Listyo Sigit Diminta Berdayakan dan Promosikan Perwira dari Tanah Papua Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw. ANTARA/Evarianus Supar

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta memberdayakan dan mempromosikan para perwira dari tanah Papua atau Orang Asli Papua (OAP). Hal itu merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi Oktober 2019 lalu.

Rasio Orang Asli Papua dalam institusi Polri dinilai sangat terbatas. Khususnya jabatan strategi seperti Kapolres, Kapolda, bahkan di Mabes Polri.

"Presiden Jokowi pernah berjanji di hadapan publik, bahwa jika Papua aman, maka kenaikan pangkat akan diberikan kepada Irjen Paulus Waterpauw," kata Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma dalam keterangannya, Jumat (29/1).

Baca Juga:

Anggota Brimob Kritis Setelah Ditembaki KKB di Papua

Dia menilai, sangat wajar apabila Presiden memberikan syarat khusus bagi kenaikan pangkat Kapolda Papua. Namun jika pertimbangannya adalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), di Papua telah mampu dikendalikan Irjen Paulus Waterpauw dengan pendekatan sosial kemasyarakatan selama ini.

Walaupun di beberapa tempat di Papua masih terjadi kontak senjata, namun hal tersebut bukan semata-mata hanya tanggungjawab Kapolda Papua. Melainkan dua institusi yaitu TNI dan Polri.

"Apalagi terdapat sederetan prestasi Irjen Paulus mulai dari pemberantasan narkoba, miras hingga persoalan korupsi," ujarnya.

Apabila dibandingkan kebijakan pengkaderan di institusi TNI dalam penempatan jabatan strategi misalnya almarhum Herman Asaribab yang dipromosikan sebagai Wakasad TNI Angkatan Darat.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menjenguk anak buahnya yang ditembak KKB di Nduga
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menjenguk anggota Brimob yang ditembak KKB di Nduga (Foto: Antaranews)

Selain itu, menurut dia, Letnan Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat, dan Letnan Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra, S.I.P. pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.

Kebijakan penempatan jabatan di TNI bagi putra-putri asli Papua juga dapat dilakukan di unsur Polri untuk memberdayakan Orang Asli Papua.

"Sehingga, putra putri asli Papua yang mengabdikan dirinya di institusi Polri dapat diberikan amanah yang lebih besar, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga di luar Papua," katanya.

Menurut Filep, hal itu yang disebut keadilan dan afirmasi Orang Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Dia mencontohkan di Polri ada beberapa putra Papua seperti Brigjen Petrus Waine yang sudah menjalani masa pensiun, Brigjen Ayub Asaki (alm) yang pertama kali menjabat Wakapolda Irian Jaya.

Baca Juga:

Rentetan Teror Gembong KKB Iris Murib Sebelum Dilumpuhkan Polisi

Sekarang yang sedang meniti karir adalah Kombes Jhonny Isir, AKBP Semmy Ronny Thabaa hingga AKBP Victor Mackbon. "Putra-putra Papua ini merupakan kebanggaan Papua. Bila mau jujur, ruang dialog justru lebih terbuka bila Orang Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di NKRI," katanya.

Dia menegaskan bahwa permintaan masyarakat Papua agar putra-putri Papua diperhatikan dalam jabatan strategis di NKRI, adalah bagian tuntutan akan keadilan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal TWK, KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Patuhi Putusan MK-MA
Indonesia
Soal TWK, KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Patuhi Putusan MK-MA

KPK mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021, yang dilayangkan pegawai KPK.

48 Tahanan Bareskrim Positif COVID-19
Indonesia
48 Tahanan Bareskrim Positif COVID-19

Sebanyak 48 tahanan Bareskrim Polri dinyatakan positif COVID-19. Hal ini diketahui dari hasil tes usap atau swab test.

KPK Dalami Intervensi Bupati soal Usul Kuota Rokok dan Miras di BP Bintan
Indonesia
KPK Dalami Intervensi Bupati soal Usul Kuota Rokok dan Miras di BP Bintan

KPK mendalami dugaan adanya intervensi khusus dari Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi soal pengusulan kuota rokok da

Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy
Indonesia
Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy

Mujani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

Bawaslu Siapkan Bukti Buat Sidang di MK
Indonesia
Bawaslu Siapkan Bukti Buat Sidang di MK

Bawaslu nantinya, berkedudukan sebagai pemberi keterangan secara lisan maupun tertulis dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Bekas Direktur Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dirjen Kominfo
Indonesia
Bekas Direktur Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dirjen Kominfo

Bekas Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019 resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP).

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bekas Bupati Kepulauan Talaud ke PN Tipikor Manado
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Bekas Bupati Kepulauan Talaud ke PN Tipikor Manado

Sri Wahyumi akan didakwa dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Tahun 2014-2017.

Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar
Indonesia
Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar

Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito mengakui adanya pemberian commitment fee untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Menag Belum Berani Beri Kepastian Soal Kuota Jemaah Haji
Indonesia
Menag Belum Berani Beri Kepastian Soal Kuota Jemaah Haji

Berbagai persiapan di dalam negeri, meskipun sudah sejak beberapa waktu lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi

Jadikan Novel PNS di Kepolisian, Jokowi Pakai Aturan Presiden Berhak Angkat PNS
Indonesia
Jadikan Novel PNS di Kepolisian, Jokowi Pakai Aturan Presiden Berhak Angkat PNS

Dasar kesetujuan Jokowi, kata Mahfud, adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di dalam aturan tersebut Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan ASN.