LKPP Berencana Keluarkan Kartu Kredit Pemerintah Buat Bayar UMKM Produk UMKM. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo berkali-kali menegur para jajarannya karena banyaknya pembelanjaan negara untuk produk impor. Presiden meminta adanya alokasi 40 persen anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Direktur Pengembangan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo mengatakan, target 40 persen anggaran pemerintah untuk membeli produk atau jasa lokal melalui e-katalog dapat tercapai.

Baca Juga:

Desa Internet Mandiri Mudahkan UMKM Masuk Dunia Digital

"Kita optimis itu akan bisa dicapai pada tahun ini," ujar Yuliyanto dalam konferensi pers Dialog Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Technical Meeting APN 2022 Expo and Forum di Jakarta, Rabu (3/8).

Yuliyanto memaparkan LKPP sedang mengupayakan pembuatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang berfungsi untuk menalangi permodalan Usaha Menengah Kecil (UMK) dalam menyediakan barang atau jasa.

"UMK ini modalnya tidak terlalu banyak, sementara kalau bayarnya dari pemerintah lama itu akan repot," ujar Yuliyanto.

Pihaknya terus mengupayakan KKP ini dapat segera diberlakukan di seluruh tanah air. Ia menyebut kebijakan ini akan dibantu oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk monitoring transaksi di e-katalog ini.

Yuliyanto menyebut LKPP juga akan menyelenggarakan APKASI Procurement Network (APN) Expo and Forum pada 24 hingga 26 Agustus 2022 nanti di International Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta.

Dalam pameran ini, pihaknya akan memaparkan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan aplikasi e-katalog yang bisa menjadi rujukan bagi pelaku UMKM.

Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sarman Simanjorang mengatakan e-katalog akan lebih mempermudah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dibandingkan menggunakan proyek tender, yang merupakan metode pengadaan sebelumnya.

Melalui e-katalog, Sarman memastikan tidak akan ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum lagi antara pemerintah dan pihak pemegang tender, serta tidak akan ada lagi dana pemerintah daerah yang mengendap dikarenakan transaksi yang lebih transparan.

"Dijamin bupati tidak akan berurusan dengan hukum kalau ada e-katalog," ujar Sarman. (Asp)

Baca Juga:

Kepala Daerah Diminta Buat Kebijakan Pro UMKM

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO Jaga Harga Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO Jaga Harga Minyak Goreng

Kementerian Perdagangan (Kendag) menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Survei CiGMark, PDIP Raih Dukungan Terbesar Jika Pemilu Digelar Hari Ini
Indonesia
Survei CiGMark, PDIP Raih Dukungan Terbesar Jika Pemilu Digelar Hari Ini

Founder Lembaga Survei CigMark, Setia Darma mengatakan, PDIP meraih dukungan terbesar jika pemilihan umum digelar hari ini.

Dirjen Otda Akmal Malik Bakal Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulbar Besok
Indonesia
Dirjen Otda Akmal Malik Bakal Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulbar Besok

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dikabarkan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai (Pj) Gubernur Sulbar.

Pencurian Data Bank Indonesia Terus Berlanjut, Pakar: Ransomware Conti Sangat Berbahaya
Indonesia
Pencurian Data Bank Indonesia Terus Berlanjut, Pakar: Ransomware Conti Sangat Berbahaya

Unggahan data Bank Indonesia yang sebelumnya ukurannya 487 megabita, kemudian naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, hingga Minggu bertambah lagi menjadi 228 gigabita.

Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp
Indonesia
Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp

Pemblokiran tersebut dikarenakan perusahaan asing tersebut belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Private

Dilantik Jadi Panglima TNI, Andika Diberi Pesan Khusus oleh Jokowi
Indonesia
Dilantik Jadi Panglima TNI, Andika Diberi Pesan Khusus oleh Jokowi

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah melantik dirinya.

Murtede Si Korban Begal yang Jadi Tersangka, Kini Ditangguhkan Penahanannya
Indonesia
Murtede Si Korban Begal yang Jadi Tersangka, Kini Ditangguhkan Penahanannya

Murtade alias Amaq Sinta (34) merupakan korban begal yang jadi tersangka pembunuhan lantaran menghabisi pelaku begal di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kini Rest Area Boleh Dilengkapi Penginapan
Indonesia
Kini Rest Area Boleh Dilengkapi Penginapan

Fasilitas inap harus memenuhi ketentuan antara lain jumlah kamar paling banyak 100 unit dan disewakan paling lama 12 jam.

Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina
Indonesia
Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina

Mahalnya tarif hotel karantina COVID-19 di Indonesia dikeluhkan sejumlah pelaku perjalanan luar negeri.

Menteri PPPA Sebut Kasus Bunuh Diri yang Menimpa NWS Bentuk Dating Violence
Indonesia
Menteri PPPA Sebut Kasus Bunuh Diri yang Menimpa NWS Bentuk Dating Violence

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menilai, kasus yang menimpa NWS adalah bentuk Dating Violence atau Kekerasan Dalam Berpacaran. Menurutnya, setiap bentuk kekerasan merupakan pelanggaran HAM.