Litbang Kompas: Masyarakat Nilai Pemerintah Tak Mampu Kendalikan Harga Bahan Pokok Beras. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Laporan Survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menyampaikan, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan 1443 Hijriah/2022.

Sebesar 66 persen responden yang memberikan penilaian tersebut. Survei ini dilakukan pada 5 hingga 9 April 2022 menggunakan metode wawancara. Responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 504 orang yang berusia minimal 17 tahun yang berasal dari 34 provinsi.

Baca Juga:

BLT Minyak Goreng Bisa Dibelikan Bahan Pokok Lain

Responden yang menganggap pemerintah mampu mengendalikan harga hanya 32,5 persen. Sedangkan, 1,2 persen responden lainnya menjawab tidak tahu.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error kurang lebih 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik," kata peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni, Selasa (26/4).

Baca Juga:

Golongan Menengah Bawah Paling Terdampak Kenaikan Harga Bahan Pokok

Survei ini juga mencatat penilaian responden terkait kemampuan pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di bulan puasa

Hasilnya, sebanyak 53,5 persen responden menilai pemerintah mampu menyediakan bahan pokok, 43 persen menilai pemerintah tidak mampu, dan 2,7 persen tidak tahu. (Asp)

Baca Juga:

Kelompok Pedagang Soroti Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Warga Biasa, Anies Sibuk Mandikan Burung dan Antar Anak Sekolah
Indonesia
Jadi Warga Biasa, Anies Sibuk Mandikan Burung dan Antar Anak Sekolah

Anies telah menjalani tugas sebagai Gubernur DKI dari periode 17 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Anies mengemban tugas sebagai orang nomor satu di Jakarta didampingi oleh Sandiaga Uno dan Ahmad Riza Patria.

Pertemuan Demokrat dengan Tim Delapan: Cawapres Anies Sudah Mengerucut 1 Nama
Indonesia
Pertemuan Demokrat dengan Tim Delapan: Cawapres Anies Sudah Mengerucut 1 Nama

Sempat ada pertemuan dengan Tim Delapan berikut capres Anies Baswedan di sela persiapan peresmian Monumen dan Galeri SBY*ANI.

KPK Sebut OTT Basarnas Terkait Suap Pengadaan Alat Deteksi Korban Reruntuhan
Indonesia
KPK Sebut OTT Basarnas Terkait Suap Pengadaan Alat Deteksi Korban Reruntuhan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Basarnas terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa alat pendeteksian korban reruntuhan.

Pelajar Sambut Tamu KTT ASEAN Jangan Sampai Timbulkan Kecemburuan Antar-Sekolah
Indonesia
Pelajar Sambut Tamu KTT ASEAN Jangan Sampai Timbulkan Kecemburuan Antar-Sekolah

Pemprov DKI akan melibatkan anak sekolah untuk menyambut tamu negara KTT ASEAN.

Giliran PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Usung Anies Baswedan
Indonesia
Giliran PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Usung Anies Baswedan

Pada Pilpres 2014 dan 2019 PKS telah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres yang merupakan Ketua Umum Gerindra.

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Tetap di Balik Jeruji
Indonesia
JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Tetap di Balik Jeruji

JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Ferdy Sambo dalam perkara kematian Brigadir Yosua.

Megawati Terima Doktor Kehormatan, Prananda Prabowo Apresiasi UTAR
Indonesia
Megawati Terima Doktor Kehormatan, Prananda Prabowo Apresiasi UTAR

Putra kedua Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, M. Prananda Prabowo mengapresiasi perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memberi anugerah gelar doktor kehormatan kepada Megawati.

Gebrakan Anies Demi Maju Kotanya, Bahagia Warganya
Indonesia
Gebrakan Anies Demi Maju Kotanya, Bahagia Warganya

Cukup panjang kiprah Anies memimpin Jakarta selama lima tahun, dari 17 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022.

Polri Masih Dalami Kasus Pimpinan Ponpes Al Zaytun
Indonesia
Polri Masih Dalami Kasus Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Raharjo Puro menyatakan meski pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada terlapor, masih ada berbagai proses lanjutan.

Denny Indrayana Beberkan 3 Alasan Presiden Jokowi Harus Dimakzulkan
Indonesia
Denny Indrayana Beberkan 3 Alasan Presiden Jokowi Harus Dimakzulkan

Denny menyatakan Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan.