LPSK Tawarkan Solusi Terkait Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Luwu Timur Ilustrasi. (MP/Alfi Ramadhani)

MerahPutih.com - Kasus dugaan pencabulan yang dialami tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mencuat dan ramai diperbicangkan masyarakat setelah kembali viral di media sosial. Masyarakat mendesak kepolisian untuk membuka kembali perkara tersebut setelah sebelumnya kepolisian sempat menghentikan penyelidikan karena dianggap kurang bukti.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu menilai kepolisian perlu segera mengambil langkah-langkah jitu untuk menjawab desakan yang mencuat.

LPSK, kata Edwin menawarkan solusi yang patut dipertimbangkan Kepolisian untuk mengakhiri polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, salah satu pangkal persoalan dalam kasus tersebut adalah keraguan Ibu Korban terhadap proses penyelidikan yang berakhir dengan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SKP2), pada 10 Desember 2019.

Baca Juga:

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

”Kami menemukan kesan Ibu korban meragukan terhadap hasil pemeriksaan visum et refertum dan visum et repertum psychiatricum yang telah dilakukan kepada Korban sebanyak tiga kali, mulai dari pemeriksaan di Puskesmas Malili hingga Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan Makassar," kata Edwin dalam keterangannya, Rabu (13/10).

Sebagai langkah penyelesaian, Edwin mendorong kepolisian atau dalam hal ini Bareskrim memfasilitasi pemeriksaan forensik yang dinilai netral. Menurutnya, kepolisian dapat menawarkan pihak korban untuk memilih ahli forensik yang mereka nilai netral dan profesional. Pemeriksaan yang dilakukan berupa Visum et repertum, Visum et repertum Psychiatricum dan Psikologi Forensik.

“Namun yang perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk pihak korban adalah semua pihak harus menganggap hasil pemeriksaan independen itu sebagai hasil yang final dan diterima semua pihak secara fair,” ujar Edwin

Pemeriksaan semacam ini, kata Edwin pernah dilakoninya pada saat bertugas mengusut penyebab kematian Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua beberapa waktu lalu. Pihak keluarga menolak pemeriksaan jika dilakukan oleh pihak kepolisian dan lebih memilih ahli forensik lain yang dianggap netral.

“Pada saat itu polisi mengabulkan permintaan keluarga,” imbuhnya.

Ilustrasi anak alami kekerasan. (Foto: Pixabay)

Edwin menyatakan bahwa LPSK telah mengikuti kasus ini sejak 2019 lalu, jauh sebelum kasus ini viral di sosial media. Secara runut disampaikan bahwa LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari korban pada 27 januari 2020. Tidak berselang lama, LPSK merespon cepat dengan menurunkan tim investigasi ke Sulawesi Selatan 2 (dua) hari kemudian, yakni 29 januari 2020.

”Kami langsung menemui korban, ibu korban, berkoordinasi dengan penyidik di Polres Luwu Timur, dan menemui kuasa hukum korban di kantor LBH Makassar, dan berkomunikasi dengan psikolog yang sempat lakukan assemen psikologis kepada ketiga anak tersebut,” ujar Edwin.

Selanjutnya, LPSK secara mandiri melakukan pemeriksaan psikologi kepada korban dan ibu korban pada 19 Februari 2020 di Kota Makassar. Alasan pemeriksaan di Kota Makassar atas permintaan Ibu Korban yang kurang percaya dengan pemeriksaan psikologi di Luwu Timur.

Baca Juga:

Kasus Pencabulan 20 Anak di Gereja Santo Herkulanus Depok Harus Diusut Tuntas

Merujuk hasil pemeriksaan tersebut, LPSK mengabulkan permohonan perlindungan pada 13 April 2020 berupa Pemenuhan Hak Prosedural (PHP) dan pemberian bantuan psikologis. Edwin mengatakan bahwa LPSK ketika itu tetap bersikukuh memberikan perlindungan kepada korban meskipun penyelidikannya telah dihentikan.

”Melalui program PHP, LPSK terus memonitor perkembangan kasus dengan terus berkoordinasi dengan Polres Luwu Timur, melakukan audiensi dengan Kapolda Sulawesi Selatan serta telah bertemu dengan Wakil Gubenur” kata Edwin.

Saat ini LPSK, lanjut Edwin, telah mendapatkan permohonan perlindungan kembali dari Ibu dan tiga anak tersebut. Dasar permohonan ini akan ditindak lanjuti oleh LPSK dengan berkoordasi dengan Bareskrim. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Minta Bukti Mimpi Bertemu Rasulullah, Haikal Hasan: Lucu
Indonesia
Polisi Minta Bukti Mimpi Bertemu Rasulullah, Haikal Hasan: Lucu

"Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hassan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Bagaimana cara buktinya. Waktu saya bermimpi saya enggak bawa handphone," kata dia.

Wagub DKI: Tarik Rem Darurat Kewenangan Pemerintah Pusat
Indonesia
Wagub DKI: Tarik Rem Darurat Kewenangan Pemerintah Pusat

"Dulu kewenangannya ada di daerah. sekarang kewenangan ada di pusat. Sekarang sudah ada aturan," ucap Riza

UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Hal ini terjadi jika aturan tersebut memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

Bareskrim Periksa Abu Janda Terkait Dugaan Rasis Pada Natalius Pigai
Indonesia
Bareskrim Periksa Abu Janda Terkait Dugaan Rasis Pada Natalius Pigai

Selain diterpa kasus rasisme terhadap Natalius Pigai, Abu Janda juga harus menghadapi kasus lainnya terkait cuitan 'Islam arogan'. Untuk kasus tersebut, Abu Janda sudah diperiksa polisi pada Senin lalu.

Banjir Sorong Rendam Ratusan Rumah hingga Kantor Wali Kota
Indonesia
Banjir Sorong Rendam Ratusan Rumah hingga Kantor Wali Kota

Banjir merendam ratusan rumah dan sejumlah ruas jalan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik
Indonesia
Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik

Machfud Arifin mengklaim Surabaya pernah berstatus zona hitam COVID-19

KPK Optimis Juliari Dihukum 11 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Optimis Juliari Dihukum 11 Tahun Penjara

Juliari akan menjalani sidang pembacaan putusan perkara dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (23/8).

100 Hari Kapolri, Ratusan Akun Medsos Ditegur Karena Sebar Ujaran Kebencian
Indonesia
100 Hari Kapolri, Ratusan Akun Medsos Ditegur Karena Sebar Ujaran Kebencian

Sejak Virtual Police dibentuk, medsos yang paling banyak diberikan teguran adalah Twitter

Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino
Indonesia
Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino

"RJL (RJ Lino) diperiksa sebagai tersangka. Namun karena belum siap dengan PH-nya maka pemeriksaan ditunda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin.

Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran
Indonesia
Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran

Dugaan itu terbukti, sejak terjadinya kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap 1 orang tentara dan 2 pegawai Kafe RM.