Lukas Enembe Dicokok KPK, Mendagri Tunjuk Sekda Papua jadi Plh Gubernur

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Januari 2023
Lukas Enembe Dicokok KPK, Mendagri Tunjuk Sekda Papua jadi Plh Gubernur
Pelantikan Ridwan Rumasukun sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (14/10). Foto: Pemprov Papua

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua. Penunjukan ini dilakukan setelah Gubernur Papua, Lukas Enembe ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Penugasan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh. Gubernur tertuang dalam surat Nomor 100.3.2.6/184/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rabu (11/1). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat.

Baca Juga

Koleksi Mobil Lukas Enembe Hampir Rp1 miliar

"Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan Sekda Papua melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Papua sesuai ketentuan perundangan. Hal ini mengingat Wakil Gubernur Papua kosong dan belum dilakukan pengisian," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1).

Benni menjelaskan penunjukan Ridwan berdasarkan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa kepala daerah yang tengah menjalani masa tahanan, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Baca Juga

Lukas Enembe Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 Miliar

Apabila tidak memiliki wakil kepala daerah, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Kata Benni, sebagaimana penjelasan Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah adalah melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.

Lebih lanjut Benni menjelaskan, apabila status hukumnya meningkat menjadi terdakwa maka yang bersangkutan diberhentikan sementara.

"Dan ditugaskan penjabat gubernur sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita Emas Batangan dan Kendaraan Mewah Lukas Enembe

#Breaking #Gubernur Papua Lukas Enembe # Lukas Enembe #Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Bagikan