Lima Tujuan Pemprov DKI Bentuk Perda Penanganan COVID-19 Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD menggelar rapat paripurna tentang Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan COVID-19 di gedung DPRD DKI pada Rabu (23/9).

Ada lima tujuan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan COVID-19.

Pertama, memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan

Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi corona.

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19, dan terakhir membangun kemintraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia usaha.

"Dengan hadirnya perda nanti, diharapkan dapat lebih komprehensif kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi. Mudah-mudahan melalui perda ini memungkinkan aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan,” jelas Riza di Jakarta, Rabu (23/9).

Operasi Yustisi di Pantai Maju PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/9/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara)
Operasi Yustisi di Pantai Maju PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/9/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara)

Saat ini, penanganan corona di Jakarta hanya memiliki payung hukum pergub. Aturan itu Pergub 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan penanganan COVID-19, dan Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Baca Juga:

Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB

Kekuatan hukum pergub berada di bawah Perda, sehingga dengan adanya perda, penanganan COVID-19 memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Riza menuturkan, dengan hadirnya perda ini, diharapkan dapat lebih komprehensif dalam melaksanakan kebijakan penanganan PSBB, termasuk masalah sanksi. (Asp)

Baca Juga:

Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun

Penulis : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Terlambat Informasikan Evakuasi WNI, Mahfud: Supaya Anda Maklumi
Indonesia
Pemerintah Terlambat Informasikan Evakuasi WNI, Mahfud: Supaya Anda Maklumi

Pemerintah pusat belum sempat melakukan sosialisasi

Pengamat Minta Evaluasi Pilkada Serentak Jangan Dilakukan Gegabah
Indonesia
Pengamat Minta Evaluasi Pilkada Serentak Jangan Dilakukan Gegabah

Evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan

Dampak Corona Makin Meluas, Pencabutan Ganjil-Genap Diperpanjang
Indonesia
Dampak Corona Makin Meluas, Pencabutan Ganjil-Genap Diperpanjang

Masa pencabutan sementara kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota buntut wabah virus corona atau covid-19 diperpanjang lagi.

PSBB Jabar Dilanjutkan hingga 29 Mei 2020
Indonesia
PSBB Jabar Dilanjutkan hingga 29 Mei 2020

Rata-rata penambahan kasus per hari dari 40 kasus per hari pada akhir April 2020 turun menjadi 21 kasus

Minta PSBB Jangan Kendor, Anies: Tak Disiplin Makin Lama Selesainya
Indonesia
Minta PSBB Jangan Kendor, Anies: Tak Disiplin Makin Lama Selesainya

Anies tetap mewajibkan seluruh warga DKI Jakarta untuk menggunakan masker.

Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal
Indonesia
Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal

3 Oktober lalu Pemkot Solo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 067/2386 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Kompak Sambangi Reses Legislator PDIP, Muhammad-Rahayu Minta Doa Restu Maju di Pilwakot Tangsel
Indonesia
Kompak Sambangi Reses Legislator PDIP, Muhammad-Rahayu Minta Doa Restu Maju di Pilwakot Tangsel

"Kita sudah siap. Dengan rekomendasi dari partai, tentunya kita siap maju. Rekomendasi dari PDI Perjuangan sudah, Gerindra sudah, dan Hanura," kata Muhammad

Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya
Indonesia
Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya

Dalam dakwaan JPU, semua membukukan untung secara semu

68 Personel Kopaska TNI-AL Siaga di Laut Jakarta, Ada Apa?
Indonesia
Khofifah dan Gus Ipul bakal Gelar Konser Dihadiri Penonton di Tengah Pandemi
Indonesia
Khofifah dan Gus Ipul bakal Gelar Konser Dihadiri Penonton di Tengah Pandemi

Konser tersebut akan digelar 12 September 2020 di Pasuruan dengan mendatangkan artis papan atas seperti Ari Lasso, Via Vallent dan sebagai hostnya Luna Maya