Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Kemenko Marvest).)

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan secara buru-buru karena inisiasinya pembentukanya, telah dilakukan sejak 2015. Bahkan, pemerintah sudah mengumpulkan pakat hukum jauh-jauh hari dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikutip Kantor Berita Antara.

Ia menegaskan, pembahasan dan pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada yang tersembunyi. pemerintah mengajak bicara. Namun, tidak semua bisa diajak bicaara karena ada keterbatasan.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Mudahkan Aktivitas Perdagangan Bagi Pengusaha Baru

Luhut mengatakan, dalam pembahasannya tidak semua pihak pula sepakat. Hal ini sangat wajar, sebagai ciri demokrasi yang tidak pernah bulat dan juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Realisasi Jakarta Langit Biru, Pemprov Uji Emisi Gratis Rutin
Indonesia
Realisasi Jakarta Langit Biru, Pemprov Uji Emisi Gratis Rutin

DKI Jakarta akan menggelar uji emisi gratis bagi kendaraan pribadi warga Jakarta, dimulai Selasa, 3 November 2020 mendatang.

KPK Tangani Lebih dari 10 Kasus Korupsi di Aceh
Indonesia
KPK Tangani Lebih dari 10 Kasus Korupsi di Aceh

Penting untuk menjadi pengingat adik-adik mahasiswa

Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan Punya Kekayaan Miliaran, Dapat Dari Mana Ya?
Indonesia
Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan Punya Kekayaan Miliaran, Dapat Dari Mana Ya?

Selain adanya larangan bergaya hidup mewah, seorang jaksa juga dilarang merangkap sebagai pengusaha atau pebisnis.

Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka
Indonesia
Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka

Trubus melanjutkan, MER-C sebagai lembaga kesehatan yang disebut melakukan tes swab terhadap Rizieq juga perlu menginformasikan hasil tes ke publik.

Grafik COVID-19 Terus Bertambah, Status KLB Kota Solo Diperpanjang
Indonesia
Grafik COVID-19 Terus Bertambah, Status KLB Kota Solo Diperpanjang

Hasil evaluasi tersebut diputuskan KLB Solo diperpanjang sampai tanggal 7 Juni mendatang atau selama 9 hari.

Geser Jatim, Sulsel Jadi Provinsi Penyumbang Kasus Corona Tertinggi
Indonesia
Geser Jatim, Sulsel Jadi Provinsi Penyumbang Kasus Corona Tertinggi

Penambahan tertinggi justru terjadi di Sulawesi Selatan yakni 207 kasus

Anies Minta Naramuda Jakarta Bawa Perubahan di DKI
Indonesia
Anies Minta Naramuda Jakarta Bawa Perubahan di DKI

Jadilah mahasiswa yang sibuk dan multitasking

Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan

Pada surat soal Maulid Nabi, disebut ada sanksi jika melanggar protokol kesehatan.

Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB
Indonesia
Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi.

Ini Kota Satu-satu Masuk Zona Merah COVID-19 di Jabar
Indonesia
Ini Kota Satu-satu Masuk Zona Merah COVID-19 di Jabar

Kota Depok menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berstatus zona merah COVID-19.