LPSK Cairkan Dana Kompensasi Bagi 36 Korban Bom Bali I dan II Pemberian kompensasi pada korban terorisme. (Foto: LPSK)

MerahPutih.com - Negara memberikan kompensasi kepada 36 korban tindak pidana terorisme peristiwa Bom Bali I dan II dengan total nilai kompensasi mencapai Rp7,825 miliar. Sejumlah korban yang menerima kompensasiini merupakan bagian dari dari 215 korban terorisme yang berhasil diidentifikasi LPSK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Untuk korban Bom Bali yang diputuskan berhak menerima kompensasi sebanyak 45 orang terdiri dari 38 korban Bom Bali I dan tujuh korban bom Bali II.

Baca Juga:

LPSK Persilakan Pelapor Abu Janda Ajukan Perlindungan

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menegaskan, penyerahan kompensasi hari ini, Kamis (4/2) kepada 37 korban, yang terdiri sebanyak 29 korban Bom Bali I, tujuh korban Bom Bali II, dan satu korban peristiwa penembakan Poso pada Operasi Sadra Maleo.

"Untuk korban Bom Bali lainnya ada yang telah menerima kompensasi pada 16 Desember atau pada penyerahan kompensasi sebelumnya di kota lain," kata Hasto.

Adapun untuk korban terorisme pada kesempatan ini yang menerima kompensasi terdiri dari 20 korban meninggal dunia (peristiwa Bom Bali I dan II serta peristiwa penembakan Poso pada Operasi Sadra Maleo).

Kemudian, 10 orang yang mengalami luka berat (peristiwa Bom Bali I dan II), lima orang luka sedang (peristiwa Bom Bali I dan II ), dan dua orang mengalami luka ringan (peristiwa Bom Bali 1 )

Besaran nilai kompensasi yang diterima oleh korban telah mengikuti skema satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan rincian Rp250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk korban dengan kondisi luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, dan Rp75 juta untuk korban luka ringan.

Hasto menyatakan, penyerahan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan wujud implementasi sesuai Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sejak UU itu terbit, jalan pemulihan bagi korban terorisme terasa makin mulus karena negara secara benderang telah menyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawabnya.

Pemberian kompensasi pada korban terorisme. (Foto: LPSK)
Pemberian kompensasi pada korban terorisme. (Foto: LPSK)

"UU No 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban terorisme," tuturnya.

Kompensasi bagi korban terorisme masa lalu akan terus disalurkan, namun proses pengajuan permohonan kompensasi hanya dibatasi hingga Juni 2021. Oleh karena itu, LPSK meminta masyarakat yang menjadi korban, khususnya korban Bom Bali I dan II agar segera mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK sebelum batas waktu berakhir.

"Bisa segera menghubungi BNPT atau langsung menghubungi nomor whatsapp LPSK di nomor 0857-7001-0048," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Temukan Virus Corona di Kemasan Cumi-cumi Impor
Indonesia
Tiongkok Temukan Virus Corona di Kemasan Cumi-cumi Impor

Penemuan itu terjadi ketika salah satu kemasan tiba di kota tersebut melalui ibu kota provinsi Changchun.

Wakapolri Klaim PSBB Total di Jakarta Masih Dalam Pembahasan
Indonesia
Wakapolri Klaim PSBB Total di Jakarta Masih Dalam Pembahasan

Polisi fokus melakukan langkah yang lebih masif soal penggunaan masker

Permukiman Dijanjikan Anies Tak Banjir Terendam Setinggi 1 Meter
Indonesia
Permukiman Dijanjikan Anies Tak Banjir Terendam Setinggi 1 Meter

Intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Selasa (16/2) dini hari menyebabkan perkampungan warga di RT 001 RW 03, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur tergenang banjir setingggi 1 meter.

Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 menuai keprihatinan mendalam.

3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri
Indonesia
3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri

"Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari total yang pemerintah berikan yaitu 175 juta vaksin," kata Anindya.

Rapor Merah KPK di Bawah Komando Firli Bahuri
Indonesia
Rapor Merah KPK di Bawah Komando Firli Bahuri

Berbagai persoalan selama kurun waktu enam bulan terakhir ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.

ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data
Indonesia
ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data

Indonesia Corruption Watch menyebut penilaian Menteri Mahfud MD soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri tak berbasis data.

Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang
Indonesia
Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang

Mabes Polri memastikan pencantuman nama Djoko Tjandra sebagai konsultan Bareskaim merupakan kabar bohong.

Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo
Indonesia
Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo

MD yang merupakan warga Kebon Jahe ini tewas setelah mengalami luka bacok dan dalam perawatan di RS Tarakan.

Sertifikasi Tanah Elektronik Masih Uji Coba
Indonesia
Sertifikasi Tanah Elektronik Masih Uji Coba

sasaran awal dalam uji coba tersebut adalah bangunan milik negara dan aset-aset perusahaan besar yang sertifikatnya dialihkan dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik.