LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan Ilustrasi - Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Tak sedikit pula yang menyuarakan pendapat melalui aksi demontrasi.

Pada beberapa aksi penyampaian aspirasi itu, banyak pula yang berujung dengan kericuhan sehingga jatuh korban.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution berpendapat, penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional warga negara.

Baca Juga:

DPR Desak Polisi Bebaskan Sejumlah Aktivis yang Ditangkap saat Kericuhan Demo UU Ciptaker

Dengan demikian, kata dia, tak ada alasan untuk membungkam aspirasi masyarakat tersebut, apalagi jika cara-cara yang dipilih melalui kekerasan.

"Demonstrasi terkait UU Cipta Kerja berujung dengan mencuatnya informasi banyak warga yang menjadi korban kekerasan. Ini menjadi perhatian kita," kata Nasution dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Polisi berjaga saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Polisi berjaga saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Nasution pun mempersilakan kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan untuk mengajukan perlindungan ke LPSK.

"Dari informasi yang kita rangkum, mereka yang menjadi korban kekerasan sebagai dampak dari aksi menentang UU Cipta Kerja beragam, tidak saja dari peserta aksi itu sendiri, tetapi juga tenaga medis dan jurnalis, bahkan pihak keamanan, " ujarnya.

Baca Juga:

KPAI Kritik Wacana Polisi Persulit Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Dapat SKCK

LPSK, lanjut Nasution, membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses perlindungan dan hak-hak lain yang disediakan negara melalui LPSK.

Hak-hak dimaksud antara lain, selain perlindungan fisik dari potensi ancaman dan intervensi dari para pelaku kekerasan, korban juga bisa mendapatkan bantuan medis dan psikologis.

Permohonan perlindungan bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor LPSK, atau menghubungi call center 148 dan WA 085770010048. Tersedia pula aplikasi permohonan perlindungan online LPSK yang dapat diunduh di Playstore. (Pon)

Baca Juga:

Khawatir Ditunggangi Massa Anarkis, Buruh Ogah Demo di Depan Istana Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Persiapkan Larangan Mudik Lebaran
Indonesia
Pemerintah Persiapkan Larangan Mudik Lebaran

Pemerintah sepertinya akan mengeluarkan kebijakan tersebut pasca rapat bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Soal Harun Masiku, Pimpinan KPK: Belum Ada Progres
Indonesia
Soal Harun Masiku, Pimpinan KPK: Belum Ada Progres

Harun Masiku merupakan buronan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Berangkat ke DPD PDIP Jateng, Gibran dan Teguh Kompak Satu Mobil
Indonesia
Berangkat ke DPD PDIP Jateng, Gibran dan Teguh Kompak Satu Mobil

"Saya tidak ada persiapan khusus, bismillah aja kita tunggu saja nanti acaranya di Semarang," ujar Gibran

Kejagung Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino
Indonesia
Kejagung Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino

Tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut diduga terjadi saat perpanjangan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan JICT dengan PT Pelindo II (Persero)

DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021
Indonesia
DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021

"Jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka siswa tetap dibolehkan ikut belajar secara daring,” ujar Sofyan Tan.

Aturan Ganjil Genap Motor dan Mobil di PSBB Masa Transisi DKI
Indonesia
Aturan Ganjil Genap Motor dan Mobil di PSBB Masa Transisi DKI

Dalam Bab VI tentang Pengendalian Moda Transportasi, mengatur pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.

DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi
Indonesia
DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi

"Kita masih belum pada tahap untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan,” paparnya

Korban Gempa Majene Bakal Dilakukan Testing dan Tracing COVID-19
Indonesia
Korban Gempa Majene Bakal Dilakukan Testing dan Tracing COVID-19

Kementerian Kesehatan melakukan proses tracing dan testing ulang kepada masyarakat terdampak gempa berkekuatan M6,2 di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

COVID-19 Menyebar di Udara, PDPI: Selalu Pakai Masker dan Sering Buka Jendela
Indonesia
COVID-19 Menyebar di Udara, PDPI: Selalu Pakai Masker dan Sering Buka Jendela

PDPI mengimbau masyarakat menghindari keramaian baik di tempat tertutup maupun terbuka.

Polisi: Rizieq Takut Ditangkap, Sehingga Menyerah
Indonesia
Polisi: Rizieq Takut Ditangkap, Sehingga Menyerah

Yang penting kata kuncinya dia menyerah