LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra Presiden Jokowi. (Antara/Biro Pers Istana)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara-perkara yang terkait dengan skandal kasus Djoko S Tjandra.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya mendorong hal itu agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait.

“Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Baca Juga:

Berkas Kasus Djoko Tjandra Cs Kembali Diserahkan ke Kejagung

Sebagaimana diketahui, penanganan perkara terkait skandal Djoko Tjandra yang tengah berjalan di kejaksaan dan kepolisian, telah menetapkan beberapa tersangka. Pada saat proses penegakan hukum sedang berjalan, publik dikejutkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung.

Dalam keterangan Bareskrim Polri, terdapat dugaan adanya perbuatan pidana dalam peristiwa kebakaran gedung Korps Adhyaksa sehingga saat ini dinaikkan menjadi penyidikan.

Hasto berharap pengusutan para pihak yang terlibat pada kasus Djoko Tjandra ini dapat membongkar pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan di luar hukum dan keadilan.

“Perlindungan terhadap saksi dan saksi pelaku mutlak diperlukan kehadirannya agar keterangan para saksi dapat mengungkap peran aktor-aktor utama dari perkara ini” ujar Hasto.

Hasto mengatakan, sejumlah pihak yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra terdiri dari berbagai macam profesi. Di antaranya jaksa, polisi, advokat, politisi, serta pengusaha.

“LPSK membuka diri untuk memberi perlindungan kepada saksi, pelapor, saksi pelaku (justice collaborator) dan ahli dalam perkara terkait” ujar Hasto.

Djoko Tjandra. (Foto: ANTARA)
Djoko Tjandra. (Foto: ANTARA)

Secara khusus, Hasto berharap agar Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan Jaya, bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) dengan membuka peran pelaku utama (lainnya) serta mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, LPSK mendorong sinergi dengan penegak hukum dalam pemberian perlindungan kepada saksi kunci atau saksi pelaku yang mau bekerja sama (justice collaborator) agar dapat secara maksimal berkontribusi dalam pengungkapan perkara pidana terkait.

Hal ini, kata Hasto, untuk meyakinkan saksi agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut akan adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kesaksiannya tersebut.

“LPSK siap bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus-kasus yang terkait dengan skandal Djoko S Candra dapat diungkap dengan tuntas” tutur Hasto.

Sebagai langkah awal, lanjut Hasto, LPSK telah melakukan komunikasi baik dengan Polri maupun Kejaksaan Agung, namun belum mendapatkan sinyal bagi pemberian perlindungan kepada saksi-saksi terkait.

Baca Juga:

MAKI Ancam Gugat KPK jika Skandal Djoko Tjandra Tak Diambil Alih

Hasto juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan baru atau mengambil alih penanganan perkara tersebut sehingga independensi dan kredibilitas proses penegakan hukum terhindar dari konflik kepentingan.

Menurut Hasto, gambaran para pihak yang berkelindan dalam perkara ini menunjukkan praktik mafia hukum (makelar kasus) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus tuntaskan. Hal ini penting untuk menjaga wibawa penegakan hukum oleh negara.

"Karena bila tidak dituntaskan akan mempengaruhi kepercayaan publik pada proses hukum itu sendiri serta dapat menciderai citra negara hukum sebagaimana amanat konstitusi," kata mantan Dekan FISIP Universitas Nasional (Unas) ini. (Pon)

Baca Juga:

Skandal Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Bukti Istilah "Bapak" dan "King Maker" ke KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pebisnis Diculik Gegara Utang Piutang Rp7 Miliar
Indonesia
Pebisnis Diculik Gegara Utang Piutang Rp7 Miliar

Tersangka adalah IS, EM, NTS, SPL, MM, dan seorang wanita berinisial IF

ICW Sarankan Novel Baswedan Pimpin Tim Buru Harun Masiku
Indonesia
ICW Sarankan Novel Baswedan Pimpin Tim Buru Harun Masiku

Saran itu didasari lantaran tim satgas yang dipimpin Novel memiliki kinerja cukup memuaskan dalam meringkus sejumlah buronan kakap

Strategi Terbaru Perang COVID-19: Makassar Resmi Berstatus PSBB
Indonesia
Strategi Terbaru Perang COVID-19: Makassar Resmi Berstatus PSBB

Keputusan PSBB Kota Makassar tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/257/2020 pada 16 April 2020.

Kasus COVID-19 di DKI Terus Meroket, Masyarakat Diminta Rayakan Tahun Baru di Rumah
Indonesia
Operasi Pencarian Korban Sriwijaya Air Resmi Dihentikan
Indonesia
Operasi Pencarian Korban Sriwijaya Air Resmi Dihentikan

Ia mengapresiasi tim gabungan yang telah menjalankan upaya pencarian

Kemenhub Keluhkan Transportasi yang Sulit Diatur Saat New Normal
Indonesia
 Jakarta Berlakukan PSBB, Ganjar: Saya Pilih Gerakan 35 Juta Masker
Indonesia
Jakarta Berlakukan PSBB, Ganjar: Saya Pilih Gerakan 35 Juta Masker

"Perlu diketahui kondisi penyebaran Covid-19 di kabupaten/kota di Jawa Tengah berbeda-beda. Jadi tidak semua daerah perlu diterapkan PSSB," ujar Ganjar

Ini Kota Satu-satu Masuk Zona Merah COVID-19 di Jabar
Indonesia
Ini Kota Satu-satu Masuk Zona Merah COVID-19 di Jabar

Kota Depok menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berstatus zona merah COVID-19.

 Anggota DPRD Solo dari Golkar Sumbangkan Tiga Bulan Gaji Untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Anggota DPRD Solo dari Golkar Sumbangkan Tiga Bulan Gaji Untuk Penanganan COVID-19

"Gaji yang kami sumbangkan nanti merupakan gaji pokok selama bulan Mei, Juni, dan Juli," kata Bandung kepada awak media di Solo, Jumat, (3/4).

Pemerintah Diminta Mobilisasi Rakyat Laksanakan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pemerintah Diminta Mobilisasi Rakyat Laksanakan Protokol Kesehatan

Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat