Lokataru Nilai Proses Vaksinasi di Tanah Air Banyak Kekurangan Warga antre untuk mengikuti vaksinasi massal yang disediakan melalui layanan Mobil Vaksinasi Keliling di halaman Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (13/7). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Merahputih.com - Program vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 telah berlangsung tujuh bulan. Lokataru Foundation mencatat, hingga hari ini, implementasi program vaksinasi masih meninggalkan sejumlah permasalahan.

Pertama, selama tujuh bulan program vaksinasi, pemberian dosis pertama baru mencapai 25 persen dan pemberian dosis kedua baru menyentuh 12,6 persen dari total target 208.265.720 orang.

"Angka ini terbilang kecil jika kita melihat vaksinasi dosis pertama dan kedua kepada kelompok rentan seperti lansia yang baru terealisasi masing-masing sebesar 23,1 persen dan 15,8 persen," tulis Lokataru dalam keteranganya, Senin (16/8).

Baca Juga

Sabtu (7/8), Pemprov DKI Siapkan 5 Titik Vaksinasi Keliling

Terjadi ketimpangan laju vaksinasi antar daerah. Provinsi Lampung, misalnya, vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 10 persen. Bahkan, 19 provinsi lain di atas Lampung pun, tercatat belum mencapai 20 persen. Bandingkan dengan Kepulauan Riau dan Bali yang telah mencapai lebih dari 50 persen. Ketimpangan terlihat lebih jelas pada DKI Jakarta yang bahkan telah mencapai 103,9 persen.

Lokataru menyebut, vaksinasi dosis kedua lebih menggambarkan ketimpangan tersebut. Tercatat 16 provinsi masih belum menyentuh angka 10 persen. Tetapi DKI Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau masing-masing sudah di angka 45,06 persen, 34,27 persen, 20,98 persen.

Ketiga, terhambatnya rangkaian vaksinasi ini antara lain disebabkan oleh habisnya stok vaksin. Dalam pemantauan Lokatari, kekosongan vaksin terdapat di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Makassar, Wonogiri, Surabaya, Cilacap, Sangihe, Yogyakarta, Tangerang, dan Sragen.

"Kekosongan stok vaksin disebabkan oleh terlambatnya distribusi pusat ke daerah hingga kurangnya dosis dari jumlah kebutuhan," tulis Lokataru.

Melihat rangkaian permasalahan di atas, rencana merampungkan vaksinasi nasional pada akhir tahun ini sepertinya hanya angan-angan.

Pasalnya, target satu juta vaksin per hari yang dicanangkan Presiden pada bulan Juli 2021 hanya terealisasi selama dua hari, tepatnya tanggal 19 dan 20 Juli, selebihnya menunjukan inkonsistensi.

Kondisi ini menunjukan inkompetensi Pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi yang sudah setengah tahun lebih berjalan.

Petugas medis menyuntikkan vaksin kepada pengendara melalui vaksinasi dengan layanan tanpa turun dari kendaraan yang diadakan Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (29/6/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Tak heran, sudah sejak awal Lokataru Foundation mencurigai bahwa program vaksinasi sebenarnya dimanfaatkan Pemerintah untuk lari dari tanggung jawab penanganan wabah yang sebenarnya.

Sejak vaksinasi massal dimulai. para ahli sudah mewanti-wanti Pemerintah untuk tidak gegabah menjadikan vaksin sebagai senjata mutakhir mengusir wabah.

Terbukti, ketika Pemerintah memfokuskan mitigasi pandemi hanya pada vaksinasi, alih-alih gelombang pandemi berangsur-angsur reda, Indonesia malah bertengger sebagai negara ASEAN pertama yang meraih angka kematian 100 ribu per 5 Agustus 2021.

Lokataru mendesak, permasalahan program vaksinasi harus segera dibenahi. Antara lain dengan memastikan pasokan vaksin cukup bagi kebutuhan nasional, memperbaiki alur distribusi sampai di daerah, melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin.

Baca Juga

Bank DKI Adakan Sentra Vaksinasi Dosis Kedua, Warga Bisa Daftar Lewat JAKI

Khususnya bagi kelompok rentan, hingga memperkuat kerja sama sampai tingkat RT/RW dalam melaksanakan proses vaksinasi.

"Hal tersebut juga dilakukan sambil tetap memaksimalkan 3T, memperbaiki pendataan sebagai acuan kebijakan di kemudian hari hingga merombak model mitigasi dengan memperkuat koordinasi Pusat dan Daerah," tutup Lokataru. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepanjang 2022 Harga Minyak Dunia Bakal di Atas USD 100 Per Barel
Indonesia
Sepanjang 2022 Harga Minyak Dunia Bakal di Atas USD 100 Per Barel

Tercatat, persediaan minyak komersial OECD berada di 2,61 miliar barel pada akhir Maret, naik sedikit dari Februari. Kondisi ini, merupakan level terendah sejak April 2014.

KPK Telusuri Aliran Uang hingga Aset Bupati Probolinggo Lewat Legislator NasDem
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Uang hingga Aset Bupati Probolinggo Lewat Legislator NasDem

Penyidik menelusuri aliran uang hingga aset milik Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksin AstraZeneca Dibuat Satu Tahun Sebelum Pandemi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksin AstraZeneca Dibuat Satu Tahun Sebelum Pandemi

Universitas Oxford bekerja sama dengan perusahaan Inggris-Swedia, AstraZeneca, mengembangkan vaksin COVID-19 bernama resmi AZD1222.

Praktek Pengambilalihan Paksa Tambang dan Mafia Tambang Rugikan Investor
Indonesia
Praktek Pengambilalihan Paksa Tambang dan Mafia Tambang Rugikan Investor

KPK dan Polri harus turun untuk menghentikan praktek mafia tambang karena pratek itu, masih marak sampai sekarang.

Wagub Bocorkan Strategi DKI Hadapi Serbuan Omicron
Indonesia
Wagub Bocorkan Strategi DKI Hadapi Serbuan Omicron

Total keseluruhan ada 22 ribu tempat tidur di provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Umum Dukung UKM Penyandang Disabilitas
Indonesia
Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Umum Dukung UKM Penyandang Disabilitas

Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk mendukung seluruh hasil produksi UKM penyandang disabilitas untuk mendukung pelaku UKM.

Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Usaha di Jabodetabek Saat PPKM Level 3
Indonesia
Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Usaha di Jabodetabek Saat PPKM Level 3

Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan dengan merebaknya varian Omicron.

Polisi Selidiki Penembakan Remaja di Taman Sari
Indonesia
Polisi Selidiki Penembakan Remaja di Taman Sari

Insiden yang terjadi pada Selasa (22/6) sekitar pukul 01.00 WIB itu mengakibatkan korban mendapatkan luka tembakan di bagian ketiak kiri dan tangan sebelah kiri.

Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN
Indonesia
Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang karib disapa Cak Imin ini memastikan DPR dan pemerintah siap menghadapi gugatan terkait UU IKN.

Hotel di Bandung yang Layani Pasien Isoman Dapat Keringanan Pajak
Indonesia
Hotel di Bandung yang Layani Pasien Isoman Dapat Keringanan Pajak

Relaksasi lainnya yakni pengurangan 75 persen terhadap pemohon pengurangan oleh Wajib Pajak