Lonjakan Kasus saat Nataru Berpotensi Terjadi, Luhut Peringatkan Warga Tak Egois Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 setelah Natal dan Tahun Baru.

Bahkan, perayaan yang bisa memicu kerumunan masyarakat dalam jumlah besar bakal dilarang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pesta akhir tahun berpotensi memicu kenaikan kasus konfirmasi COVID-19.

"Diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita," kata Luhut dalam keterangannya, Senin (15/11).

Baca Juga:

Waspadai Kenaikan Pergerakan, PPKM Jawa-Bali Tetap Berlaku Sampai 29 November

Menurutnya, kesiapan segala aspek baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi untuk diperhitungkan dari sekarang.

Kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus COVID-19 pada periode Natal dan Tahun Baru 2021, lanjutnya, akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.

"Saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan," katanya.

"Apa yang telah kita perjuangkan bersama selama ini layak untuk terus dijaga dan tidak dilupakan hanya karena kejenuhan dan keegoisan kita semua," imbuh Luhut.

Saat ini, lanjut Luhut, indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa-Bali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di atas periode Nataru tahun lalu.

"Bahkan mendekati posisi periode Idul Fitri pada Mei-Juni 2021," ujarnya.

Baca Juga:

Menko Airlangga Jelaskan Status Terbaru PPKM Luar Jawa-Bali

Luhut meminta semua pihak waspada karena terdapat indikasi peningkatan Rt (angka reproduksi efektif) yang menunjukkan sinyal peningkatan kasus di Jawa-Bali dalam sepekan terakhir ini.

Hal ini juga dapat terlihat dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Bali yang mulai mengalami peningkatan kasus dan perawatan mingguan.

Khusus wilayah Jawa-Bali terdapat 29 persen kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan minggu lalu.

Selain itu, ada 34 persen kabupaten/kota yang mengalami peningkatan orang yang dirawat dibandingkan minggu lalu.

Luhut juga meminta seluruh masyarakat tetap hati-hati mengingat masih ada 47 persen kabupaten/kota di Jawa Bali yang suntikan dosis pertama vaksinasi untuk lansianya masih di bawah 50 persen.

Selain itu, 75 persen kabupaten/kota di Jawa Bali yang suntikan vaksinasi dosis keduanya masih di bawah 50 persen. (Knu)

Baca Juga:

Turun Level PPKM, Angka Pengguna KRL Yogyakarta-Solo Akhir Pekan Melesat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usir Warga Sedang Minum Miras di 'Runway' Bandara, Dua Anggota Paskhas Dianiaya
Indonesia
PDIP DKI: Sudah Tepat Anies Diberi Rapor Merah Pimpin Jakarta
Indonesia
PDIP DKI: Sudah Tepat Anies Diberi Rapor Merah Pimpin Jakarta

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai sangat layak rapor merah yang diberikan LBH Jakarta kepada kinerja Gubernur Anies Baswedan selama empat tahun mempimpin Jakarta.

KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Pengendara Moge Terobos Ganjil-Genap di Bogor Kena Sanksi dan Minta Maaf
Indonesia
Pengendara Moge Terobos Ganjil-Genap di Bogor Kena Sanksi dan Minta Maaf

Tiga dari 12 pengendara moge Harley Davidson ditindak dan diberikan sanksi bukan karena pelanggaran lalu lintas, tapi pelanggaran penegakan protkol kesehatan

Konflik Tambang di Bolaang Mongondow, Satu Orang Tewas
Indonesia
Konflik Tambang di Bolaang Mongondow, Satu Orang Tewas

Satu warga tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka akibat konflik tambang di PT Bulawan Daya Lestari (BDL) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah-DPR Bakal Bahas Revisi UU DKI Jakarta
Indonesia
Pemerintah-DPR Bakal Bahas Revisi UU DKI Jakarta

“Kita lihat nanti, yang jelas kita akan revisi UU DKI Jakarta, itu bisa inisiatif kita di DPR atau inisiatif pemerintah,” kata Arse kepada wartawan, Jumat (21/1).

Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun
Indonesia
Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun

"Petugas di lapangan juga akan memeriksa dengan ketat kelengkapan dokumen yang disyaratkan," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba

Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar
Indonesia
Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar

Kejaksaan Tinggi Aceh sudah memeriksa 10 saksi dalam pengusutan dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut dengan nilai lebih dari Rp684,8 miliar.

Puluhan Museum di Yogyakarta Butuh Suntikan Dana
Indonesia
Puluhan Museum di Yogyakarta Butuh Suntikan Dana

Puluhan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdampak pandemi dan membutuhkan suntikan dana.

Aktivitas Warga Depok Dibatasi, Pengajian rutin di Luar Tempat Ibadah Ditiadakan
Indonesia
Aktivitas Warga Depok Dibatasi, Pengajian rutin di Luar Tempat Ibadah Ditiadakan

Dadang juga menjelaskan kegiatan olahraga hanya dilakukan yang bersifat mandiri