LPSK Harap Perkara Kepala BPPBJ DKI Diselesaikan Lewat Pidana LPSK. (Antaranews)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap perkara yang diduga menjerat mantan Kepala Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI berinisial B diselesaikan sesuai aturan pidana yang berlaku selain mekanisme administrasi internal.

Hal ini dikarenakan perkara yang dihadapi diduga terkait dengan pelecehan seksual terhadap salah satu pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di BPPBJ. Kasus tersebut kini masih ditangani oleh Inspektorat Pemprov DKI.

"Yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. Kami berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke penegak hukum," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta (24/3).

Baca Juga:

Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara

Dengan diselesaikannya secara pidana ini, kata Edwin, dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, juga memberikan efek jera kepada pelaku. Termasuk memberi pesan kepada calon pelaku potensial lainnya jika ada hukuman terhadap tindakan pelecehan seksual.

"Di sinilah pentingnya perkara dugaan pelecehan seksual diusut secara pidana. Efek jera agar tidak terulang lagi kejadian yang sama terutama pelecehan terkait relasi kuasa seperti atasan dengan bawahan," jelas Edwin.

LPSK sendiri siap memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi yang mengetahui dugaan pelecehan seksual tersebut. Perlindungan penting karena dalam dunia kerja PNS ada hirarki yang membuat terjadi relasi kuasa antara terduga pelaku dengan korban maupun saksi yang bisa jadi adalah bawahannya.

Relasi kuasa ini yang seringkali menjadi jalan terjadinya pelecehan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisinya untuk melecehkan korban.

"Termasuk juga untuk mengancam korban atau pun saksi untuk tidak memberikan keterangan atau melapor. Di sinilah perlindungan untuk korban dan saksi menjadi penting," papar Edwin.

Dokumentasi - Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Blessmiyanda (tengah) di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2020). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Dokumentasi - Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Blessmiyanda (tengah) di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2020). (ANTARA/Ricky Prayoga)

LPSK juga mengingatkan bentuk ancaman yang mungkin diterima korban dan saksi misalnya ancaman terkait karier atau jabatan. Ancaman ini sangat mungkin diterima korban dan saksi selain ancaman fisik maupun ancaman hukum.

LPSK berharap Inspektorat maupun instansi lain yang terkait untuk turut memerhatikan potensi ancaman ini.

"Jangan sampai ancaman terkait karier dan jabatan membuat perkara ini tidak terungkap", harap Edwin.

LPSK meminta pemda memperhatikan hak-hak korban, termasuk terkait hak kepegawaian atau kariernya. Hal ini penting agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap korban.

"Jangan sampai korban sudah jadi korban pidana, masih menjadi korban kembali terkait statusnya sebagai PNS," harap Edwin.

Baca Juga:

Anies Siapkan 5.200 Dosis Vaksin untuk Awak Media

LPSK saat ini sedang memantau perkembangan perkara ini. Jika perkara ini sudah masuk sistem peradilan pidana, dalam hal ini sudah dilaporkan ke penegak hukum, korban maupun saksi perkara tersebut bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

"LPSK siap melindungi korban dan saksi jika memang mereka membutuhkan layanan perlindungan kami. Apalagi berdasarkan UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang korbannya mendapat prioritas perlindungan dari LPSK," pungkas Edwin. (Asp)

Baca Juga:

Sempat Terpapar COVID-19, Anies Tetap Ingin Ikut Vaksinasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolak Sidang Virtual, Rizieq Dinilai Rendahkan Pengadilan
Indonesia
Tolak Sidang Virtual, Rizieq Dinilai Rendahkan Pengadilan

"Kalau memang dipaksakan sidang online, silakan Yang Mulia melanjutkan sidang ini dengan jaksa tanpa kehadiran saya bersama pengacara. Saya ikhlas, saya rida, saya tunggu berapa pun vonisnya," katanya.

TPU Tegal Alur Sisakan Lahad untuk Jenazah Pasien COVID-19 Nonmuslim
Indonesia
TPU Tegal Alur Sisakan Lahad untuk Jenazah Pasien COVID-19 Nonmuslim

Saat ini, jenazah COVID-19 yang agama muslim telah dimakamkan ke TPU Serengseng Sawah

Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia
Indonesia
Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia

Vaksin tersebut yakni Astra Zeneca, vaksin dari program Covax, dan Pfizer. Paling tidak, dari Covax, pemerintah sudah punya komitmen 10 persen dari kebutuhan.

Pimpinan DPRD DKI Apresiasi 'Blusukan' Risma
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Apresiasi 'Blusukan' Risma

Istilahnya pemimpin yang baik itu 'Mencontohkan dengan Tindakan'

Indonesia Bakal Uji Klinis Tahap II Vaksin Buatan Korsel
Indonesia
Indonesia Bakal Uji Klinis Tahap II Vaksin Buatan Korsel

Genexine mengembangkan calon vaksin COVID-19 yang disebut dengan GX 19 dan untuk uji klinis di Indonesia dengan menggandeng PT Kalbe Farma Tbk.

Polri-TNI Gelar Operasi Besar-besaran saat PSBB Total, Jaksa Siapkan Sanksi Pidana
Indonesia
Polri-TNI Gelar Operasi Besar-besaran saat PSBB Total, Jaksa Siapkan Sanksi Pidana

Operasi Yutisi ini nantinya akan dilakukan bersama pemda, PMI, kejaksaan dan juga kehakiman. Operasi ini dimulai saat Pergub No 88 Tahun 2020 mulai berlaku.

Bandung Kembali Zona Merah, Begini Kata Wakil Wali Kota
Indonesia
Bandung Kembali Zona Merah, Begini Kata Wakil Wali Kota

Kota Bandung kembali masuk ke zona merah level kewaspadaan COVID-19.

Ini Faktor Yang Bikin Pengusaha Bisa Hadapi Resesi
Indonesia
Ini Faktor Yang Bikin Pengusaha Bisa Hadapi Resesi

Upaya-upaya reformasi kebijakan ekonomi dan birokrasi nasional yang pro-investasi dan penciptaan lapangan kerja yang relatif konsisten

DPRD DKI: Denda Sanksi Pelanggan PSBB Masuk ke Kas Daerah
Indonesia
DPRD DKI: Denda Sanksi Pelanggan PSBB Masuk ke Kas Daerah

Dalam Pergub tersebut diatur mengenai pengenaan sanksi kepada pelanggar, mulai dari sanksi sosial hingga denda.

Kepala BNPT Ingatkan Ancaman Radikalisme Jadi Pangkal Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Ancaman Radikalisme Jadi Pangkal Terorisme

Tumbuh suburnya ideologi radikalisme dan terorisme salah satunya diakibatkan oleh merenggangnya kohesi sosial akibat intoleransi yang sedang terjadi di masyarakat saat ini.