LPSK Usulkan 21 Agustus Jadi Hari Korban Terorisme Nasional Detik-detik ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3). Foto: Tangkapan Layar

MerahPutih.com - Hari Internasional untuk Peringatan dan Penghormatan kepada Korban Terorisme pada tahun ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menggelar serangkaian acara berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC Indonesia), dan Peace Generation melibatkan para penyintas terorisme dan masyarakat umum.

“Bangkit Peduli, Menyemai Damai”, menjadi tema yang diangkat sebagai bentuk semangat kebangkitan dan peduli sesama anak bangsa dalam menghadapi wabah COVID-19, selain menyelipkan pesan damai agar ke depan tidak terjadi lagi aksi terorisme, kekerasan dan sikap intoleransi. Sama seperti tahun sebelumnya, peringatan akan dimulai dengan #aksihening 2 menit.

Baca Juga:

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengusulkan agar Pemerintah Indonesia dapat menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Korban Terorisme nasional, mengingat banyaknya korban yang berjatuhan di negeri ini, baik luka-luka maupun meninggal dunia akibat aksi keji yang disebabkan ulah para teroris.

"Ini juga menandakan negara terus hadir untuk mereka (korban) serta tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan,” tegas Hasto.

Ia menegaskan, kehadiran negara untuk korban terorisme sejatinya telah diwujudkan melalui serangkaian upaya pemulihan dan pemenuhan hak oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis, psikologis maupun rehabiltasi psikososial.

Ketua LPSK
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo

"Terlebih, setelah terbitnya UU No. 5 Tahun 2018, korban terorisme di masa lalu juga dinyatakan berhak untuk mendapatkan kompensasi (ganti rugi dari negara)," katanya.

Ia mengatakan, melalui perayaan Hari Internasional untuk Peringatan dan Penghormatan kepada Korban Terorisme, Hasto ingin mengajak masyarakat untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada korban dan penyintas terorisme atas ketangguhan hidup yang mereka jalani dalam melewati masa sulit dan suram, sebagai dampak peristiwa terorisme yang dialami.

"Semoga ketangguhan para korban dapat kita tiru dalam menghadapi masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Meleset dari Target, Pembangunan Rusun di Era Anies Mentok di Biaya
Indonesia
Meleset dari Target, Pembangunan Rusun di Era Anies Mentok di Biaya

Sekalipun DKI Jakarta memiliki APBD yang terbesar di provinsi di seluruh Indonesia, tetap saja kebutuhan masih jauh dari APBD yang dimiliki

Menkumham Tegaskan RUU Hukum Acara Perdata untuk Percepat Penyelesaian Perkara
Indonesia
Menkumham Tegaskan RUU Hukum Acara Perdata untuk Percepat Penyelesaian Perkara

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR.

Alasan Pemerintah Revisi UU Ciptaker Tak Perlu Masuk Prolegnas
Indonesia
Alasan Pemerintah Revisi UU Ciptaker Tak Perlu Masuk Prolegnas

Pemerintah menilai perlu ada revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) karena merupakan inisitif DPR

Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas
Indonesia
Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menekankan dirinya bersama Presiden RI Joko Widodo fokus menjalankan tugas hingga 2024 sesuai mandat.

Pesan Cak Imin kepada 5 Anggota DPR Baru
Indonesia
Pesan Cak Imin kepada 5 Anggota DPR Baru

Cak Imin meminta lima anggota parlemen baru itu menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi.

BUMN Terbelit Banyak Masalah, Politikus PDIP Kritik Jargon AKHLAK
Indonesia
BUMN Terbelit Banyak Masalah, Politikus PDIP Kritik Jargon AKHLAK

"Dari sisi konsep atau di atas kertas tagline AKHLAK sangat bagus. Dan cukup relevan," kata Darmadi kepada wartawan, Minggu, (7/11).

Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode
Indonesia
Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode

Pasal 37 UUD NRI 1945 telah mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi

Pola Konsumsi BBM di Jateng dan Yogyakarta Berubah Selama Libur Nataru 2022
Indonesia
Pola Konsumsi BBM di Jateng dan Yogyakarta Berubah Selama Libur Nataru 2022

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, mencatat terjadi perubahan pola konsumsi BBM di Yogyakarta dan Jawa tengah selama masa satuan tugas (Satgas) libur Natal dan Tahun baru 2022 lalu.

Kasus Harian COVID-19 di Atas 3.800, Jabar Sumbang Angka Terbanyak
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 di Atas 3.800, Jabar Sumbang Angka Terbanyak

Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif tertinggi hari ini yaitu dengan 928 kasus, disusul DKI Jakarta dengan penambahan 742 kasus.

Awal Juli, Otorita Gelar Beragam Pelatihan Bagi Masyarakat IKN
Indonesia
Awal Juli, Otorita Gelar Beragam Pelatihan Bagi Masyarakat IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait sedang menyiapkan beragam pelatihan kerja bagi masyarakat agar bisa turut serta dalam berbagai kegiatan pembangunan di IKN.