Lolosnya Djoko Tjandra dan Harun Masiku Jadi Alasan Kuat Jokowi Copot Yasonna Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly lantaran Ditjen Imigrasi gagal mendeteksi buron Kejaksaan Agung (Kejagung) Djoko Tjandra dan buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.

"Kasus Djoko Tjandra dan lolosnya Harun Masiku sudah cukup alasan untuk mencopot Yasonna Laoly," kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto saat dikonfirmasi, Rabu (15/7).

Baca Juga:

Komentari Status Red Notice Djoko Tjandra Hilang, Jaksa Agung: Itu Selamanya Sampai Tertangkap

Apalagi, kata eks Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini, Djoko Tjandra dapat dengan mudah memperoleh e-KTP dan paspor hanya dengan mengganti nama.

Tangkapan layar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan bersama pemerintah di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Tangkapan layar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan bersama pemerintah di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Satyo juga mengkritik pernyataan Dirjen Imigrasi soal petugas Imigrasi yang melayani pembuatan paspor Djoko Tjandra masih belia sehingga tidak mengenal dengan buronan belasan tahun itu.

"Dia (Yasonna) dan aparatur imigrasinya gagal melakukan deteksi dan antisipasi dalam menjalankan tugas negara dalam bidang keimigrasian," tegasnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra

Persoalan ini, lanjut Satyo, menjadi gambaran betapa buruknya keamanan negara di wilayah tapal batas dan dalam pelaksanaan dinas Imigrasi seperti bandara dan pelabuhan.

"Fungsi dinas imigrasi mestinya adalah deteksi dini serta preemptive measures sehingga jika mereka bekerja dengan benar kasus Djoko Tjandra dan lenyapnya Harun masiku tidak akan terjadi," kata Satyo. (Pon)

Baca Juga:

Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH