LPSK: Anak dan Istri Eks WNI Kombatan ISIS Bukan Korban Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu. Foto: ANTARA News/Pamela Sakina

MerahPutih.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, secara hukum anak dan istri eks ISIS bukanlah korban.

Menurut Edwin, korban hanya dapat diperoleh apabila menjadi korban tindak pidana. Sementara dalam konteks persoalan ISIS tidak diketahui pelaku tindak pidananya.

Baca Juga

Langkah Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS Sesuai Kaidah Ajaran Islam

"Ya kalau dalam konteks pendekatan hukum pidana, kategori korban itu hanya bisa diperoleh apabila mereka jadi korban tindak pidana. Kalau dalam sosiologis segala macam mungkin saja ada tafsiran berbeda. Tapi dalam konteks pidana, korban dan pelaku itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau dia jadi korban, harus ada pelakunya. Kalau mereka yang bergabung dengan ISIS ini disebut dengan korban, terus pelakunya siapa?" kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/2).

Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Edwin, anak dan istri eks ISIS pun tak dapat disebut korban meski diajak oleh ayah dan suami mereka bergabung dengan ISIS.

"Ya secara hukum positifnya, kategori korban buat mereka tidak ada," katanya.

Menurut Edwin, LPSK tidak dapat melindungi para anak dan istri eks ISIS. Dikatakan, LPSK hanya dapat melindungi korban tindak pidana dan harus melalui proses hukum.

Edwin mengatakan, persoalan eks ISIS harus dilihat secara kasus per kasus. Perlu dikaji alasan seseorang bergabung dengan ISIS apakah karena secara sukarela ingin bergabung menjadi warga ISIS, tergiur ekonomi atau hanya sekadar ikut-ikutan. Demikian pula penanganan terhadap mereka perlu dilihat secara kasus per kasus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan WNI yang diduga teroris lintas negara sudah bukan lagi berkewarganegaraan Indonesia.

Para FTF yang bergabung dengan ISIS dan telah menolak kewarganegaraan Indonesia itu yang disebut Mahfud tak akan dipulangkan oleh pemerintah.

"Makanya kemarin, keputusannya ini kita sebut FTF, bukan WNI. WNI yang FTF, apa namanya itu, fighters atau kombatan," kata Mahfud saat ditemui di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat.

Baca Juga

Ini Risiko Setelah Pemerintah Nyatakan Tolak Pulangkan Ratusan Eks ISIS dari Suriah

Mahfud mengatakan para FTF ini telah menyatakan penolakan menjadi warga negara Indonesia dengan sejumlah langkah. Mulai dari membakar paspor, tak mengakui kewarganegaraan, hingga mengancam dan menantang negara asalnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi
Indonesia
Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi

Peraturan Kejaksaan Agung ini dikhawatirkan membuka peluang permufakatan jahat untuk para koruptor.

 Sah, Putra Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Sah, Putra Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Gibran hanya datang berdua dengan istrinya saat pelantikan

Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta

Kalau menumpuk pengguna transportasi umum, ya sudah pasti tinggi korelasinya

Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap
Indonesia
Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap

Volume kendaraan di jalanan ibu kota hampir mencapai volume normal

Anak Buah Anies Nyatakan TPU Bambu Apus Khusus Jenazah COVID-19 Beragama Muslim
Indonesia
Anak Buah Anies Nyatakan TPU Bambu Apus Khusus Jenazah COVID-19 Beragama Muslim

Per tanggal 25 Januari 2021 kemarin pukul 20.00 itu 162 jenazah yang masuk

DP Rumah dan Mobil Bisa Nol Persen, BI Yakin Kredit Konsumsi Naik
KPR
DP Rumah dan Mobil Bisa Nol Persen, BI Yakin Kredit Konsumsi Naik

Kebijakan pelonggaran uang muka KPR dan kredit kendaraan bermotor bukan sebuah keharusan, melainkan bank sentral memberikan ruang relaksasi.

Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire
Indonesia
Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire

Namun demikian, sebagai pasangan dari jalur independen justru mendapatkan cibiran dan tudingan negatif terutama di media sosial.

KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi
Indonesia
KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

KPK memastikan bakal mendalami munculnya nama-nama besar dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nurhadi.

New Normal, Pengembang Properti Diharapkan Bikin Terobosan
KPR
New Normal, Pengembang Properti Diharapkan Bikin Terobosan

Seluruh tahapan transaksi lainnya di bidang perumahan mulai dari permohonan, pencarian rumah, hingga akad kredit juga telah dalam bentuk digital.

Jumlah Penumpang Kereta Api saat Libur Natal Diprediksi Anjlok
Indonesia
Jumlah Penumpang Kereta Api saat Libur Natal Diprediksi Anjlok

Hal ini, disebabkan Masa Angkutan Nataru tahun ini berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19.