Lukas Enembe Bisa Dipenjara Seumur Hidup Jika Terbukti Ada Aliran Dana ke OPM Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (rompi oranye) menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran uang terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Salah satunya terkait aliran uang ke OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menilai Lukas Enembe bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti adanya aliran dana dari Lukas ke OPM. Pasalnya, KKB atau OPM sudah masuk dalam kelompok teroris di Indonesia.

Baca Juga:

Keluarga Minta Akses untuk Jenguk Lukas Enembe

"Kalau kita mengacu pada Pasal 12 huruf a UU Terorisme, barang siapa terlibat dalam kegiatan terorisme, mulai persiapan hingga melakukan itu, bisa sampai hukuman (penjara) seumur hidup," kata Ridlwan di Jakarta, Kamis (19/1).

Ridlwan menegaskan pihaknya mendukung aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan Lukas atau kelompoknya dalam operasi gerakan separatisme di Papua.

Menurut Ridlwan, pengusutan tersebut tidak akan menghentikan langkah KPK yang saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.

"Maksud saya buka juga celah penyelidikan terhadap Lukas Enembe dan kelompoknya jika memang terkait dengan separatisme (Papua)," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Periksa Istri dan Anak Lukas Enembe

Ridlwan mengatakan, aparat bisa menggunakan UU Terorisme dalam menelusuri aliran dana Lukas Enembe ke OPM.

Pasalnya, OPM sudah masuk dalam kategori teroris sebagaimana pengertian yang tercantum dalam UU Terorisme, yakni menimbulkan ketakutan meluas dengan senjata dan menciptakan korban di masyarakat.

"Jadi 2 kasus korupsinya kita dukung berjalan terus. Tetapi di sisi lain kalau memang ada indikasi bahwa Lukas Enembe ini terlibat atua setidak-tidaknya orangnya pernah terlibat dalam kegiatan OKB (organisasi kelompok bersenjata) harus diusut tuntas dengan penyidik yang baru, bukan KPK tentunya, pasti kepolisian yah, BNPT bisa masuk ke situ," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tidak Akan Fasilitasi Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Laksamana Yudo Jabat Panglima TNI Bukti Komitmen Pemerataan 3 Matra
Indonesia
Laksamana Yudo Jabat Panglima TNI Bukti Komitmen Pemerataan 3 Matra

Presiden Jokowi resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Pimpinan MPR Harap KTT G20 Selesaikan Krisis Rusia-Ukraina hingga Lingkungan Hidup
Indonesia
Pimpinan MPR Harap KTT G20 Selesaikan Krisis Rusia-Ukraina hingga Lingkungan Hidup

“Diharapkan G20 bersama dapat menyelesaikan krisis perang Rusia-Ukraina,” ujarnya.

Alasan Bharada E Ajukan Diri jadi Justice Collaborator di Kasus Brigadir J
Indonesia
Alasan Bharada E Ajukan Diri jadi Justice Collaborator di Kasus Brigadir J

Kuasa hukum Bharada E lainnya, Deolipa Yumara menerangkan pengajuan itu dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo

Surya Paloh Usul MPR Undang Capres Sampaikan Visi Misi
Indonesia
Surya Paloh Usul MPR Undang Capres Sampaikan Visi Misi

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengusulkan agar MPR RI mengambil bagian dalam Pemilu 2024. Yakni dengan mengundang para calon presiden menyampaikan visi misinya dihadapan para anggota majelis.

Polisi Susun Strategi Redam Polarisasi di Pemilu 2024
Indonesia
Polisi Susun Strategi Redam Polarisasi di Pemilu 2024

Polri akan terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebarkan konten-konten provokatif.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Kedua Harus Bayar Rp 100 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Kedua Harus Bayar Rp 100 Ribu

ebuah akun Twitter dengan nama @adhigunarifky membuat cuitan yang mengklaim vaksin booster kedua harus berbayar 100 ribu.

Ketum Partai KIB Gelar Pertemuan Malam Ini
Indonesia
Ketum Partai KIB Gelar Pertemuan Malam Ini

Pertemuan tiga ketum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ini akan digelar di kediaman Airlangga Hartarto.

KBRI Ankara Pastikan Belum Ada Info WNI Jadi Korban Ledakan di Istanbul
Dunia
KBRI Ankara Pastikan Belum Ada Info WNI Jadi Korban Ledakan di Istanbul

Sejauh ini diperoleh informasi bahwa sekurangnya enam orang tewas dan 53 orang mengalami luka- luka akibat kejadian tersebut.

Pemerintah Serukan Masyarakat Tingkatkan Prokes Jelang Libur Akhir Tahun
Indonesia
Pemerintah Serukan Masyarakat Tingkatkan Prokes Jelang Libur Akhir Tahun

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta masyarakat untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan menjelang libur akhir tahun guna mencegah penyebaran COVID-19.

Biaya Perawatan Korban Kanjuruhan Gratis
Indonesia
Biaya Perawatan Korban Kanjuruhan Gratis

"Semua pembiayaan ditanggung Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk biaya ambulans kita gratiskan," ucap Bupati Malang M Sanusi