LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI Wakil Ketua LSPK Maneger Nasution (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bakal memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban yang mengetahui petistiwa bentrokan antara anggota Polri dengan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) lalu. Peristiwa itu mengakibatkan enam orang laskar FPI meninggal dunia.

"Korban maupun saksi yang memiliki keterangan penting dan khawatir adanya ancaman, LPSK siap beri perlindungan," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dalam keterangannya, Jumat (11/12).

Baca Juga:

FPI: Karena Aparat yang Melakukan, Ini Pelanggaran HAM Berat

Manager menyampaikan, proses hukum yang profesional dan akuntabel, hendaknya dikedepankan dalam menyelesaikan kasus ini. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi opini publik yang sulit dikontrol, penegakan hukum atas peristiwa ini penting disegerakan.

Manager menyampaikan, diduga bentrok bersenjata tersebut terjadi di ruang publik. Menurutnya, sangat dimungkinkan ada saksi yang mengetahui peristiwa dini hari itu, termasuk dari anggota FPI sendiri, yang mengaku menjadi korban pada kasus ini.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Maneger Nasution (ANTARA/ HO-LPSK)

"Faktor keamanan dan bebas dari ancaman, menjadi hal penting bagi mereka untuk berikan keterangan," beber Manager.

Dari pihak FPI sendiri membantah apa yang disampaikan keterangan dari Polda Metro Jaya, bahkan bertolak belakang. FPI mengklaim pihaknyalah yang menjadi korban serangan kelompok tertentu.

Baca Juga:

Polisi Berani Buktikan Baku Tembak dengan Pengawal FPI Bukan Rekayasa

LPSk sendiri mendukung usulan berbagai kalangan agar Presiden sebagai Kepala Negara membentuk semacam Tim Independen/TGPF yang berisikan berbagai pihak terutama dari unsur tokoh masyarakat sipil yang terpercaya.

"Sehingga terbangun kepercayaan publik terhadap hakikat peristiwa itu," tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati
Indonesia
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati

“Nggak lah (hukuman mati) ini kan masalah landasan hukumnya ada, tidak serta merta dikit-dikit hukum mati. Nanti lama-lama motong ayam hukum mati lagi. Jadi tidak demikian landasan hukum yang ada,” kata Sahroni

Tangani COVID 19, Publik Puas Dengan Kinerja Pemda
Indonesia
Tangani COVID 19, Publik Puas Dengan Kinerja Pemda

Kepuasan terhadap pemerintah daerah mencapai 41,9 persen, sedangkan pemerintah pusat hanya 32,5 persen.

Pemda Tak Diberi Ruang Atasi Corona, Pemerintah Pusat Dianggap Arogan dan Otoriter
Indonesia
Pemda Tak Diberi Ruang Atasi Corona, Pemerintah Pusat Dianggap Arogan dan Otoriter

Menurutnya, tak ada yang dilanggar oleh kepala daerah ketika aktif

BNPT Masuki Dunia Media Sosial Perangi Radikalisme
Indonesia
BNPT Masuki Dunia Media Sosial Perangi Radikalisme

Kerentanan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di kalangan anak muda cukup tinggi

Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan

Dewan Pers meminta pemerintah memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas jaringan pengaman sosial.

Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona
Indonesia
Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia belum melakukan isolasi terhadap wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona.

Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif
Indonesia
Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif

Mabes Polri mengungkapkan bahwa penangkapan 23 terduga teroris yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) di sejumlah kota di Sumatera mengungkap fakfa baru.

Aturan Dilarang Boncengan selama PSBB Dianggap Sengsarakan Rakyat dan Ojol
Indonesia
Aturan Dilarang Boncengan selama PSBB Dianggap Sengsarakan Rakyat dan Ojol

Saat ini saja, penghasilan mayoritas pengemudi ojol anjlok hingga 80 persen akibat sepinya penumpang.

Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

Pinangki bakal divonis atas perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.