LPSK Sambut Baik Putusan MA Cabut PP 99/2012 Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu. ANTARA/HO-Humas LPSK

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pemidanaan harus berdasarkan putusan hakim. Tidak boleh ada hukuman tambahan di luar putusan hakim. Artinya, apabila ada penghapusan hak narapidana, hal itu sebaiknya menjadi bagian dari putusan hakim.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang resmi membatalkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan lainnya.

Baca Juga

Wacanakan Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Alihkan Isu Ganda Riwayat Pendidikan

Edwin berpendapat, konsep sistem pemidanaan untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Selain terpidana koruptor, juga ada terpidana terorisme dan narkoba.

“Penghuni terbesar lapas adalah terpidana narkorba. Terpidana narkoba sebagian merupakan pemakai. Kalau disyaratkan sebagai justice collaborator (JC) maka hal itu akan memberatkan mereka karena narkoba jaringan tertutup dan melibatkan mafia, termasuk oknum. Penjara kita mengalami overcrowded,” kata Edwin dalam keterangannya, Senin (1/11).

Edwin menambahkan, khusus bagi JC, Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai penanganan khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

“Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain merupakan bentuk penghargaan bagi JC atas kesaksian yang mereka berikan,” jelas dia.

Edwin Partogi Pasaribu
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Foto: ANTARA

Namun, dalam praktiknya, lanjut Edwin, PP No. 99 Tahun 2012 menghambat implementasi pemenuhan hak narapidana seperti diatur dalam Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban.

“Pada praktiknya, diketahui terjadi penyimpangan atau kolusi antara terpidana dengan oknum aparat untuk mendapatkan status JC agar narapidana bisa mendapatkan haknya. Anehnya lagi, bila pelaku tunggal, juga bisa diterbitkan status JC,” ujarnya.

Edwin menambahkan, berdasarkan pengalaman LPSK, sebagian kepala lapas lebih merujuk PP ini dibandingkan Pasal 10A yang juga mengatur hak-hak narapidana bagi JC.

Saat ini Kementerian Hukum dan HAM juga tengah menyusun peraturan turunan dari Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Dengan demikian, pencabutan PP No. 99 Tahun 2012 sejalan dengan penyusuan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun Kemenkumham.

Edwin meminta pemerintah tidak perlu ragu untuk melaksanakan putusan MA tersebut. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap judicial review terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diajukan terpidana kasus korupsi OC Kaligis pada September lalu, berpendapat senada.

MK menegaskan semua terpidana yang sedang menjalani masa pemidanaan di lapas, berhak mendapatkan remisi sebagaimana dijamin UU Pemasyarakatan. Namun, karena tidak berwenang mengadili PP, MK tidak mencabut PP No. 99 Tahun 2012.

Sebelumnya, Majelis Hakim MA diketuai Supandi dengan Hakim Anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono, mengabulkan uji materiil yang dimohonkan mantan kepala desa Subowo dan empat orang lainnya yang menjadi warga binaan di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung.

Dalam uji materiilnya, pemohon menilai ada sejumlah pasal, yakni Pasal 34 A ayat 1 huruf a dan b, Pasal 34A ayat 3, dan Pasal 43 A ayat 1 huruf a, Pasal 43A ayat 3 yang bertentangan dengan undang-undang berlaku.

Dalam putusannya, majelis hakim menimbang kalau fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku agar jera. Akan tetapi, usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali, yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali hal itu dicabut berdasarkan putusan pengadilan. (Pon)

Baca Juga

Jaksa Agung Minta Keadilan Restoratif Diterapkan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra: Naiknya Harga Pangan Ganggu Kekhusuyukkan Ibadah Ramadan
Indonesia
Gerindra: Naiknya Harga Pangan Ganggu Kekhusuyukkan Ibadah Ramadan

Warga punya persoalan baru yakni potensi naiknya harga barang kebutuhan pokok. Termasuk kenaikan harga bensin dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjelang Ramadan.

Ada 23 Juta Mobil Pribadi dan 17 Juta Sepeda Motor Digunakan Mudik di Pulau Jawa
Indonesia
Ada 23 Juta Mobil Pribadi dan 17 Juta Sepeda Motor Digunakan Mudik di Pulau Jawa

Puluhan juta mobil dan belasan juta sepeda motor akan digunakan masyarakat untuk mudik.

Jatuh Dari Sepeda, Ganjar Pranowo Dirawat di Rumah Sakit
Indonesia
Jatuh Dari Sepeda, Ganjar Pranowo Dirawat di Rumah Sakit

Ganjar dikabarkan mengalami luka di tangan bagian kanan sehingga langsung dilariken ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis.

Parpol Diminta Transparan Terima Dana Hibah dari Anies Rp 27 Miliar
Indonesia
Parpol Diminta Transparan Terima Dana Hibah dari Anies Rp 27 Miliar

Sejumlah partai politik menerima dana hibah bantuan keuangan dari Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2021 sebesar Rp 27.255.145.000 atau Rp 27 miliar.

Keluarga Akui Abu Bakar Ba'asyir Terima Pancasila sebagai Dasar Negara
Indonesia
Keluarga Akui Abu Bakar Ba'asyir Terima Pancasila sebagai Dasar Negara

Abu Bakar Ba'asyir (ABB) akhirnya mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Datangi Rumah Prabowo, AHY Sebut Hanya Agenda Silaturahmi
Indonesia
Datangi Rumah Prabowo, AHY Sebut Hanya Agenda Silaturahmi

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kediaman pribadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mudik 2022, Polisi Bakal Terapkan One Way-Ganjil Genap di Tol Jawa
Indonesia
Mudik 2022, Polisi Bakal Terapkan One Way-Ganjil Genap di Tol Jawa

Korlantas Polri akan menerapkan kebijakan satu arah (one way) dan ganjil genap di tol saat mudik Lebaran 2022. Kebijakan itu diterapkan karena volume kendaraan pemudik diprediksi cukup tinggi.

Warga Mampang Sayangkan Anies Ajukan Banding ke PTUN Jakarta
Indonesia
Warga Mampang Sayangkan Anies Ajukan Banding ke PTUN Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan banding pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pengerukan Kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya.

[Hoaks atau Fakta]: Komedian Tukul Arwana Pendarahan Otak Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Komedian Tukul Arwana Pendarahan Otak Setelah Divaksin COVID-19

Efek samping dari vaksinasi COVID-19 bersifat ringan seperti demam, atau nyeri di bekas suntikan yang akan hilang dalam satu sampai dua hari.

Belarus Segera Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Ukraina
Dunia
Belarus Segera Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Ukraina

, Belarus mengeluhkan peningkatan kekuatan tentara negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dekat perbatasannya.