Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani Terancam Didepak Jokowi Kemenko Kemaritiman Luhut B Panjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo yang berencana merombak kabinetnya karena dinilai berkinerja buruk selama penanganan COVID-19.

Jerry menduga, mayoritas menteri yang bakal segera dirombak yakni menteri yang menangani langsung COVID-19 baik dari bidang ekonomi maupun kesehatan.

Baca Juga

PAN: Wajar Presiden Marah, Kinerja Menterinya Belum Ada yang Memuaskan

"Saya lihat yang perlu diganti misalkan Menteri Sosial, Menko Ekonomi, Menko Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan juga Menteri Keuangan," jelas Jerry kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (29/6).

Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie
Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie

Ia mencontohkan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang sejauh ini dana desa Rp70 triliun peruntukannya belum jelas apakah itu dialokasikan ke COVID-19 atau.

Lalu, Menteri Keungan Sri Mulyani dianggap kurang maksimal karena nilai rupiah terhadap dolar jadi terlemah di Asia yakni Rp14.239.

Lebih parah lagi Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2020 mencapai US$ 400,2 miliar atau Rp 6.065 triliun, naik 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini alasan Menkeu diganti dan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan 54.010 kasus, 2.754 orang meninggal jadi Menkes perlu di reshuffle,"jelas dia.

Lalu, serapan anggaran di Kementerian Kesehatan pimpinan Terawan Agus Putranto juga dinilai belum maksimal.

"Kementerian Kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun itu baru terpakai 1,53 persen;" sebut Jerry.

Jerry melihat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga berpotensi terkena imbas perombakan. Pasalnya, beberapa kali ia kerap menganulir dan mengambil kebijakan yang berseberangan dengan penanganan COVID-19. Seperti memperbolehkan angkutan umum beroprasi dan melonggarkan mudik.

"Waktu lalu kurang tegas soal mudik hingga Jatim jadi zona hitam. Menhub plin-plan dalam mengambil kebijakan," sebut Jerry.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)

Jerry menilai, pergantian menteri ada indikatornya, mana menteri yang tak bertaji saat COVID-19, selanjutnya mana yang peduli dengan rakyat yakni ikut membantu meringangkan korban. Persoalanya banyak menteri jalan sendiri-sendiri tak mu ikut arahan presiden Jokowi.

"Ada pula yang one man show serta do less but talk more (sedikit berbuat bicara lebih) atau kata lain banyak bicara," jelas Jerry.

Baca Juga

Jokowi Kembali Sentil Menkes Soal Insentif Tenaga Kesehatan Yang Belum Cair

Ada beberapa kebijakan bertabrakan satu sama lain. Belum lagi bukan ranah dan domain kementeriannya justru diambil alih. Jerry pun meminta Jokowi cermat dalam merotasi para menteri dan

"Inilah yang membuat Presiden berang dan geram. Kalau yang kerjanya baik kenapa harus digusur kan tidak mungkin apalagi berprestasi. Misalkan Nadiem Makarim di switch posisinya ke BKPM ataupun tempat Bahlil Lahaladia," imbuh dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus
Indonesia
Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus

Miftahul Ulum merupakan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Setelah Dewan Pers, Tim Hukum PDIP "Ngadu" ke Bareskrim Polri
Indonesia
Setelah Dewan Pers, Tim Hukum PDIP "Ngadu" ke Bareskrim Polri

Tim hukum PDIP menyambangi Bareskrim Polri untuk meminta arahan terkait pemberitaan kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR.

Polisi Tangkap Pelaku Pemotong Bansos Corona untuk Sejumlah Sopir Mikrolet
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Pemotong Bansos Corona untuk Sejumlah Sopir Mikrolet

Prosesnya yakni calon penerima didata dan diverifikasi oleh Polri dan pihak Bank BRI.

Menteri Mulai Kerja Cepat, Reshuffle Dinilai Sudah Tidak Relevan
Indonesia
Menteri Mulai Kerja Cepat, Reshuffle Dinilai Sudah Tidak Relevan

Kabinet Indonesia Maju terus berpacu untuk mempercepat program pemerintah di tengah pandemi juga penyerapan anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat.

ICJR Nilai MA Hambat Kerja Advokat
Indonesia
ICJR Nilai MA Hambat Kerja Advokat

Secara lebih luas, larangan ini akan berdampak serius terhadap akses keadilan masyarakat

Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan di Jakarta Aman Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan di Jakarta Aman Selama PSBB

Ketersedian beras ini bisa mencukupi kebutuhan warga hungga Idul Fitri nanti

Alasan Polda Metro Belum Ekstradisi Buronan FBI ke AS
Indonesia
Alasan Polda Metro Belum Ekstradisi Buronan FBI ke AS

"(Masih) Berkoordinasi dengan teman-teman dari U.S Embassy dan FBI," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Jokowi Diminta Istirahatkan Terawan
Indonesia
Jokowi Diminta Istirahatkan Terawan

Pernyataan itu disampaikan Fadli menanggapi cuitan akun Twitter @MataNajwa. Dalam video yang diunggah melalui akun Twitter @MataNajwa pada Senin (28/9).

KPK Belum Buka Opsi SP3 Kasus Suap Pengusaha Samin Tan
Indonesia
KPK Belum Buka Opsi SP3 Kasus Suap Pengusaha Samin Tan

KPK mengisyaratkan tak memiliki rencana untuk menghentikan penyidikan kasus suap tersebut, meski UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada lembaga antikorupsi untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

[HOAKS atau FAKTA]: Mal Taman Anggrek Dijual Rp17 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mal Taman Anggrek Dijual Rp17 Triliun

Berita itu diunggah olah akun Facebook Maia Estianty pada 15 Juli 2020 lalu.