Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani Terancam Didepak Jokowi Kemenko Kemaritiman Luhut B Panjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo yang berencana merombak kabinetnya karena dinilai berkinerja buruk selama penanganan COVID-19.

Jerry menduga, mayoritas menteri yang bakal segera dirombak yakni menteri yang menangani langsung COVID-19 baik dari bidang ekonomi maupun kesehatan.

Baca Juga

PAN: Wajar Presiden Marah, Kinerja Menterinya Belum Ada yang Memuaskan

"Saya lihat yang perlu diganti misalkan Menteri Sosial, Menko Ekonomi, Menko Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan juga Menteri Keuangan," jelas Jerry kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (29/6).

Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie
Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie

Ia mencontohkan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang sejauh ini dana desa Rp70 triliun peruntukannya belum jelas apakah itu dialokasikan ke COVID-19 atau.

Lalu, Menteri Keungan Sri Mulyani dianggap kurang maksimal karena nilai rupiah terhadap dolar jadi terlemah di Asia yakni Rp14.239.

Lebih parah lagi Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2020 mencapai US$ 400,2 miliar atau Rp 6.065 triliun, naik 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini alasan Menkeu diganti dan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan 54.010 kasus, 2.754 orang meninggal jadi Menkes perlu di reshuffle,"jelas dia.

Lalu, serapan anggaran di Kementerian Kesehatan pimpinan Terawan Agus Putranto juga dinilai belum maksimal.

"Kementerian Kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun itu baru terpakai 1,53 persen;" sebut Jerry.

Jerry melihat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga berpotensi terkena imbas perombakan. Pasalnya, beberapa kali ia kerap menganulir dan mengambil kebijakan yang berseberangan dengan penanganan COVID-19. Seperti memperbolehkan angkutan umum beroprasi dan melonggarkan mudik.

"Waktu lalu kurang tegas soal mudik hingga Jatim jadi zona hitam. Menhub plin-plan dalam mengambil kebijakan," sebut Jerry.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)

Jerry menilai, pergantian menteri ada indikatornya, mana menteri yang tak bertaji saat COVID-19, selanjutnya mana yang peduli dengan rakyat yakni ikut membantu meringangkan korban. Persoalanya banyak menteri jalan sendiri-sendiri tak mu ikut arahan presiden Jokowi.

"Ada pula yang one man show serta do less but talk more (sedikit berbuat bicara lebih) atau kata lain banyak bicara," jelas Jerry.

Baca Juga

Jokowi Kembali Sentil Menkes Soal Insentif Tenaga Kesehatan Yang Belum Cair

Ada beberapa kebijakan bertabrakan satu sama lain. Belum lagi bukan ranah dan domain kementeriannya justru diambil alih. Jerry pun meminta Jokowi cermat dalam merotasi para menteri dan

"Inilah yang membuat Presiden berang dan geram. Kalau yang kerjanya baik kenapa harus digusur kan tidak mungkin apalagi berprestasi. Misalkan Nadiem Makarim di switch posisinya ke BKPM ataupun tempat Bahlil Lahaladia," imbuh dia. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH