LPSK Temukan Indikasi TPPO di Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Kerangkeng di rumah Bupati Langkat. (Foto: KPK)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Indikasi adanya dugaan TPPO tersebut disimpulkan setelah tim LPSK melakukan investigasi terkait temuan adanya kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana Perangin Angin.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo meminta Polri untuk menindaklanjuti dugaan pidana yang dilakukan oleh Terbit Rencana Perangin Angin tersebut. Sebab, berdasarkan hasil investigasi tim LPSK, sempat ada penghuni kerangkeng yang meninggal. Selain itu, kerangkeng tersebut juga tepat untuk disebut ilegal.

Baca Juga:

Kasus Bupati Langkat, KPK Sita Duit Rp

"Berdasarkan fakta yang ada, kami menemukan indikasi adanya tindak pidana perdangan orang (TPPO), penganiayaan yang menyebabkan kematian dan perampasan kemerdekaan seseorang," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (6/2).

Hasto juga mengapresiasi keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk memberikan atensi khusus terkait temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat. LPSK optimis kasus itu akan tuntas bila ditangani secara profesional.

"Langkah Bareskrim dapat dimaknai sebagai keseriusan Polri untuk mengusut tuntas sejumlah temuan dugaan tindak pidana yang terjadi di kediaman Bupati Langkat," ujarnya.

LPSK. (Foto: Antara)
LPSK. (Foto: Antara)

Menurut Hasto, sikap tegas Polri akan menjadi suntikan moral bagi korban dan keluarganya untuk berani memberikan keterangan penting dalam proses pengungkapan perkara. Sebab, LPSK merasa masih banyak korban yang lebih memilih diam serta tidak ingin memperpanjang masalah.

Hasto menegaskan bahwa LPSK siap memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban dalam kasus ini, dengan tujuan, juntuk memberikan rasa aman bilamana keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap perkara.

“Kami sangat terbuka bila para saksi dan korban ingin mendapatkan perlindungan, kemarin kami sudah lakukan upaya proaktif dan saat ini menunggu mereka mengajukan permohonan ke LPSK," kata Hasto.

Baca Juga:

KPK Pastikan Pemeriksaan Bupati Langkat oleh Komnas HAM Tak Ganggu Proses Penyidikan

Diketahui sebelumnya, Migrant Care mengungkap adanya temuan kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Kerangkeng tersebut diduga digunakan oleh Bupati Langkat untuk memenjarakan para pekerja sawit di lahan miliknya. Ada dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh Terbit Rencana tersebut.

Terbit Rencana Perangin Angin merupakan salah satu pihak yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Langkat. Ia juga saat ini sudah menyandang status tersangka terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di daerahnya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanam Bakau Bisa Perlambat Banjir Rob di Pantura Jawa
Indonesia
Tanam Bakau Bisa Perlambat Banjir Rob di Pantura Jawa

Selain itu, pembuatan tanggul di sepanjang muara sungai dan di tepi pantai perlu dilakukan pada lokasi-lokasi rawan banjir rob.

Yordania Puncaki Grup A Kualifikasi Piala Asia, Indonesia Harus Bisa Kalahkan Nepal
Indonesia
Yordania Puncaki Grup A Kualifikasi Piala Asia, Indonesia Harus Bisa Kalahkan Nepal

Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Asia 2023 dengan syarat wajib menang atas Nepal pada pertandingan pamungkas mereka di Grup A

Usai Menghadap Jokowi, Menaker Segera Revisi Aturan JHT
Indonesia
Usai Menghadap Jokowi, Menaker Segera Revisi Aturan JHT

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT) tersebut.

Tabungan dengan Saldo di Atas Rp 2 Miliar Naik Sebanyak 19 Ribu Rekening
Indonesia
Tabungan dengan Saldo di Atas Rp 2 Miliar Naik Sebanyak 19 Ribu Rekening

Secara umum simpanan nasabah akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi dan terjaganya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan.

Fokus Utama Pemprov DKI di Tahun 2022
Indonesia
Fokus Utama Pemprov DKI di Tahun 2022

"Harapan kami semua harapan kita semua di tahun 2022 bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini kita harapkan bisa berkurang dan hilang sama sekali," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (31/12).

6 Aplikasi Yang Mudahkan Ngurus Administrasi Kependudukan di Kota Bandung
Indonesia
6 Aplikasi Yang Mudahkan Ngurus Administrasi Kependudukan di Kota Bandung

"Tiga tahun terakhir itu kita memang go digital, banyak pelayanan yang bisa dialihkan ke online, dan didukung regulasi yang ada. Sekarang security printing itu bisa diganti HVS, masyarakat bisa cetak sendiri di rumah karena sudah ada pakai barcode," beber Tatang.

Anies Singgung Keterbukaan Informasi Lembaga pada Publik
Indonesia
Anies Singgung Keterbukaan Informasi Lembaga pada Publik

Lembaga pemerintah atau swasta harus terbuka kepada publik sebagai bagian pelaksanaan demokrasi.

KPK Usung 4 Isu Prioritas di Anti-Corruption Working Group G20
Indonesia
KPK Usung 4 Isu Prioritas di Anti-Corruption Working Group G20

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, dalam gelaran G20 ACWG ini KPK mengusung 4 isu prioritas

Setelah Lebaran, Jokowi Temui Elon Musk di Markas SpaceX
Indonesia
Setelah Lebaran, Jokowi Temui Elon Musk di Markas SpaceX

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Kepala Negara dijadwalkan bertemu pendiri Tesla pada 14 Mei mendatang.

Ganjar Tanggapi Tudingan Elite PDIP Ambisius Jadi Capres
Indonesia
Ganjar Tanggapi Tudingan Elite PDIP Ambisius Jadi Capres

Trimedya Panjaitan menyoroti langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipandang getol ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024.