LPSK Persilakan Wahyu Setiawan Mengajukan Diri Sebagai JC Kasus suap Wahyu Setiawan diduga libatkan sejumlah politisi PDIP (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempersilakan siapapun mengajukan diri menjadi Saksi Pelaku atau Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024, tak terkecuali bagi mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang kini menyandang status terdakwa.

“Bila Wahyu Setiawan ingin mengajukan diri sebagai JC, silakan saja, itu adalah hak beliau yang dijamin oleh undang-undang” ujar Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, di Jakarta, Rabu (22/7).

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Hal ini disampaikan terkait keinginan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai JC dalam kasus suap yang menjeratnya. Nasution mengatakan, sejak kasus ini mencuat menjadi perhatian publik pada Januari silam, LPSK secara proaktif telah menawarkan sejumlah pihak yang terjerat menjadi JC. Namun, kata Nasution, pihaknya tidak bisa memaksa karena prinsip perlindungan yang dijalankan oleh LPSK bersifat kesukarelaan (volunteerism).

Terkait rencana Wahyu Setiawan menjadi JC, Nasution meminta agar tim pengacara mantan komisioner KPU tersebut mengajukan permohonan melalui LPSK. Dirinya menampik anggapan jika lembaganya ingin ikut “cawe-cawe” dalam pusaran kasus tersebut. Nasution mengatakan jika pihaknya hanya berkepentingan menjalankan aturan sesuai dengan prosedur dan koridor yang benar.

“Kami hanya ingin menegaskan soal mandat yang diberikan Undang-undang kepada LPSK terkait penetapan status JC” tegas Nasution.

Eks Komisioner Wahyu Setiawan mengentertaint sejumlah politisi PDIP dengan karaoke bersama
Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)

Ketentuan tentang Saksi Pelaku atau JC diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Dalam pasal 10A disebutkan Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Salah satu penghargaan yang didapat oleh Saksi Pelaku adalah berupa keringanan penjatuhan pidana atau berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan lain-lain.

UU tersebut juga mengatur bahwa LPSK merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi status JC kepada pelaku pidana. Kewenangan LPSK dalam memberikan rekomendasi JC kepada penegak hukum bisa dimulai dari proses penyidikan.

Nasution menambahkan, untuk mengajukan diri menjadi JC, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, sifat penting keterangan yang diberikan, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan adanya ancaman yang nyata.

Baca Juga

Saksi Dugaan Suap PAW DPR Ungkap Latar Belakang Eks Staf Hasto Kristiyanto

Menurut Nasution, bila pihak Wahyu Setiawan benar mengajukan permohonan sebagai JC ke LPSK, pihaknya akan tentu akan menelaah kelayakan yang bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai JC, mengingat besarnya privilege yang akan didapatkan seseorang jika ditetapkan sebagai JC.

“Kami tentu akan melihat apakah pengajuannya didasari pada itikad baik untuk membongkar kejahatan pelaku lainnya, atau hanya sekedar siasat akhir untuk mendapatkan keringanan hukuman belaka. Apakah yang bersangkutan pelaku mayor atau tidak. Dan lain-lain” pungkas Nasution. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Pertama Tatap Muka, 2 Siswa SMKN 2 Jakpus Nyasar ke Sekolah
Indonesia
Hari Pertama Tatap Muka, 2 Siswa SMKN 2 Jakpus Nyasar ke Sekolah

Dua siswa tersebut berasal dari luar Jakarta

Update COVID-19 Senin (28/12): Pasien Sembuh Bertambah 6.302 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Senin (28/12): Pasien Sembuh Bertambah 6.302 Kasus

Masyarakat diingatkan bahwa risiko krisis tenaga kesehatan itu nyata

LPSK Gandeng Kementerian BUMN Penuhi Hak Psikososial Korban Tindak Pidana
Indonesia
LPSK Gandeng Kementerian BUMN Penuhi Hak Psikososial Korban Tindak Pidana

LPSK mengajukan data 51 nama anak yang menjadi korban TPPO, kekerasan dan kekerasan seksual

Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat

Wagub pun meminta kepada semua pihak untuk tidak meremehkan protokol kesehatan

Mahfud MD Heran Djoko Tjandra Punya KTP Padahal Paspornya dari Negara Lain
Indonesia
Mahfud MD Heran Djoko Tjandra Punya KTP Padahal Paspornya dari Negara Lain

Djoko Tjandra menjadi buron atas kasus korupsi pengalihan hak tagih

2.989 Calhaj DIY Batal Berangkat ke Tanah Suci
Indonesia
2.989 Calhaj DIY Batal Berangkat ke Tanah Suci

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempersilakan seluruh calhaj yang sudah lunas membayar untuk menarik kembali uang haji.

Bereskan DKI Saja Tak Mampu. Anies Diminta Lupakan Khayalannya Jadi Presiden
Indonesia
Bereskan DKI Saja Tak Mampu. Anies Diminta Lupakan Khayalannya Jadi Presiden

Hasnaeni yang rumahnya juga kebanjiran akibat banjir ini menduga, Jakarta tengah mengalami krisis kepemimpinan

PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan
Indonesia
PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan

Seluruh pekerja, paling sedikiti sebesar upah minimum, diwajibkan mengikuti program Tapera

Jakarta Kebanjiran, Pemprov DKI Dinilai Tak Bekerja Merawat Saluran Air
Indonesia
Jakarta Kebanjiran, Pemprov DKI Dinilai Tak Bekerja Merawat Saluran Air

Ketika terjadi hujan besar, air tidak bisa mengalir

Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api
Indonesia
Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api

Ia menjabat Komisaris Utama merangkap sebagai Independen PT KAI.