Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Kemenko Marvest).)

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan secara buru-buru karena inisiasinya pembentukanya, telah dilakukan sejak 2015. Bahkan, pemerintah sudah mengumpulkan pakat hukum jauh-jauh hari dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikutip Kantor Berita Antara.

Ia menegaskan, pembahasan dan pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada yang tersembunyi. pemerintah mengajak bicara. Namun, tidak semua bisa diajak bicaara karena ada keterbatasan.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Mudahkan Aktivitas Perdagangan Bagi Pengusaha Baru

Luhut mengatakan, dalam pembahasannya tidak semua pihak pula sepakat. Hal ini sangat wajar, sebagai ciri demokrasi yang tidak pernah bulat dan juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arbi Sanit, Pakar Politik dan Pemilu Yang Kritis dan Tajam
Indonesia
Arbi Sanit, Pakar Politik dan Pemilu Yang Kritis dan Tajam

Buku-buku yang ditulis di antaranya Sistem Politik Indonesia (1981); Perwakilan Politik di Indonesia (1985); dan Partai, Pemilu, dan Demokrasi (1997).

205 Gereja di Jakarta Utara Gelar Misa Natal
Indonesia
205 Gereja di Jakarta Utara Gelar Misa Natal

Sebanyak 1.598 personel gabungan melakukan tugas pengawasan dan pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

[HOAKS atau FAKTA] SPBU Tutup Sementara dari 12 sampai 17 Juli 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] SPBU Tutup Sementara dari 12 sampai 17 Juli 2021

Akun Facebook bernama Halimah Sabiq memposting sebuah gambar yang di dalamnya terdapat narasi tentang pengumuman bahwa SPBU akan tutup sementara pada tanggal 12-17 Juli 2021 untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.

Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021
Indonesia
Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021

Peneliti uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung perlu mengkaji seberapa lama vaksin tersebut menghasilkan antibodi di dalam tubuh.

 Alex Noerdin Tersangka, Golkar Siap Beri Bantuan Hukum
Indonesia
Alex Noerdin Tersangka, Golkar Siap Beri Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada anggota DPR fraksi partai berlambang pohon beringin Alex Noerdin yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat
Indonesia
Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat

Massa aksi yang belum diketahui identitasnya mendatangi markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam.

Masuk Kota Bogor, Ribuan Kendaraan Harus Putar Balik
Indonesia
Masuk Kota Bogor, Ribuan Kendaraan Harus Putar Balik

Penerapan kebijakan sistem ganjil genap ini cukup efektif. Terutama dibandingkan dengan penyekatan pada beberapa pekan lalu berdasarkan evaluasi penerapan PPKM darurat yang berakhir pada 20 Juli 2021 lalu.

 Sulitnya Dorong Perempuan Lamar Jadi Anggota KPU dan Bawaslu
Indonesia
Sulitnya Dorong Perempuan Lamar Jadi Anggota KPU dan Bawaslu

Tidak hanya pada tahapan persyaratan administratif, tantangan lain yang dihadapi perempuan juga pada seleksi tertulis dan wawancara.

Pemkot Solo Izinkan Salat Tarawih dan Bukber Selama Ramadan
Indonesia
Pemkot Solo Izinkan Salat Tarawih dan Bukber Selama Ramadan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah membut kebijakan terkait diperbolehkan Salat Tarawih dan buka bersama (bukber) saat Ramadan 1442 H.

Jemput Lansia Bisa Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jemput Lansia Bisa Percepat Vaksinasi COVID-19

Pemerintah mencatat, jumlah penerima vaksin COVID-19 bertambah sebanyak 216.216 orang sehingga total menjadi 10.261.791 orang penduduk Indonesia.