Lukas Enembe Tidak akan Hadir Pemeriksaan Karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis Kepala Bagian Pemberitaan KPK RI Ali Fikri. ANTARA/Dian Hadiyatna

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

"Iya, sejauh ini sesuai agenda sebagaimana surat panggilan yang sudah kami kirimkan dan diterima oleh tersangka maupun penasihat hukumnya," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Senin (26/9).

Baca Juga:

MAKI Minta KPK Usut Korupsi Rekrutmen Hakim Agung

KPK pun mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan tersebut.

"KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan di Gedung Merah Putih KPK sesuai yang KPK telah sampaikan secara patut," katanya.

KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe. Sebelumnya, Lukas Enembe tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin (12/9).

KPK juga memastikan dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap Lukas Enembe sesuai koridor dan prosedur hukum, yakni dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia (HAM).

"Kepatuhan hukum ini tentu tidak hanya untuk dipedomani KPK saja, namun juga kepada pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan agar prosesnya dapat berjalan secara efektif dan efisien," ucap Ali dalam keterangannya pada Sabtu (24/9).

Oleh karena itu, lanjut dia, alasan ketidakhadiran Lukas Enembe karena kesehatan tentu juga harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis agar KPK dapat menganalisis lebih lanjut.

Ia mengungkapkan KPK juga telah memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi ataupun tersangka yang dipanggil KPK.

"Tidak hanya kali ini sebagaimana diketahui KPK sebelumnya juga beberapa kali memberikan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada perkara-perkara lainnya.

Baca Juga:

Geledah Gedung MA, KPK Temukan Bukti Korupsi Hakim Agung

Sekali lagi, karena KPK memahami bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia," ujarnya.

Adapun keinginan tersangka untuk berobat ke Singapura, kata dia, KPK bakal mempertimbangkannya.

"Namun, tentu kami juga harus pastikan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka lebih dahulu ketika ia sudah sampai di Jakarta," kata Ali.

Sebelumnya, Stefanus Roy Rening selaku pengacara Lukas Enembe menyatakan kliennya tidak memungkinkan untuk menghadiri panggilan pada Senin (26/9) dengan alasan kesehatan.

"Berdasarkan hasil keterangan medis dari dokter pribadi pak gubernur, hari Senin (26/9) itu ada pemanggilan kedua untuk pak gubernur yang akan dipanggil menghadap ke Fedung KPK ini. Namun, karena melihat kondisi perkembangan beliau tadi dokter pribadi juga sudah menyampaikan langsung ke direktur penyidikan (KPK) bahwa bapak tidak memungkinkan untuk hadir hari Senin," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9).

KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Adapun, untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. (*)

Baca Juga:

KPK Periksa Sejumlah Pengusaha Asal Jambi Terkait Kasus Suap Ketok Palu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Dukung Penataan Ekosistem Industri Pers Dengan Platform Digital Asing
Indonesia
Jokowi Dukung Penataan Ekosistem Industri Pers Dengan Platform Digital Asing

Langkah yang bisa diambil, kata Jokowi, bisa dengan revisi UU, membentuk UU baru atau memengeluarkan peraturan pemerintah.

KPK Periksa Sejumlah Pengusaha Asal Jambi Terkait Kasus Suap Ketok Palu
Indonesia
KPK Periksa Sejumlah Pengusaha Asal Jambi Terkait Kasus Suap Ketok Palu

Sejumlah pengusaha asal Jambi menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di antaranya Ali Tonang alias Ahui dan Chandra Ong alias Abeng di Mapolda Jambi, Jumat (23/9).

Zulkifli Hasan Akui Banyak Pihak Nilai KIB Hanya Akan Seumur Jagung
Indonesia
Zulkifli Hasan Akui Banyak Pihak Nilai KIB Hanya Akan Seumur Jagung

KIB memiliki program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau PATEN yang dirancang untuk membangun peradaban Indonesia dalam 10 tahun kedepan.

Survei Charta Politika: KPK Terlempar dari Tiga Besar Lembaga Dipercaya Publik
Indonesia
Survei Charta Politika: KPK Terlempar dari Tiga Besar Lembaga Dipercaya Publik

Jika dirinci, responden yang mengatakan sangat puas sebesar 8,3 persen

Marak Penipuan Bantuan Dana Pesantren, Kemenag: Laporkan ke Pihak Berwajib
Indonesia
Marak Penipuan Bantuan Dana Pesantren, Kemenag: Laporkan ke Pihak Berwajib

"Jangan mudah percaya, laporkan saja ke pihak berwajib," tegas Waryono dalam keterangan persnya, Selasa (15/2).

Sambut UU TPKS, Erick Thohir Bikin Edaran Perilaku Saling Menghargai di BUMN
Indonesia
Sambut UU TPKS, Erick Thohir Bikin Edaran Perilaku Saling Menghargai di BUMN

Kementerian BUMN juga memberi perhatian pada penyandang disabilitas, kesetaraan gender, serta mencegah adanya bias dan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan BUMN.

Piala Presiden 2022 Dibuka dan Dimulai Hari Ini di Solo
Indonesia
Piala Presiden 2022 Dibuka dan Dimulai Hari Ini di Solo

Polres Kota Surakarta menyiapkan 850 personel gabungan untuk mengamankan turnamen sepak bola Piala Presiden 2022 yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Bareskrim kembali Periksa Petinggi ACT, Ahyudin Siap Jadi Tersangka
Indonesia
Bareskrim kembali Periksa Petinggi ACT, Ahyudin Siap Jadi Tersangka

Presiden Yayasan ACT Ibnu Khajar dan pendiri ACT Ahyudin telah bolak-balik Bareskrim menjalani pemeriksaan maraton sejak pekan lalu

Keputusan Megawati Jadi Penentu Ganjar Maju Capres 2024
Indonesia
Keputusan Megawati Jadi Penentu Ganjar Maju Capres 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Langkah poliikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut dinilai bisa mengubah konstelasi politik nasional.

IDI Pecat Eks Menkes Terawan, Jenderal Andika Tegaskan TNI Manut Putusan
Indonesia
IDI Pecat Eks Menkes Terawan, Jenderal Andika Tegaskan TNI Manut Putusan

Surat izin praktik/SIP- dokter Terawan masih berlaku sampai 5 Agustus 2023.