Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Kemenko Marvest).)

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan secara buru-buru karena inisiasinya pembentukanya, telah dilakukan sejak 2015. Bahkan, pemerintah sudah mengumpulkan pakat hukum jauh-jauh hari dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikutip Kantor Berita Antara.

Ia menegaskan, pembahasan dan pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada yang tersembunyi. pemerintah mengajak bicara. Namun, tidak semua bisa diajak bicaara karena ada keterbatasan.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Mudahkan Aktivitas Perdagangan Bagi Pengusaha Baru

Luhut mengatakan, dalam pembahasannya tidak semua pihak pula sepakat. Hal ini sangat wajar, sebagai ciri demokrasi yang tidak pernah bulat dan juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah
Indonesia
Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah

"Syukur alhamdulillah, PDI Perjuangan akan mengumumkan 2 provinsi dan 19 kabupaten/kota," kata Puan.

Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset

Dalam beberapa produk hukum tidak terjadi harmonisasi. Contohnya, pada definisi keuangan negara yang dalam beberapa undang-undang diartikan berbeda.

[HOAKS atau FAKTA]: Saat Ditangkap Densus 88, Munarman Gigit Sandal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Saat Ditangkap Densus 88, Munarman Gigit Sandal

Akun Facebook Lufias Azmi (fb.com/lufias.azmi) pada 27 April 2021 menunggah sebuah gambar yang berisi foto Munarman yang sedang menggigit sandal saat sedang dibawa oleh Densus 88 dan narasi “Makan tuh sendal ..”, #Densus88 #Munarman” ke grup GUYON KHAS NUsantara.

Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?
Indonesia
Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?

Sesuai KUHAP, KPK sendiri mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap

BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi
Indonesia
BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi

Fintech punya ekosistem yang agile dan perbankan punya dana murah, punya risk management yang lebih prudent.

[HOAKS atau FAKTA] Pasien COVID-19 Ditampung di Istora Senayan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pasien COVID-19 Ditampung di Istora Senayan

Dalam video itu terlihat beberapa orang tengah berbaring di atas alas dengan menjaga jarak.

Rawan Disalahgunakan, KPU Solo Bakar 8.237 Surat Suara Rusak
Indonesia
Rawan Disalahgunakan, KPU Solo Bakar 8.237 Surat Suara Rusak

Pemusnahan dilakuakan sebagai antisipasi adanya penyalahgunaan kertas suara rusak.

Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK
Indonesia
Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK

Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap

KKP Bakal Benahi 25 Kampung Nelayan di 2021
Indonesia
KKP Bakal Benahi 25 Kampung Nelayan di 2021

Semua pembiayaan untuk program itu akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dilaksanakan melalui program padat karya.

Serap Aspirasi Massa Anti UU Cipta Kerja Jadi Strategi Kepala Daerah Jelang 2024
Indonesia
Serap Aspirasi Massa Anti UU Cipta Kerja Jadi Strategi Kepala Daerah Jelang 2024

Sejumlah kepala daerah menunjukkan dukungan terhadap aksi rakyat menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.