Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Kemenko Marvest).)

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan secara buru-buru karena inisiasinya pembentukanya, telah dilakukan sejak 2015. Bahkan, pemerintah sudah mengumpulkan pakat hukum jauh-jauh hari dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikutip Kantor Berita Antara.

Ia menegaskan, pembahasan dan pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada yang tersembunyi. pemerintah mengajak bicara. Namun, tidak semua bisa diajak bicaara karena ada keterbatasan.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Mudahkan Aktivitas Perdagangan Bagi Pengusaha Baru

Luhut mengatakan, dalam pembahasannya tidak semua pihak pula sepakat. Hal ini sangat wajar, sebagai ciri demokrasi yang tidak pernah bulat dan juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sempat Mandek, DPRD DKI Jakarta Sahkan Tatib Wagub
Indonesia
Sempat Mandek, DPRD DKI Jakarta Sahkan Tatib Wagub

Tatib diketok oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

MUI Pertanyakan Ketegasan Sikap Pemerintah Tanggulangi Corona
Indonesia
MUI Pertanyakan Ketegasan Sikap Pemerintah Tanggulangi Corona

Itu berlaku sampai keadaan menjadi normal

Fokus IDI Dalam Peperangan Melawan COVID-19
Indonesia
Fokus IDI Dalam Peperangan Melawan COVID-19

Komitmen pemerintah menjamin keselamatan tenaga medis, sejalan dengan prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menguatkan sektor kesehatan

793 Positif 87 Meninggal, DKI Rilis Kelurahan Nihil Kasus COVID-19
Indonesia
Pasar Tanah Abang Disemprot Disinfektan, Persiapan New Normal?
Indonesia
Pasar Tanah Abang Disemprot Disinfektan, Persiapan New Normal?

Penyemprotan disinfektan disasar ke area Perdagangan Pasar Tanah Abang Blok A, B, F dan Pasar Metro Jakarta Pusat

Seniman Lukis Solo Galang Dana Lewat Lukisan Wajah Gibran
Indonesia
Seniman Lukis Solo Galang Dana Lewat Lukisan Wajah Gibran

Hasil lukisan ini akan dilelang dengan harga dasar Rp3 juta. Uang hasil lelang akan diberikan pada seniman dan warga lainnya yang terdampak Corona.

Begini Pendapatan Negara di Agustus 2020
Indonesia
Begini Pendapatan Negara di Agustus 2020

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak terjadi karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi

Jokowi Diminta Tiru Pemkot Solo
Indonesia
Jokowi Diminta Tiru Pemkot Solo

Untuk melawan virus Corona tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah

AJI Kritik Rapid Tes COVID-19 untuk Wartawan, Ini Alasannya
Indonesia
AJI Kritik Rapid Tes COVID-19 untuk Wartawan, Ini Alasannya

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menilai, kebijakan tes cepat untuk kalangan wartawan merupakan sebuah pengistimewaan

PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen
Indonesia
PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen

Pimpinan DPR diminta untuk mengambil keputusan tersebut