LPSK Nilai Revisi UU ITE Sebagai Langkah Maju Media Sosial (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi langkah maju. Alasanya, penerapan pasal karet Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rentan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online (pasal asusila). Kemudian, represi legal warga yang mengkritik kebijakan (pasal defamasi), represi minoritas agama (ujaran kebencian), dan lainnya.

"Kondisi ini membuat posisi saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor menjadi semakin sulit," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, di Jakarta, Sabtu (27/2).

Baca Juga:

Jokowi Dinilai Belum Perlu Keluarkan Perppu Terkait UU ITE

Ia mengatakan, kritik tersebut berdasar praktik kecenderungan over criminalization dalam penerapan UU ITE. Metode penanganan perkara ITE lebih menekankan sanksi pidana daripada respons kontrol sosial lainnya yang menekankan restorasi (pemulihan) dan mediasi.

Berikutnya, sejumlah prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian dan konflik, prinsip kehati-hatian karena berpotensi pelanggaran hak dasar, dan menghindari penghukuman yang tidak berdasar (due process of law). Berdasar data perlindungan ke LPSK 3 tahun terakhir (2017—2020), terdapat 31 kasus atau 68 orang permohonan perlindungan atas jeratan UU ITE. Para pemohon perlindungan ada yang berstatus korban, pelapor, saksi dan tersangka.

Beberapa perkara terkait dengan pelanggaran kesusilaan, mencemarkan nama baik, atau untuk “membalas” laporan masyarakat atas sejumlah kasus korupsi, kekerasan seksual, sengketa lingkungan hidup, dan penganiayaan. Sejumlah perkara seperti penipuan, pemerasan, pengancaman, berita bohong, grooming, prostitusi online, dan kekerasan seksual (termasuk konten pornografi), serta SARA memang UU ITE masih relevan digunakan. "Namun, di tengah polarisasi yang meningkat imbas dari pemilu, pada perkara yang bernuansa politis-horizontal polisi juga perlu melihat lebih jauh pokok perkara yang terjadi, dan tidak mudah menerapkan UU ITE," kata Edwin. Salah satu contoh penerapan UU ITE yang LPSK tangani adalah pengaduan Baiq Nuril. Ini salah satu bentuk seorang korban pelecehan seksual malah dipidanakan karena dianggap mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Ia mengatakan, dalam hal penanganan perkara, sejumlah laporan terkait dengan ”pencemaran nama baik melalui media elektronik” tetap berjalan, bahkan proses perkaranya lebih cepat daripada kasus yang lebih awal dilaporkan oleh pelapor/korban. Penerbitkan SE Kapolri Nomor SE/2/II /2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif merupakan langkah sementara untuk menghentikan praktik penerapan pasal-pasal UU ITE yang dinilai melanggar nilai-nilai keadilan.

Media Sosial. (Foto: Antara)
Media Sosial. (Foto: Antara)

SE tersebut mengutip sejumlah prinsip yang harus menjadi perhatian penyidik mengenai hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya paling akhir) dan agar mengdepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. LPSK berharap SE Kapolri itu diikuti dengan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan penerapan SE tersebut dijalankan oleh seluruh aparat kepolisian. Misalnya, terkait dengan kendali perkara dan infrastruktur, ada baiknya penyidikan pada perkara ITE dilakukan polda dan Mabes Polri, bukan oleh polres atau polsek, mengingat unit siber Polri juga ada pada tingkat polda dan mabes.

"LPSK menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk meninjau ulang norma UU ITE," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Bakal Minta Keterangan Pelaku dan Korban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sempat Terpapar COVID-19, Anies Tetap Ingin Ikut Vaksinasi
Indonesia
Sempat Terpapar COVID-19, Anies Tetap Ingin Ikut Vaksinasi

Gubernur Anies Baswedan memantau langsung kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi awak media

Pemkot Kehilangan Destinasi Wisata Unggulan Festival Imlek Solo
Indonesia
Pemkot Kehilangan Destinasi Wisata Unggulan Festival Imlek Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah kehilangan destinasi wisata unggulan pada awal tahun 2021.

Pemprov DKI Manfaatkan Burung Kaki Bayam Rawat Lapangan Latih JIS
Indonesia
Pemprov DKI Manfaatkan Burung Kaki Bayam Rawat Lapangan Latih JIS

Ada kandangnya, ada pawangnya yang jagain

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Juara Pertama Lomba Ngomong Tingkat Internasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Juara Pertama Lomba Ngomong Tingkat Internasional

Anies menyampaikan apresiasinya bahwa ini semua merupakan kerja bersama Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta.

Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab

Dalam pengiriman surat kali ini, polisi kembali sempat diadang oleh para Laskar Pembela Islam (LPI).

Jokowi: Kalau Sudah Divaksin Artinya Kita Sudah Kembali Normal Lagi
Indonesia
Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila
Indonesia
Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila

"Dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila," kata Din

Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo
Indonesia
Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo

"Ini belum tuntas proses pemilikannya, namun dikemas seolah-olah Pemda Mabar pemegang Hak yang sah," jelas Petrus.

Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup
Indonesia
Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada SEMA Nomor 9 tahun 2020 tanggal 7 September 2020.

Lion Air Wajibkan Penumpang Bawa Bukti Bebas Corona
Indonesia
Lion Air Wajibkan Penumpang Bawa Bukti Bebas Corona

Danang mengatakan manajemen bakal mewajibkan calon penumpang mematuhi ketentuan perusahaan