LPSK Cairkan Dana Kompensasi Bagi 36 Korban Bom Bali I dan II Pemberian kompensasi pada korban terorisme. (Foto: LPSK)

MerahPutih.com - Negara memberikan kompensasi kepada 36 korban tindak pidana terorisme peristiwa Bom Bali I dan II dengan total nilai kompensasi mencapai Rp7,825 miliar. Sejumlah korban yang menerima kompensasiini merupakan bagian dari dari 215 korban terorisme yang berhasil diidentifikasi LPSK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Untuk korban Bom Bali yang diputuskan berhak menerima kompensasi sebanyak 45 orang terdiri dari 38 korban Bom Bali I dan tujuh korban bom Bali II.

Baca Juga:

LPSK Persilakan Pelapor Abu Janda Ajukan Perlindungan

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menegaskan, penyerahan kompensasi hari ini, Kamis (4/2) kepada 37 korban, yang terdiri sebanyak 29 korban Bom Bali I, tujuh korban Bom Bali II, dan satu korban peristiwa penembakan Poso pada Operasi Sadra Maleo.

"Untuk korban Bom Bali lainnya ada yang telah menerima kompensasi pada 16 Desember atau pada penyerahan kompensasi sebelumnya di kota lain," kata Hasto.

Adapun untuk korban terorisme pada kesempatan ini yang menerima kompensasi terdiri dari 20 korban meninggal dunia (peristiwa Bom Bali I dan II serta peristiwa penembakan Poso pada Operasi Sadra Maleo).

Kemudian, 10 orang yang mengalami luka berat (peristiwa Bom Bali I dan II), lima orang luka sedang (peristiwa Bom Bali I dan II ), dan dua orang mengalami luka ringan (peristiwa Bom Bali 1 )

Besaran nilai kompensasi yang diterima oleh korban telah mengikuti skema satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan rincian Rp250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk korban dengan kondisi luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, dan Rp75 juta untuk korban luka ringan.

Hasto menyatakan, penyerahan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan wujud implementasi sesuai Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sejak UU itu terbit, jalan pemulihan bagi korban terorisme terasa makin mulus karena negara secara benderang telah menyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawabnya.

Pemberian kompensasi pada korban terorisme. (Foto: LPSK)
Pemberian kompensasi pada korban terorisme. (Foto: LPSK)

"UU No 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban terorisme," tuturnya.

Kompensasi bagi korban terorisme masa lalu akan terus disalurkan, namun proses pengajuan permohonan kompensasi hanya dibatasi hingga Juni 2021. Oleh karena itu, LPSK meminta masyarakat yang menjadi korban, khususnya korban Bom Bali I dan II agar segera mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK sebelum batas waktu berakhir.

"Bisa segera menghubungi BNPT atau langsung menghubungi nomor whatsapp LPSK di nomor 0857-7001-0048," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tampilkan Syahganda Cs dengan Baju Tahanan dan Diborgol, Bareskrim Ingin Transparan
Indonesia
Tampilkan Syahganda Cs dengan Baju Tahanan dan Diborgol, Bareskrim Ingin Transparan

Langkah Bareskrim Polri menampilkan tersangka Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat dkk dengan baju tahanan menuai polemik.

Mabes Polri Santai Tanggapi Ancaman Praperadilan Oleh Kubu Munarman
Indonesia
Mabes Polri Santai Tanggapi Ancaman Praperadilan Oleh Kubu Munarman

Polri juga sudah melakukan gelar perkara atas kasus dugaan tindakan terorisme yang dilakukan Munarman

Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia
Indonesia
Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia

"Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Selama Periode Lebaran Tarikan Duit Capai Rp34,8 Triliun
Indonesia
Selama Periode Lebaran Tarikan Duit Capai Rp34,8 Triliun

Penyediaan kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan kondisi terkait penyebaran pandemi COVID-19.

Menang 5 Pilkada, PDIP Ubah Peta Politik di Sultra
Indonesia
Menang 5 Pilkada, PDIP Ubah Peta Politik di Sultra

PDI Perjuangan (PDIP) menyambut positif hasil quick count dan real count pilkada di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pemprov DKI Pastikan Sekolah Tatap Muka Batal Digelar Juli
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Sekolah Tatap Muka Batal Digelar Juli

Pemprov DKI Jakarta memastikan, pembelajaran tatap muka (PTM) urung dilaksanakan Juli 2021 seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 yang drastis.

Ma'ruf Amin Minta Reformasi Birokrasi Polri Dikebut
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Reformasi Birokrasi Polri Dikebut

Polri juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi

Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Masih Kaji Keterangan dari 99 Saksi
Indonesia
Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Masih Kaji Keterangan dari 99 Saksi

Keterangan ini dibutuhkan untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan atau peristiwa ini murni musibah

ini Syarat Keluarga Ahli Waris Ingin Makamkan Jenazah COVID-19 Secara Tumpang
Indonesia
ini Syarat Keluarga Ahli Waris Ingin Makamkan Jenazah COVID-19 Secara Tumpang

Saat ini TPU yang tersebar di lima wilayah kota administratif DKI Jakarta telah mengizinkan pemakaman sesuai prosedur COVID-19

Kemenhub Bekukan Izin Rute Penerbangan Maskapai yang Langgar Aturan Tarif
Indonesia
Kemenhub Bekukan Izin Rute Penerbangan Maskapai yang Langgar Aturan Tarif

Karena peraturan ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan