 1. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) nasional tahap 1.

Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini. Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3).

Baca Juga

Jangan Melanggar, Tilang Elektronik Dimulai

Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang turut dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) nasional tahap 1. Foto: MP/Kanu

Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri untuk dalam mewujudkan program prioritas Presisi.

Kapolri Listyo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Mantan Kabareskrim ini ingin masyarakat lebih waspada karena adanya E-TLE dapat memantau perilaku pengendara.

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas," kata Listyo.

Bekas ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini berharap sistem e-TLE dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

“Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi,” jelas Listyo.

e-TLE nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan dan pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel.

Lalu pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya. Yakni dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri, Irjen Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan e-TLE bisa rampung di 34 Polda.

Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

“Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya,” ujar Isitiono.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) nasional tahap 1. Foto: MP/Kanu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) nasional tahap 1. Foto: MP/Kanu

Ia menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

“Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret,” tuturnya.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan e-TLE di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Barat

3. Polda Jawa Tengah

4. Polda Jawa Timur

5. Polda Jambi

6. Polda Sumatera Utara

7. Polda Riau

8. Polda Banten

9. Polda D.I.Y

10. Polda Lampung

11. Polda Sulawesi Selatan

12. Polda Sumatera Barat. (Knu)

Baca Juga

Launching e-TLE Nasional, Polda Metro Tambah Puluhan Kamera Tilang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei IndEX Research: Prabowo-Puan Diunggulkan Sebagai Capres-Cawapres
Indonesia
Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level
Indonesia
Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu.

Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021
Indonesia
Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021

Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila masuk dalam Prolegnas 2021.

Sekjen Parpol Koalisi Kumpul di Kantor PDIP, Megawati Pantau Secara Daring
Indonesia
Sekjen Parpol Koalisi Kumpul di Kantor PDIP, Megawati Pantau Secara Daring

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani juga sempat hadir

Stasiun Semarang Tawang Banjir, Operasional KA Dialihkan ke Stasiun Poncol
Indonesia
Stasiun Semarang Tawang Banjir, Operasional KA Dialihkan ke Stasiun Poncol

Akibat banjir iru, menurut dia, aktivitas naik dan turun penumpang di Stasiun Tawang dialihkan ke Stasiun Poncol.

KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak

Temuan ini didalami tim penyidik lewat PNS Kemensos bernama Fahri Isnanta yang diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Rabu (31/3).

Masyarakat Diminta Jangan Terkecoh Berita Simpang Siur Terkait COVID-19 Maupun Vaksin
Indonesia
Masyarakat Diminta Jangan Terkecoh Berita Simpang Siur Terkait COVID-19 Maupun Vaksin

Hasbullah sangat mendorong bahwa pencegahan jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati

Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK
Indonesia
Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK

Sebanyak 700 karyawan PT Garuda Indonesia dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mereka sebelumnya sudah dirumahkan selama 5 bulan.

Serangan di Mabes Polri, DPR Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Intelijen
Indonesia
Serangan di Mabes Polri, DPR Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Intelijen

Maka, pesantren dari NU dan Muhammadiyah bisa dilibatkan sebagai jangkar deradikalisasi

Wakil Gubernur Ditunjuk Partai NasDem Pimpin NTB
Indonesia
Wakil Gubernur Ditunjuk Partai NasDem Pimpin NTB

SK penetapan Rohmi ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, dan Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate. SK bernomor 173-Kpts/DPP-Nasdem ini tertanggal 27 September 2021 merupakan SK tunggal atau hanya berisi tentang pengesahan Ketua DPW Partai Nasdem NTB.