Luhut Klaim Penurunan Kasus Positif COVID-19 'Hasil' PPKM Darurat Bakal Terlihat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan menyampaikan hasil evaluasi terkait pelaksanan PPKM darurat Jawa-Bali yang berlangsung sejak 3 Juli.

Ada beberapa daerah yang mencapai penurunan mobilitasnya dan aktivitas masyarakat sudah cukup baik. Sehingga penambahan kasusnya sudah sudah menurun. Sementara, mobilitas di DKI Jakarta dan Bali juga mulai menurun. Sehingga harapkan berdampak pada penurunan laju pasien COVID-19.

"Seperti DKI Jakarta dan saya melihat Bali juga akan menurun penambahannya dalam satu minggu ke depan, walaupun mungkin masih akan naik dalam 2-3 hari ke depan," ujar Luhut, Sabtu (17/7).

Baca Juga:

Warga Tak Ber-KTP DKI Bisa Vaksin di Jakarta, yang Penting 18 Tahun ke Atas

Luhut meminta semua pihak tetap konsisten membatasi mobilitasnya selama PPKM darurat. Daerah lainnya, kata Luhut juga diminta menekan laju penularan corona.

"Oleh karena itu saya minta teman-teman kita di semua tempat di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk bahu-membahu dan di tempat lain penjuru tanah air untuk melawan varian Delta ini," kata Luhut.

Ia mengatakan ada 2 indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi periode transisi sperti penambahan kasus corona dan kapasitas RS.

"Jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy ratenya semakin baik dan kebetulan 2 hari terakhir ini kita lihat membaik dan dilihat periode 14-21 hari itu kita sudah memasuki periode tersebut," ujar purnawirawan jenderal TNI ini.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Luhut sebelumnya menggelar evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama 15 hari sejak 3 Juli 2021 lalu. Hasilnya, laju pergerakan masyarakat di wilayah yang menjalankan PPKM Darurat terjadi penurunan.

Dengan tujuan menurunkan mobilitas masyarakat dan mengendalikan penularan varian delta, Menko Luhut mengatakan ada berbagai kemajuan di wilayah Jawa-Bali.

“Dari data Google Traffic, Index cahaya malam, ada penurunan signifikan di mobilitas masyarakat. Ini berikan harapan kepada kita untuk delta ini bisa turun,” katanya.

Kendati mobilitas masyarakat menurun menurut pantauannya, Menko Luhut mengatakan itu tidak serta merta menurunkan laju penularan varian Delta.

Diketahui, COVID-19 varian Delta disebut-sebut mampu menular tujuh kali lebih menular dari varian sebelumnya.

“Dibutuhkan kurang lebih 14 sampai 21 hari untuk penambahan kasus ini bisa mulai melandai. Hal itu sangat mungkin terjadi kalau kita konsisten laksanakan PPKM ini,” tegasnya.

Baca Juga:

Jumlah Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Meningkat Pesat

Meski begitu, ia mengaku bukan jadi hal mudah bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait PPKM Darurat ini.

Satu sisi pemerintah perlu menekan laju peunlaran varian delta untuk meringankan beban fasilitas kesehatan, tapi di sisi lainnya ekonomi rakyat kecil cukup besar terdampak.

“Saya ingin minta maaf kepada rakyat Indonesia jika dalam PPKM Darurat ini jika belum bisa sesuai dengan yang diharapkan,” tutupnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Surat Penyidikan Dianggap Cacat Hukum, Irjen Napoleon Minta Status Tersangka Dicabut
Indonesia
Surat Penyidikan Dianggap Cacat Hukum, Irjen Napoleon Minta Status Tersangka Dicabut

Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte melayangkan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya.

Buntut Pemecatan Sepihak, Petugas AGD Dinkes DKI Geruduk Kantor Anies
Indonesia
Buntut Pemecatan Sepihak, Petugas AGD Dinkes DKI Geruduk Kantor Anies

Kedatangan mereka ke kantor Gubernur Anies Baswedan dengan menggenakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Anies Minta Jajarannya Kerja Keras Pulihkan Ekonomi Jakarta
Indonesia
Anies Minta Jajarannya Kerja Keras Pulihkan Ekonomi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya untuk bekerja keras dalam melakukan pemulihan ekonomi yang mengalami kontraksi akibat hantaman pandemi COVID-19.

Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM
Indonesia
Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM

Polri membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Anies Pastikan Jakarta Aman saat Jumat Agung
Indonesia
Anies Pastikan Jakarta Aman saat Jumat Agung

Umat kristiani akan memperingati Jumat Agung atau kematian Isa Almasih pada Jumat (2/4) besok.

Puluhan Pegawainya Terpapar COVID-19, Sandiaga Uno Terapkan WFH
Indonesia
Puluhan Pegawainya Terpapar COVID-19, Sandiaga Uno Terapkan WFH

Kebijakan WFH diberlakukan setelah puluhan pegawai Kemenparekraf terkonfirmasi positif COVID-19.

Penerimaan ASN dan PPPK 2021 Paling Banyak, Tjahjo: Tidak Pernah Kita Lakukan Sebelumnya
Indonesia
Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk, Ketua DPD: Kita Harus Hormati Orang Tua
Indonesia
Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk, Ketua DPD: Kita Harus Hormati Orang Tua

Rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD, Siti Khotijah di Pamekasan, Madura, digeruduk sekelompok orang.

Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja
Indonesia
Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2021.

Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021

Selain itu, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial