Longgarkan Aturan Pemberian THR, Pemerintah Dinilai Lepas Tanggung Jawab Demo buruh soal pemberian THR Lebaran. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona.

LBH menilai, surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku.

Baca Juga

Nasib THR Pasukan Oranye di Tengah Corona, Pemprov DKI: Itu Kebijakan Kelurahan

"Secara hukum perundang-undangan, Surat Edaran tidak boleh bertentangan dengan peraturan THR dan tidak bisa mengubah peraturan yang ada karena Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya bersifat internal," kata LBH dalam keteranganya, Minggu (10/5).

LBH melanjutkan, surat Edaran tersebut terkesan membiarkan buruh yang posisinya rentan untuk bernegosiasi sendiri dengan perusahaan, hal itu menunjukkan bahwa negara ingin lepas tanggung jawab untuk melindungi hak buruh atas THR.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut juga dikhawatirkan menjadi restu pemerintah kepada perusahaan untuk melanggar aturan tidak menjalankan kewajibannya membayarkan THR kepada pekerja.

Ilsutrasi
Ilustrasi THR Lebaran

Tanpa adanya surat edaran tersebut pun kewajiban THR seringkali dilanggar oleh perusahaan, lantas, kehadiran Surat Edaran ini akan memperburuk situasi pemenuhan hak atas THR bagi para buruh.

"SE ini tentu akan rentan disalahgunakan perusahaan nakal untuk menghindar dari tanggungjawabnya," imbuh LBH.

Padahal,THR tentu akan sangat membantu buruh dan keluarganya untuk bertahan menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ketika pemerintah tidak sanggup menjamin pemenuhan hak dasar warga.

Baca Juga

Pakar Saran THR Boleh Dicicil Saat Wabah Corona, tapi Jangan 3 Bidang Usaha Ini!

Dengan adanya Surat Edaran ini, dialog antara perusahaan dan buruh menjadi cara yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan problematika mengenai pembayaran THR di masa pandemi ini.

"Dan jelas, hal ini sangat bertentangan dengan PP Pengupahan dan Permenaker THR Keagamaan yang mengatur aturan terkait THR dengan jelas," terang LBH.

Secara hukum, Surat Edaran Menteri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika berhadapan dengan Peraturan

"Jika ditarik dalam permasalahan ini, maka norma baru yang ada dalam SE Menteri tentang THR tidak dapat berlaku menggantikan norma yang telah ada baik di dalam PP Pengupahan maupun Permenaker THR Keagamaan," imbuh LBH.

Selain itu, cara dialog yang direstui oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah melepaskan tanggung jawabnya untuk menghukum perusahaan yang melanggar peraturan tentang THR.

"Pekerja dipaksa untuk berhadap-hadapan langsung dengan perusahaan ketika posisinya lemah atau tidak memungkinkan untuk melakukan dialog," sesal LBH.

LBH meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI harus mencabut dan membatalkan SE Menaker RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) karena bertentangan dengan peraturan tentang THR yang telah berlaku;

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan ketentuan THR yang ada dengan memperkuat pengawasan terhadap jalannya proses pemberian THR dari perusahaan kepada pekerja dan tidak segan memproses perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian THR.

Baca Juga

THR Terancam Dipotong karena COVID-19, Buruh: Kami Bukan Tumbal Krisis

Pemerintah juga mesti memberikan bantuan THR kepada pekerja/buruh yang perusahaannya tidak dapat membayarkan THR sama sekali dengan tidak menghilangkan proses pemberian sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"THR tentu sangat membantu buruh dan keluarganya bertahan menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19," imbuh LBH. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tumpak Panggabean: Kehadiran Dewan Pengawas KPK Memang Pelik
Indonesia
Tumpak Panggabean: Kehadiran Dewan Pengawas KPK Memang Pelik

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui kehadiran Dewas memang cukup pelik.

Bio Farma Siapkan Tahapan Vaksinasi COVID-19 Mandiri
Indonesia
Bio Farma Siapkan Tahapan Vaksinasi COVID-19 Mandiri

Pada tahapan pertama, pasien melakukan registrasi dan pre order. Proses awal itu merupakan tahap penyaringan awal untuk menentukan apakah pasien tersebut memenuhi kriteria.

Asupan Gizi Lengkap Bagi Pasien COVID-19 di Wisma Atlet
Indonesia
Asupan Gizi Lengkap Bagi Pasien COVID-19 di Wisma Atlet

Pelayanan kesehatan di Wisma Atlet cukup baik. Bahkan asupan makanan yang bergizi terus diberikan oleh pelayan kesehatan Wisma Atlet.

LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan
Indonesia
LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan

LPSK meminta kepada para korban terorisme masa lalu untuk mengajukan perlindungan agar mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

4.687 Pasien COVID-19 Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
4.687 Pasien COVID-19 Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet

2.272 pasien lainnya menempati Tower 4 dan Tower 5

Pemerintah Segera Satukan Bank Syariah
Indonesia
Pemerintah Segera Satukan Bank Syariah

Saat ini, bank syariah yang dikelola diantaranya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BTN Syariah dan BNI Syariah.

Syarat Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri Gratis di Hotel
Indonesia
Syarat Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri Gratis di Hotel

Kemenparekraf akan kembali bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan industri perhotelan untuk menyiapkan akomodasi bagi pasien konfirmasi tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri.

Artis Nanie Darham Akui Impor Puluhan Gram Kokain dari Luar Negeri
Indonesia
Artis Nanie Darham Akui Impor Puluhan Gram Kokain dari Luar Negeri

Pengacara tersebut bernama William Soerjonegoro

PLN Jelaskan Penyebab Tagihan Listrik Juni Membengkak
Indonesia
PLN Jelaskan Penyebab Tagihan Listrik Juni Membengkak

Bob menerangkan, perhitungan tagihan listrik terdiri dari dua komponen utama

MPR Soroti Kesemerawutan Pelaksanaan PSBB di Jabodetabek
Indonesia
MPR Soroti Kesemerawutan Pelaksanaan PSBB di Jabodetabek

Pemda mesti memetakan terlebih dahulu daerah padat penduduk