Luhut: Saya Ulangi, Tidak Boleh Ada Rakyat Sampai Kelaparan

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan agar memastikan tak ada warga yang kelaparan buntut dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan," jelas Luhut saat konferensi pers update kondisi PPKM Darurat secara virtual, Kamis (15/7).

Baca Juga:

Jumlah Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Meningkat Pesat

Untuk itu, pemerintah bakal memberikan bantuan berupa beras kepada masyarakat. Bantuan itu diluar dari bantuan oleh Kementerian Sosial. Nantinya, TNI-Polri yang akan mendistribusikannya.

"TNI-Polri bergerak sampai ke kantong-kantong kemiskinan yang ada kita lihat," ujar Luhut

Ketua Koordinasi PPKM Darurat Jawa Bali menyatakan pemerintah akan membagikan 11 ribu ton beras untuk warga di Jawa dan Bali. Pembagian beras tersebut dilakukan 11 Juli.

Adapun dari pemaparan Luhut biaya yang dialokasikan untuk bantuan beras ini selama PPKM Darurat sebesar Rp 117,7 miliar.

Baca Juga:

Warga Tak Ber-KTP DKI Bisa Vaksin di Jakarta, yang Penting 18 Tahun ke Atas

Sasaran penerima bantuan ialah para pekerja harian dan pekerja informal yang terkena imbas PPKM Darurat. Antara lain pedagang pasar, objek online, sopir taksi, sopir angkot, sopir bajaj, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemilik dan petugas warung makan, kuli bangunan/kuli pelabuhan, pemulung dan lain-lain. (Asp)