LPSK Rekomendasikan Kapolri Periksa Istri Ferdy Sambo Istri Ferdy Sambo dan anggota keluarga. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J memasuki babak baru.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan terhadap Putri Candrawathi. LPSK menilai istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo itu tidak kooperatif dan laporan permohonan yang dilayangkan bersangkutan janggal.

Baca Juga

LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan pihaknya merekomendasikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memeriksa Putri Candrawathi.

Menurut Susi pemeriksaan itu perlu dilakukan lantaran adanya dugaan menghalangi proses hukum atau obstraction of justice yang dilakukan oleh Putri Candrawathi.

"LPSK merekomendasikan kepada Kapolri, agar Irwasum untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum," kata Susi dalam jumpa pers di kantornya, Senin (15/8).

Susi menerangkan, pemeriksaan terhadap Putri juga perlu dilakukan karena berkaitan dengan penerbitan dua laporan polisi yaitu LP/B/1630/VII/2022/SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2022.

"Terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual," ujarnya.

Baca Juga

Petugas LPSK Mengaku Disodori Amplop Tebal Usai Bertemu Ferdy Sambo

Kemudian, lanjut Susi, laporan kedua yakni LP/368/A/VII/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022.

"Terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian Alm Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sesaat setelah peristiwa," pungkasnya.

Sebelumnya Susi menerangkan terdapat kejanggalan dalam permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri Candrawathi. Putri sudah mengajukan permohonan sejak14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan juga kuasa hukumnya.

Namun, ternyata, ada dua permohonan lain, yang sudah diajukan. Yakni tertanggal 8 Juli 2022, dan permohonan berdasarkan LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2022.

"Tetapi kedua laporan ini tertanggal berbeda tetapi nomornya sama. Oleh karena itu kami pada waktu itu terkesan lambat LPSK kok tidak memutuskan perlindungan kepada yang bersangkutan, karena sejak awal terjadi kejanggalan semacam ini," ujarnya

Kejanggalan lainnya, lanjut Susi, juga terjadi setelah LPSK dua kali bertemu Putri Candrawathi namun tidak membuahkan hasil yang signifikan.

"Dan tetap tidak mendapat keterangan apapun dari Ibu Putri," ungkapnya.

Susi mengatakan pihaknya juga sempat ragu apakah Putri berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau yang bersangkutan sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

"Karena sudah sampai pada titik, bahwa Bareskrim menghentikan pengusutan terhadap laporan yang diajukan kepada ibu P dengan tindak pidana pelecehan seksual ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

LPSK Tetapkan Bharada E sebagai Justice Collaborator

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi VII DPR RI dan SKK Migas Sepakat Revisi UU Migas
Indonesia
Komisi VII DPR RI dan SKK Migas Sepakat Revisi UU Migas

Komisi VII DPR telah bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar Revisi Undang-undang Migas segera diselesaikan selambat-lambatnya pada Juni 2023.

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO
Indonesia
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Penyidik Kejagung memeriksa tiga saksi selaku Analis Perdagangan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Adapun ketiga saksi tersebut yakni berinisial K, DM, dan AF.

Pencabutan PPKM Diyakini Berdampak Positif ke Ekonomi Nasional
Indonesia
Pencabutan PPKM Diyakini Berdampak Positif ke Ekonomi Nasional

Sebab, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2023 hingga sepanjang 2023.

IKN Nusantara Harus Terkoneksi dengan Kota-kota Sekitarnya
Indonesia
IKN Nusantara Harus Terkoneksi dengan Kota-kota Sekitarnya

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan dukungan dari kota-kota di sekitarnya untuk menyuplai bahan baku dan barang-barang.

Hujan Lebat di Jakarta Sebabkan 2 RT Terendam Banjir
Indonesia
Hujan Lebat di Jakarta Sebabkan 2 RT Terendam Banjir

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Jumat (16/12).

PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi
Indonesia
PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie memastikan partainya tidak akan mendukung Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pj DKI 1 Janji Percepat Perizinan Pembangunan Tambahan Masjid Istiqlal
Indonesia
Pj DKI 1 Janji Percepat Perizinan Pembangunan Tambahan Masjid Istiqlal

Pj Heru melakukan peninjauan area masjid dan hasil penataan atau revitalisasi Masjid Istiqlal.

Gibran Sebar Kupon Vaksin Booster untuk Beli Minyak Goreng 2 Liter Rp 30.000
Indonesia
Gibran Sebar Kupon Vaksin Booster untuk Beli Minyak Goreng 2 Liter Rp 30.000

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah terus meningkatkan capaian vaksin booster yang saat ini baru 40,18 persen atau 167.763 orang.

Rombak Internal Partai, Berikut Susunan Baru Fraksi PSI DPRD DKI
Indonesia
Rombak Internal Partai, Berikut Susunan Baru Fraksi PSI DPRD DKI

Anggara Wicitra Sastroamidjojo dipercaya sebagai Ketua Fraksi PSI. Ia menggeser posisi yang semula ditempati Idris Ahmad.

Polisi Perketat Pengamanan Kantor
Indonesia
Polisi Perketat Pengamanan Kantor

Polda Metro Jaya memperketat pengamanan pascaledakan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (7/12) pagi.