Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK Gubernur Papua, Lukas Enembe. (ANTARA/Hendrina D Kandipi)

MerahPutih.com - Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan tidak akan menghadiri pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuasa Hukum Lukas, Stefanus Roy Hening mengatakan kliennya masih dalam kondisi sakit.

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan," kata Stefanus di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jakarta, Senin (26/9).

Baca Juga

Jokowi Desak Lukas Enembe Hormati Proses Hukum

Stefanus menjelaskan, berdasarkan aturan orang sakit tidak bisa dimintai keterangan. Ia menyebut Informasi dari Lukas juga tidak akan sah jika dimintai keterangan dalam kondisi sakit.

Stefanus meminta KPK memahami kondisi Lukas. KPK juga diminta melakukan pembuktian terkait kondisi kesehatan Lukas di kediamannya di Papua.

"Kita cari solusi dokter KPK dan dokter pribadi periksa bapak (Lukas) baik-baik," ujarnya.

Baca Juga

ICW Minta KPK Terbitkan Perintah Jemput Paksa Lukas Enembe

Pemeriksaan Lukas, lanjut Stepanus, hanya bisa dilakukan di kediamannya di Papua. Stefanus siap memberikan perlindungan jika dokter dari KPK mau memeriksa politikus Partai Demokrat tersebut.

Pemanggilan ini merupakan yang kedua bagi Lukas Enembe. Sebelumnya Lukas mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK pada 12 September 2022 di Mako Brimob Papua.

PPATK sebelumnya mengungkap temuan transaksi keuangan ke kasino luar negeri terkait Lukas Enembe. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya sekitar 55 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 560 miliar.

Uang ratusan miliar itu terdeteksi dalam 12 hasil analisis PPATK dan telah disampaikan ke KPK. PPATK telah membekukan transaksi di 11 penyedia jasa keuangan dengan nilai Rp 71 miliar lebih. (Pon)

Baca Juga

KPK Kembali Panggil Lukas Enembe

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Ingatkan Komitmen Negara Maju Atasi Perubahan Iklim di COP27
Indonesia
Indonesia Ingatkan Komitmen Negara Maju Atasi Perubahan Iklim di COP27

COP27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi.

31 Polisi Diperiksa Propam Lantaran Diduga Langgar Etik saat Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
31 Polisi Diperiksa Propam Lantaran Diduga Langgar Etik saat Tragedi Kanjuruhan

Tim investigasi Polri yang berada di Malang melakukan pemeriksaan terhadap puluhan anggota dalam proses pengusutan Tragedi Kanjuruhan.

Luqman Hakim Dirotasi dari Waka Komisi II Jadi Anggota Komisi IX
Indonesia
Luqman Hakim Dirotasi dari Waka Komisi II Jadi Anggota Komisi IX

Salah satu kader yang dirotasi aalah Luqman Hakim. Posisi Luqman Hakim sebagai wakil ketua komisi II DPR digantikan oleh Yanuar Prihatin. Kini, Ketua PP Gerakan Pemuda Anshor itu hanya menjadi anggota komisi IX.

Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Larangan ini diharapkan bisa memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sehingga stoknya bisa kembali melimpah di pasaran.

PPKM Level 3 Nataru Dicabut, Larangan Cuti dan Bepergian untuk ASN Tetap Berlaku
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru Dicabut, Larangan Cuti dan Bepergian untuk ASN Tetap Berlaku

Pemerintah telah resmi membatalkan penerapan PPKM Level 3 selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hari Ini, Bharada E Jalani Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Hari Ini, Bharada E Jalani Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kali ini, giliran eksekutor utama Bharada E atau Richard Eliezer yang akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Penjabat Gubernur Diberi Tugas Hanya Setahun
Indonesia
Penjabat Gubernur Diberi Tugas Hanya Setahun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur untuk provinsi yang masa jabatannya telah berakhir, Kamis (12/5).

Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha
Indonesia
Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha

Tapi tak ada yang karena alasan ekonomi akibat COVID-19 kemudian mengubah konstitusinya

M Taufik Dukung Anies Jadi Capres NasDem
Indonesia
M Taufik Dukung Anies Jadi Capres NasDem

Langkah yang diambil Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam pertarungan pemilihan presiden (Pilres) 2024 dinilai sudah tepat.

Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro
Indonesia
Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro

"Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan COVID-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup (sapi), untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah," kata Airlangga.