LPSK Siap Lindungi Para Saksi Kasus Korupsi Asabri Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. (ANTARA/Dok.LPSK)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan akan melindungi sejumlah saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asabri dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo meminta kepada pihak Kejaksaan Agung merekomendasikan sejumlah saksi yang memiliki keterangan penting untuk mengajukan permohonan kepada LPSK.

Baca Juga

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Asabri Pembobol Jiwasraya

Dia juga berharap muncul Justice Collaborator (JC) dari kasus yang sedang mendapat sorotan masyarakat ini. Kejagung sendiri dikabarkan telah memeriksa sejumlah saksi untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti dalam kasus ini.

“LPSK menyatakan siap untuk memberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (3/2).

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. (ANTARA/Dok.LPSK)
Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo

Hasto juga menyatakan LPSK akan melakukan koordinasi dengan pihak Kejagung terkait perlindungan terhadap sejumlah saksi sambil terus memonitor perkembangan kasus dugaan korupsi PT Asabri.

“Kami memiliki concern yang cukup besar dalam kasus ini mengingat nilai korupsi yang sangat fantastis, kami berharap skandal ini bisa terkuak seluruhnya,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, bila dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan dari skandal ini, maka dirinya meyakini bahwa korupsi Asabri melibatkan banyak aktor yang memiliki kekuatan besar. Untuk itu, saksi maupun JC memiliki andil besar untuk memberi petunjuk kepada penyidik.

“Tingkat ancaman jiwa untuk saksi maupun JC juga pasti sangat tinggi, disitulah LPSK akan berperan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Hasto memastikan, para saksi akan memperoleh hak-hak nya sesuai undang-undang yang berlaku, mengingat pentingnya peran dan keterangan saksi dalam mengungkap dugaan kasus korupsi ini. Jenis-jenis perlindungan tersebut akan diberikan kepada saksi berdasarkan bentuk ancaman yang ada.

“Perlindungan yang dapat diberikan LPSK misalnya, mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan kediaman sementara, mendapatkan pendampingan hukum bersaksi tanpa harus hadir di persidangan, atau hingga mendapatkan pergantian identitas," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga

Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Jenazah Korban Gempa Bumi di Mamuju Dibungkus Pakai Daun Pisang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jenazah Korban Gempa Bumi di Mamuju Dibungkus Pakai Daun Pisang

Beredar foto di media sosial berupa prosesi shalat jenazah korban gempa bumi di Mamuju dengan narasi jenazah korban gempa hanya dibungkus daun pisang.

Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi
Indonesia
Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

KPK Telusuri Rekening Penampung Suap Penyidik Robin
Indonesia
KPK Telusuri Rekening Penampung Suap Penyidik Robin

KPK menelusuri penggunaan rekening yang diduga untuk menampung uang suap yang diterima penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar

Sigit menyebut, pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejauh ini akan terus melakukan penindakan terhadap para kelompok teroris.

Respons Polisi saat Jawa Barat Dihebohkan Gerakan Menolak PPKM Darurat
Indonesia
Respons Polisi saat Jawa Barat Dihebohkan Gerakan Menolak PPKM Darurat

Media sosial diramaikan poster berisi seruan melakukan aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam beberapa hari terakhir.

Kompensasi Negara Buat Warga Saat PPKM Darurat
Indonesia
Kompensasi Negara Buat Warga Saat PPKM Darurat

Sampai Juli ini, realisasi PEN mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari total pagu Rp699,43 triliun.

Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos
Indonesia
Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

MUI Bandung Harapkan Ceramah Id Hanya 20 Menit
Indonesia
MUI Bandung Harapkan Ceramah Id Hanya 20 Menit

"Kalau mau menunjuk salah seorang warganya menjadi khatib, MUI juga menyediakan teks untuk khotbah salat Id," ucap Miftah.

Penerimaan Negara di 2022 Tergantung Capaian Herd Immunity COVID-19
Indonesia
Penerimaan Negara di 2022 Tergantung Capaian Herd Immunity COVID-19

Dalam RUU APBN 2022 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun atau naik dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.444,5 triliun

Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet
Indonesia
Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet

Partai koalisi pendukung pemerintah kini semakin membludak. Hal ini tak lepas dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN).