Luhut Bentuk Tim Kajian Khusus Penghambat Investasi, Masa Kerjanya Cuma 1 Minggu?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 13 Maret 2025
Luhut Bentuk Tim Kajian Khusus Penghambat Investasi, Masa Kerjanya Cuma 1 Minggu?

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan saat ini ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

Untuk itu, dia telah sepakat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

“Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca juga:

Luhut Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Ambil Keputusan, Minta Setiap Anggaran Diaudit

Menurut Luhut, hasil kajian tim khusus itu nantinya akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pertimbangan untuk menghapus regulasi yang menghambat investasi di tanah air.

Lebih jauh, Ketua DEN itu menambahkan tim kajian khusus yang dibentuk nantinya akan menyelesaikan hasil kajian kurang lebih satu pekan.

“Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” tandas mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. (*)

#Luhut Binsar Pandjaitan #Dewan Ekonomi Nasional #Investasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Dorong Pembanguna Pusat Data Nasional 11 Gigawatt Demi Ekonomi Digital
Rencana tersebut turut didukung program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt-peak (GWp).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Dorong Pembanguna Pusat Data Nasional 11 Gigawatt Demi Ekonomi Digital
Indonesia
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Indonesia
Kemenkum Ngaku Kaji Usulan DEN Soal Definisi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi
pemerintah ingin melihat secara komprehensif aspek urgensi, manfaat, hingga dampak dari usulan tersebut sebelum mengambil keputusan politik hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Kemenkum Ngaku Kaji Usulan DEN Soal Definisi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi
Indonesia
Danantara Siapkan Opsi Beli Pabrik Tekstil Buat Serap Tenaga Kerja
Pengembangan industri tekstil nantinya tidak hanya berfokus pada produksi barang jadi, tetapi juga mencakup penguatan kegiatan industri di sektor hulu dan antara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Danantara Siapkan Opsi Beli Pabrik Tekstil Buat Serap Tenaga Kerja
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
DEN menemukan siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen jika dibandingkan dengan siswa yang tidak menerima program tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Indonesia
Luhut Soroti Frasa Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, Ini yang Dipersoalkan
Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti unsur kerugian negara dalam kasus korupsi. DEN mengkaji definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Luhut Soroti Frasa Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, Ini yang Dipersoalkan
Indonesia
Diancam MSCI Jadi Standalone Market, DEN Pastikan Reformasi Pasar Modal Berlanjut
MSCI menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat terbatas antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DEN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Diancam MSCI Jadi Standalone Market, DEN Pastikan Reformasi Pasar Modal Berlanjut
Bagikan