Luhut Bakal Ceburin Warga Pulang dari Luar Negeri ke Karantina Terpusat Tangkapan layar rapat terbatas dengan para menteri melalui keterangan virtual, Senin (13/12). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah tegaskan akan memasukkan warga yang ngeyel melakukan perjalanan luar negeri ke karantina terpusat. Karantina terpusat saat ini aturan wajib bagi pelaku perjalanan luar negeri.

Menurut Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kedisiplinan menjadi salah satu kunci pengentasan kasus COVID-19, termasuk dengan persoalan kebijakan karantina.

"Kemarin ada upaya-upaya melarikan, kita akan langsung ceburin saja masuk ke dalam karantina terpusat," ujar Luhut saat rapat terbatas dengan para menteri melalui keterangan virtual, Senin (13/12).

Baca Juga:

Warga Diminta Tak Keluar Negeri, Luhut: Liburanlah ke Bali-Bandung

Luhut mengatakan, pelaku perjalanan luar negeri wajib melakukan karantina selama 10 hari tanpa terkecuali.

Ia juga mengatakan, semua pelaku perjalan luar negeri harus karantina sesuai ketentuan guna mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 Omicron.

"Itu kita pastikan orang yang dapat libur ke luar kita pastikan dia akan dapat 10 hari (karantina)," papar Luhut.

Baca Juga:

Varian Omicron Bisa Saja Terdeteksi dari Orang Tanpa Riwayat Perjalanan Luar Negeri

Luhut tegaskan, jangan sampai upaya keras pengendalian virus corona rusak akibat tidak disiplinnya warga dalam melakukan karantina.

Jenderal Purnawirawan TNI ini mengatakan, pihaknya tidak mau keegoisan warga yang terbang ke luar negeri nantinya berdampak buruk masuknya varian baru Omicron. Sebab sejauh ini, sudah banyak negara diduna ditemukan virus asal Afrika Selatan tersebut.

"Jadi kita ada, apa namanya menghitung risiko dengan data yang ada. Jadi kita tidak mau mengorbankan apa yang sudah lelah capek pengorbanan besar selama beberapa bulan ini rusak hanya gara-gara kita tidak disiplin," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

PPKM Level 3 Batal Saat Nataru, Karantina Dari Luar Negeri Tetap 10 Hari

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merujuk Kasus Terawan Dipecat IDI, Izin Praktik Dokter Bakal Jadi Domain Negara
Indonesia
Merujuk Kasus Terawan Dipecat IDI, Izin Praktik Dokter Bakal Jadi Domain Negara

Organisasi profesi lebih baik menjalankan fungsi-fungsi penguatan kualitas para dokter di Indonesia karena saat ini banyak masyarakat yang berobat ke Singapura dan Malaysia.

Pemerintah Berikan Relaksasi Kredit Buat Tahan PHK
Indonesia
Pemerintah Berikan Relaksasi Kredit Buat Tahan PHK

Salah dua contoh insentif yang tidak akan dilanjutkan pada tahun depan adalah pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

PKS Sebar Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM, Hasto Minta PKS Urus Depok
Indonesia
PKS Sebar Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM, Hasto Minta PKS Urus Depok

Daripada mengkritik pemerintah, Hasto menyarankan PKS untuk melakukan autokritik.

Dakwaan Kuat Ma'ruf-Ricky Rizal, Turut Serta Lakukan Skenario Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Dakwaan Kuat Ma'ruf-Ricky Rizal, Turut Serta Lakukan Skenario Pembunuhan Brigadir J

Dua terdakwa, Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf (KM) dan Ricky Rizal menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negero Jakarta Selatan, Senin (17/10) malam.

Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan," kata Stefanus di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jakarta, Senin (26/9).

Mabes Polri Janji Transparan dalam Usut Kasus Penembakan di Rumah Kadiv Propam
Indonesia
Mabes Polri Janji Transparan dalam Usut Kasus Penembakan di Rumah Kadiv Propam

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah menegaskan, pihaknya berjanji pengusutan perkara yang menewaskan Brigadir J dilakukan secara transparan dan objektif.

Bekas Pegawai KPK, Mantan Deputi BI dan Wamenlu Berebut Kursi Komisioner OJK
Indonesia
Bekas Pegawai KPK, Mantan Deputi BI dan Wamenlu Berebut Kursi Komisioner OJK

Keputusan panitia seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Mantan Dubes RI untuk Rusia Sebut Putin Ingin Beri Pelajaran ke Ukraina
Indonesia
Mantan Dubes RI untuk Rusia Sebut Putin Ingin Beri Pelajaran ke Ukraina

Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina saat ini merupakan pelajaran sekaligus tekanan dari pemerintahan Vladimir Putin.

956 Rumah di Kabupaten Sukabumi Rusak Imbas Gempa Cianjur
Indonesia
956 Rumah di Kabupaten Sukabumi Rusak Imbas Gempa Cianjur

BPBD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat jumlah rumah di Kabupaten Sukabumi, Jabar, yang rusak akibat gempa berpusat di Cianjur, mencapai 956 unit hingga Rabu pukul 19.00 WIB.

Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Demo Mahasiswa 11 April
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Demo Mahasiswa 11 April

Pemerintah memastikan mendengar tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada aksi unjuk rasa pada Senin, 14 April 2022, di seluruh daerah Indonesia.