Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman Ilustrasi mahasiswa Indoonesia di luar negeri. (Foto: LPDP)/

MerahPutih.com - Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diminta tidak memiliki kaitan dengan politik dan harus kembali ke Indonesia. Alasannya, ada sanksi jika melanggar komitmen sesuai perjanjian yang disepakati. Hal ini termasuk dalam kasus Veronica Koman Liau (VKL).

Dalam keterangannya, Kementerian Keuangan menegaskan, setiap penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studi diwajibkan untuk kembali serta berkontribusi di Indonesia sesuai perjanjian. Apabila alumni tidak kembali ke Indonesia, terdapat kewajiban pengembalian dana beasiswa. Surat pernyataan bersedia kembali ke Indonesia diberikan penerima beasiswa saat mendaftar.

Jika ada penerima beasiswa LPDP yang tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia, LPDP melakukan serangkaian proses surat peringatan, pengenaan sanksi pengembalian dana studi dan penagihan kepada seluruh alumni, termasuk atas nama Veronica Koman Liau (VKL), yang dinilai LPDP tidak kembali ke Indonesia.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

Terkait VKL, LPDP menegaskan, berdasarkan informasi dan sistem LPDP bahwa VKL sempat kembali ke Indonesia pada tahun 2018 untuk mendampingi aksi para mahasiswa Papua di Surabaya, namun kemudian kembali lagi ke Australia. Tetapi, kembalinya VKL ke Indonesia pada 2018, ketika VKL belum lulus dari studinya sehingga kepulangan VKL bukan dalam sebagai alumni, namun masih berstatus penerima beasiswa.

LPDP menegaskan, Kondisi itu tidak dapat dianggap kembali ke Indonesia dalam konteks pemenuhan kewajiban sebagai alumni. Sedangkan VKL lulus pada Juli 2019 dan baru melaporkan kelulusan pada aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada 23 September 2019 namun belum disampaikan secara lengkap.

Setelah menjadi alumni, VKL tidak memenuhi kewajibannya kembali dan berkarya diIndonesia sehingga LPDP memberikan peringatan sampai dengan penagihan. Sehingga, VKL diminta mengembalikan dana beasiswa sebesar Rp773.876.918 melalui surat penagihan pertama pada 22 November 2019.

Ilustrasi mahasiswa
Ilustrasi Mahasiswa. (Foto: Antara)

Pada 15 Februari 2020, lanjut LPDP, VKL mengajukan metode cicilan 12 kali dengan cicilan pertama dibayar ke kas negara pada April 2020 sebesar Rp64,5 juta. Lalu, cicilan selanjutnya belum dibayarkan hingga diterbitkannya surat penagihan terakhir 15 Juli 2020.

Maka, jika belum dipenuhi VKL hingga batas waktu tertulis, maka penagihan selanjutnya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

LPDP menyebutkan hingga Agustus 2020 terdapat 24.926 penerima beasiswa dan 11.519 di antaranya telah menjadi alumni. Dari data tersebut, teridentifikasi sejumlah 115 kasus alumni yang tidak kembali ke Indonesia dengan rincian sebanyak 60 kasus alumni telah diberi peringatan dan telah kembali serta melakukan pengabdian. Sebanyak 51 kasus dalam proses pengenaan sanksi, sementara empat kasus masuk dalam tahapan penagihan termasuk VKL.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Melonjak, Wakapolri Tambah Personel Awasi Protokol Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Pencoblosan, Logistik Pilkada di Kabupaten Ini Baru 70 Persen
Indonesia
Hari Pencoblosan, Logistik Pilkada di Kabupaten Ini Baru 70 Persen

Sebanyak 270 daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12) hari ini.

Pekerja Migran yang Tiba di Tanah Air Wajib Diisolasi di RSD COVID-19
Indonesia
Pekerja Migran yang Tiba di Tanah Air Wajib Diisolasi di RSD COVID-19

Ada juga yang berbayar sendiri, yaitu di hotel-hotel isolasi yang disiapkan

 Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Berhenti Beroperasi
Indonesia
Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Berhenti Beroperasi

"Kami sudah terima Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. Langsung menindaklanjutinya dengan menutup sementara operasional bandara," kata Usman

Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19
Indonesia
Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19

Hal itu menurut dia juga terkonfirmasi oleh hakim peradilan pilkada

Wagub DKI Akui Belum Terima Keluhan dari Penerima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Akui Belum Terima Keluhan dari Penerima Vaksinasi COVID-19

"Sejauh ini vaksin yang diberikan tidak masalah efek samping," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Pedagang Hewan Kurban di Luar Warga Jabodetabek Wajib Miliki SIKM
Indonesia
Pedagang Hewan Kurban di Luar Warga Jabodetabek Wajib Miliki SIKM

Selain itu, Darjamuni menyampaikan, pedagang hewan kurban yang berjualan di Jakarta harus mengajukan perijinan

Vaksinasi Mandiri Gunakan Vaksin Sinopharm dan Moderna
Indonesia
Vaksinasi Mandiri Gunakan Vaksin Sinopharm dan Moderna

Anak perusahaan holding BUMN farmasi PT Kimia Farma Tbk akan menjadi importir vaksin Sinopharm asal Tiongkok dan Moderna dari Amerika Serikat untuk Program Vaksinasi Gotong Royong/Mandiri yang akan dilakukan perusahaan swasta kepada karyawan/buruh.

Jennifer Jill Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Terancam Dipenjara 4 Tahun
Indonesia
Jennifer Jill Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Terancam Dipenjara 4 Tahun

Polisi telah memeriksa urine tersangka penyalahgunaan narkoba yang juga figur publik Jennifer Jill.

DPRD DKI Desak Dishub Gencarkan Sosialisasi Larangan Mudik
Indonesia
DPRD DKI Desak Dishub Gencarkan Sosialisasi Larangan Mudik

Sosialisasi dan penindakan yang dilakukan Dishub DKI saat ini masih kurang.

Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI
Indonesia
Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI

"Mutasi itu suatu hal yang biasa dalam institusi Polri, sebagaimana di TNI," kata dia.