Luhut Wacanakan Masuk Malioboro Tunjukan Kartu Vaksin Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau kegiatan vaksinasi di Pemkab Sleman, DIY. Foto: MP/Teresa Ika

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan kewajiban vaksinasi COVID-19 sebagai syarat masuk daerah wisata, salah satunya Malioboro.

Nantinya, lanjut Luhut, jika wacana ini dijalankan maka seluruh wisatawan yang hendak masuk Malioboro wajib menunjukkan kartu vaksin.

Baca Juga

Kasus Kematian COVID-19 Meroket, DIY Dorong Warga Isoman di Selter COVID-19

Luhut menjelaskan wacana ini telah di obrolkan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X usai dirinya meninjau progres vaksinasi COVID-19 di Malioboro.

"Kemarin saya ke Malioboro tanya sudah pada divaksin semua. Jadi nanti orang yang masuk ke Malioboro pakai kartu vaksin," tegas Luhut saat meninjau kegiatan vaksinasi di Pemkab Sleman, Jumat (6/8)

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau kegiatan vaksinasi di Pemkab Sleman, DIY. Foto: MP/Teresa Ika
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau kegiatan vaksinasi di Pemkab Sleman, DIY. Foto: MP/Teresa Ika

Tak hanya di tempat wisata, ucap Luhut, syarat kartu vaksin akan diterapkan di seluruh tempat seperti restoran, supermarket, pasar, dan pasar modern.

"Kita akan ubah pelan-pelan tunjukin (kartu) vaksin jadi gaya hidup. Jadi nanti kalian ke resto atau belanja ke supermarket ga pake kartu vaksin ya ditolak," kata Luhut.

Untuk menjalankan rencana tersebut pemerintah tengah mengebut proses vaksinasi COVID-19 diseluruh Indonesia terutama Jawa- Bali.

Pemerintah menargetkan kegiatan vaksinasi menyasar 72 juta orang perbulan hingga September 2021. Selain itu ditargetkan ada 2,3 juta masyarakat di Jawa dan Bali yang menerima vaksin setiap hari. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Terdampak COVID-19, Ratusan Koperasi di DIY Dapat Suntikan Dana Bantuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tetapkan 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Indonesia
Jokowi Tetapkan 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022. Keppres tersebut berisi penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negar

Permen Nadiem Batasi Pertemuan Mahasiswa dan Pendidik di Luar Jam Kampus
Indonesia
Permen Nadiem Batasi Pertemuan Mahasiswa dan Pendidik di Luar Jam Kampus

Dampak kerugian fisik dan mental bagi korban kekerasan seksual menjadikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak optimal dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang
Indonesia
Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang

Puan juga menyarankan dibangun pankalan udara TNI di kawasan inti IKN Nusantara.

Jakarta Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk
Indonesia
Jakarta Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk normalisasi sungai dan waduk dalam upaya pencegahan banjir.

Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag
Indonesia
Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag

Bahwasanya retail itu sangat tergantung dengan pasokan dari distributor

Lebih dari 1.500 Personil Polisi Berjaga di 11 Titik Crowd Free Night
Indonesia
Lebih dari 1.500 Personil Polisi Berjaga di 11 Titik Crowd Free Night

Jika ada tempat usaha yang melanggar tentu ada tindakan tegas dari aparat atau Pemda terkait

Satgas Imunisasi IDAI Beberkan Efek Samping Vaksin COVID-19 Terhadap Anak
Indonesia
Satgas Imunisasi IDAI Beberkan Efek Samping Vaksin COVID-19 Terhadap Anak

Yang cukup banyak adalah immunization stress related response

Kominfo akan Beri Sanksi Tegas Bagi PSE yang Melanggar
Indonesia
Kominfo akan Beri Sanksi Tegas Bagi PSE yang Melanggar

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengingatkan soal sanksi bagi aplikasi atau pemberi layanan PSE. Sanksi administrasi bisa berupa teguran hingga pemblokiran.

Pemilu 2024 Diusulkan Pakai E-Voting, Ketua Komisi II: Rawan Praktik Manipulasi
Indonesia
Pemilu 2024 Diusulkan Pakai E-Voting, Ketua Komisi II: Rawan Praktik Manipulasi

"Menurut saya kita harus hati-hati betul karena juga di beberapa negara berkembang, e-voting ini juga sudah mulai terkoreksi karena juga rawan praktik manipulasi karena banyaknya hacker dan sebagainya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

PLN Siaga 1.500 Posko Atasi Ganguan Listrik Saat Ramadan
Indonesia
PLN Siaga 1.500 Posko Atasi Ganguan Listrik Saat Ramadan

Selama masa siaga Ramadan 2022, PLN memastikan tidak melakukan pemeliharaan maupun pekerjaan konstruksi agar pasokan listrik ke masyarakat tidak mengalami gangguan.