Lima Masukan Menkumham Soal RUU MK Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly (Foto: Kemenkumham).

Merahputih.com - Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly yang mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan lima masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi usul inisiatif DPR.

"Pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR-RI. Kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan (RUU tentang Perubahan Ketiga UU MK)," kata Yassona dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Raker tersebut membahas terkait pendapat DPR dan pemerintah terkait RUU tentang Perubahan Ketiga UU nomor 23 tahun 2004 tentang MK yang menjadi usul inisiatif DPR.

Yassona menjelaskan lima pertimbangan pemerintah terkait RUU tentang MK itu adalah pertama; batas usia minimum hakim konstitusi; kedua, persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; dan ketiga, batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya.

"Keempat, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan kelima, legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang ini," ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Selain itu menurut Yassona, Pemerintah juga mengusulkan beberapa usulan perubahan substansi, misalnya, yang berkaitan dengan teknik penyusunan dan perubahan redaksional.

Namun, dia menegaskan bahwa Pemerintah bersedia dan terbuka membahas secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tanggapan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," tuturnya.

Baca Juga:

Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Penyidikan, Bakal Ada Tersangka Baru?

Raker Komisi III DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, dan Pangeran Khairul Saleh.

Raker tersebut, sebagaimana dikutip Antara, juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Golkar Usulkan Penghapusan Pasal Terkait Pers dan Media di RUU Ciptaker
Indonesia
Golkar Usulkan Penghapusan Pasal Terkait Pers dan Media di RUU Ciptaker

Media dan pers sudah bagus diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Lahan Food Estate Kalteng Rampung Akhir Desember
Indonesia
Lahan Food Estate Kalteng Rampung Akhir Desember

Syahrul Yasin Limpo meninjau perkembangan pelaksanaan program Food Estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura
Indonesia
Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura

Peningkatan kualitas SDM, tegas Wapres, menjadi kunci penting dalam perwujudan transformasi digital, sehingga ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya.

Kelas Menengah Diminta Belanja
Indonesia
Kelas Menengah Diminta Belanja

Pertumbuhan tertinggi DPK terjadi pada kelompok dana di atas Rp5 miliar, yakni 15,2 persen (yoy). Kemudian kelompok Rp500 juta hingga Rp1 miliar, 10,1 persen (yoy),

Aktivis Eggi Sudjana Jalani Pemeriksaan Lanjutan dalam Kasus Dugaan Makar
Indonesia
Aktivis Eggi Sudjana Jalani Pemeriksaan Lanjutan dalam Kasus Dugaan Makar

Eggi diketahui dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka

Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam
Indonesia
Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam

Keputusan ini ditandatangan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo bertanggal 5 Juni 2020.

Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes
Indonesia
Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes

"Masyarakat mohon disampaikan kepada kami nanti kami akan beri sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan," kata Wagub.

POSPERA Tuntut Anak Buah Erick Thohir Minta Maaf
Indonesia
POSPERA Tuntut Anak Buah Erick Thohir Minta Maaf

"Pernyataan Arya Sinulingga menurut kami merupakan pernyataan yang tendensius, mengandung unsur kebencian, adu domba dan fitnah tanpa dasar yang bisa di benarkan," kata Ketua LBH POSPERA Sarmanto Tambunan

Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD
Indonesia
Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD

Syafrin Liputo mengingatkan agar para pejalan kaki yang datang harus terus bergerak layaknya pesepeda.

Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya
Indonesia
Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya

Komisioner Komnas HAM menemui Menko Polhukam Mahfud MD dan menyerahkan hasil investigasi peristiwa kekerasan di Intan Jaya.