LPSK Sebut Vonis Anak Pembunuh Begal Sudah Tepat Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Malang telah memvonis pelajar kelas XII SMA dengan 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan sudah tepat, Majelis hakim nya pun layak mendapat apresiasi.

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Politikus PDIP Harun Masiku, tapi Ada Syaratnya

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan sudah selayaknya penanganan kasus pidana yang melibatkan anak seperti yang terjadi di Malang, mendapatkan perlakuan tidak biasa.

LPSK sebut putusan pengadilan negeri Kepanjen Malang terkait begal anak sudah tepat
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaaribu (Foto: antaranews)

Hakim, kata Edwin, harus benar-benar cermat mengambil pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak.

Pada kasus ini, Edwin menilai majelis hakim telah menggunakan perspektif anak dalam menjatuhkan vonis.

“Satu pelajaran yang bisa kita petik dari putusan kasus anak di Malang, pada intinya seluruh penanganan kasus pidana terhadap anak sebagai pelaku harus dengan treatment khusus” ujar Edwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1).

Lebih lanjut Edwin berharap, agar kedepannya majelis hakim yang menangani kasus dengan pelaku anak dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan vonis.

Poin penting PERMA tersebut adalah, Hakim wajib menyelesaikan persoalan pidana anak dengan acara Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Memang diakui, prosedur hukum ini masih tergolong anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Terlepas dari kasus ZA, Edwin berpendapat bahwa Institusi penghukuman bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

“Proses penghukuman harus menjadi jalan terakhir atau dalam bahasa hukum dikenal istilah ultimum remedium” kata Edwin.

Untuk itu, penegak hukum perlu menggunakan paradigma dan pendekatan hukum baru dalam menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan anak.

“Konsep restoratif justice (keadilan restoratif) perlu menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak,” jelas Edwin.

Baca Juga:

LPSK: Novel Baswedan Tak Bisa Dituntut

Keadilan Restoratif merupakan sebuah diskursus baru dalam pendekatan hukum. Dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

“Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan," pungkas Edwin.(Pon)

Baca Juga:

LPSK Sayangkan Kejadian Oknum Pengacara Serang Hakim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mikrofon Anggota Fraksi Demokrat Dimatikan Saat Interupsi, ini Dalih Azis Syamsuddin
Indonesia
Mikrofon Anggota Fraksi Demokrat Dimatikan Saat Interupsi, ini Dalih Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menjadi pimpinan sidang menjelaskan, dalam tata tertib, anggota dewan hanya diberi waktu lima menit untuk berbicara.

Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengkritik
Indonesia
Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengkritik

Presiden dan Wakil Presiden, semoga bisa jernih melihat realita yang terjadi saat ini.

Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta
Indonesia
Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta

“Kita akan berjaga dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memantau apakah peningkatan jumlah arus yang masuk Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama,” kata Sambodo.

Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda
Indonesia
Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda

Polisi masih melakukan sosialisasi selama sepekan ke depan untuk mengarahkan para pesepada agar berkendara di jalurnya.

Kerugian Akibat Kebakaran Bioskop Grand Theater Senen Rp9,5 Miliar
Indonesia
Demo di Balai Kota Ricuh, Massa Lempari Kantor Anies dengan Tomat
Indonesia
Demo di Balai Kota Ricuh, Massa Lempari Kantor Anies dengan Tomat

Kedatangan mereka untuk meminta audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revitalisasi Monas, revitalisasi TIM, dan penyelenggaraan Formula E.

  Pimpinan KPK Sudah Terbitkan 50 Surat Perintah Penyadapan
Indonesia
Pimpinan KPK Sudah Terbitkan 50 Surat Perintah Penyadapan

"Sudah ada kalau 50 Sprindap saja sudah ada. Saya kira lebih lah dari 50. Hampir setiap hari saya tanda tangan Sprindap," kata Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina

Pangsa pasar produk sabun cuci Indonesia ke Filipina pada akuartal I 2020 sebesar 31,64 persen. Sementara nilai ekspornya di kuartal yang sama mencapai 9,3 juta dolar AS

Sidak Revitalisasi Monas, DPRD: Ratusan Pohon Ditebang Bukan Dipindahkan
Indonesia
Sidak Revitalisasi Monas, DPRD: Ratusan Pohon Ditebang Bukan Dipindahkan

Lebih dari 50 persen ruang terbuka hijau di sisi selatan Monas kini sudah tertutup beton.

KBM Tatap Muka di Jabar Berlaku di Wilayah Zona Hijau
Indonesia
KBM Tatap Muka di Jabar Berlaku di Wilayah Zona Hijau

Mantan Wali Kota Bandung itu menuturkan pemberlakuan KBM tatap muka pun harus secara bertahap mulai dari tingkat SMA sederajat,