LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI Wakil Ketua LSPK Maneger Nasution (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bakal memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban yang mengetahui petistiwa bentrokan antara anggota Polri dengan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) lalu. Peristiwa itu mengakibatkan enam orang laskar FPI meninggal dunia.

"Korban maupun saksi yang memiliki keterangan penting dan khawatir adanya ancaman, LPSK siap beri perlindungan," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dalam keterangannya, Jumat (11/12).

Baca Juga:

FPI: Karena Aparat yang Melakukan, Ini Pelanggaran HAM Berat

Manager menyampaikan, proses hukum yang profesional dan akuntabel, hendaknya dikedepankan dalam menyelesaikan kasus ini. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi opini publik yang sulit dikontrol, penegakan hukum atas peristiwa ini penting disegerakan.

Manager menyampaikan, diduga bentrok bersenjata tersebut terjadi di ruang publik. Menurutnya, sangat dimungkinkan ada saksi yang mengetahui peristiwa dini hari itu, termasuk dari anggota FPI sendiri, yang mengaku menjadi korban pada kasus ini.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Maneger Nasution (ANTARA/ HO-LPSK)

"Faktor keamanan dan bebas dari ancaman, menjadi hal penting bagi mereka untuk berikan keterangan," beber Manager.

Dari pihak FPI sendiri membantah apa yang disampaikan keterangan dari Polda Metro Jaya, bahkan bertolak belakang. FPI mengklaim pihaknyalah yang menjadi korban serangan kelompok tertentu.

Baca Juga:

Polisi Berani Buktikan Baku Tembak dengan Pengawal FPI Bukan Rekayasa

LPSk sendiri mendukung usulan berbagai kalangan agar Presiden sebagai Kepala Negara membentuk semacam Tim Independen/TGPF yang berisikan berbagai pihak terutama dari unsur tokoh masyarakat sipil yang terpercaya.

"Sehingga terbangun kepercayaan publik terhadap hakikat peristiwa itu," tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk
Indonesia
Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II kurang dibanding Jilid I.

Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup
Indonesia
Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup

Pihaknya mengaku akan lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan disana

Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19
Indonesia
Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19

66 persen kasus positif yang ditemukan di DKI merupakan kasus tanpa gejala

BPIP Tegaskan Pancasila Sudah Final dan Jadi Dasar Hidup Masyarakat
Indonesia
BPIP Tegaskan Pancasila Sudah Final dan Jadi Dasar Hidup Masyarakat

Baginya, sosialisasi sangat utama kepada masyarakat

Pertengahan Januari, Komisi III Bahas Uji Layak dan Kepatutan Kapolri
Indonesia
Pertengahan Januari, Komisi III Bahas Uji Layak dan Kepatutan Kapolri

Semua kandidat tersebut masih memiliki peluang yang sama besar karena punya prestasi baik dan nyaris tidak memiliki masalah signifikan.

Kekerasan Gender Lewat Daring Naik Tajam Selama Pandemi
Indonesia
Kekerasan Gender Lewat Daring Naik Tajam Selama Pandemi

Penanganan kekerasan seksual memerlukan perhatian serius. Tidak mudah bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk melaporkan kekerasan.

Mudik Dilarang tapi Tempat Wisata Dibuka, Pemerintah Diminta Adil
Indonesia
Mudik Dilarang tapi Tempat Wisata Dibuka, Pemerintah Diminta Adil

Keputusan pemerintah melarang aktivitas mudik pada tanggal 6 – 17 Mei 2021 dengan alasan menekan laju penularan virus COVID-19 tidak hanya mendapat dukungan, tapi juga menuai penolakan dari sebagian masyarakat.

Takut Ditembak, Pelaku Pembegalan terhadap Marinir Bersepeda Serahkan Diri
Indonesia
Takut Ditembak, Pelaku Pembegalan terhadap Marinir Bersepeda Serahkan Diri

Satu pelaku begal sepeda terhadap Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko menyerahkan diri pada Ahad (8/11).

KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Terkait Korupsi Proyek COVID-19 di Bandung Barat
Indonesia
KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Terkait Korupsi Proyek COVID-19 di Bandung Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri.

Jaksa Tuntut Pinangki 4 Tahun Penjara
Indonesia
Jaksa Tuntut Pinangki 4 Tahun Penjara

JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.