Lima Masukan Menkumham Soal RUU MK Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly (Foto: Kemenkumham).

Merahputih.com - Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly yang mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan lima masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi usul inisiatif DPR.

"Pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR-RI. Kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan (RUU tentang Perubahan Ketiga UU MK)," kata Yassona dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Raker tersebut membahas terkait pendapat DPR dan pemerintah terkait RUU tentang Perubahan Ketiga UU nomor 23 tahun 2004 tentang MK yang menjadi usul inisiatif DPR.

Yassona menjelaskan lima pertimbangan pemerintah terkait RUU tentang MK itu adalah pertama; batas usia minimum hakim konstitusi; kedua, persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung; dan ketiga, batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya.

"Keempat, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; dan kelima, legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang ini," ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Selain itu menurut Yassona, Pemerintah juga mengusulkan beberapa usulan perubahan substansi, misalnya, yang berkaitan dengan teknik penyusunan dan perubahan redaksional.

Namun, dia menegaskan bahwa Pemerintah bersedia dan terbuka membahas secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tanggapan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," tuturnya.

Baca Juga:

Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Penyidikan, Bakal Ada Tersangka Baru?

Raker Komisi III DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, dan Pangeran Khairul Saleh.

Raker tersebut, sebagaimana dikutip Antara, juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang
Indonesia
Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang

Satrio (18) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang atas perbuatannya melakukan aksi vandalisme di sebuah masjid, Kota Tangerang, Banten.

Erick Thohir: BUMN Dilarang Ambil Proyek Kecil
Indonesia
Erick Thohir: BUMN Dilarang Ambil Proyek Kecil

Upaya Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah menjadi angin segar bagi pengusaha muda agar lebih berkembang.

Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19
Indonesia
Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19

Ia menjelaskan, dosis dan dampak penggunaan obat ini mesti petunjuk dokter.

Jam Sibuk, Jumlah Penumpang KRL Naik 4 Persen
Indonesia
Jam Sibuk, Jumlah Penumpang KRL Naik 4 Persen

"Dari data KCI puncak jumlah pengguna pada pagi hari terjadi pada pukul 06.00-09.00 dengan jumlah pengguna 125.143 orang,"jelas Anne

[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi

Akun FB Ummat-e-Nabi.com, pada 28 Oktober 2020, mengunggah tiga tangkapan layar, salah satunya dari artikel Express yang berjudul “France economy crisis: Macron economic hit since 1949”.

Pegawai BUMN 45 Tahun ke Bawah Siap-Siap Mulai Berkantor Lagi 25 Mei
Indonesia
Pegawai BUMN 45 Tahun ke Bawah Siap-Siap Mulai Berkantor Lagi 25 Mei

Skenario pemulihan kegiatan BUMN di masa wabah pada fase pertama akan dimulai pada 25 Mei 2020.

Awal Januari Jakarta Bakal Tarik Rem Darurat, Pengusaha Khawatir
Indonesia
Awal Januari Jakarta Bakal Tarik Rem Darurat, Pengusaha Khawatir

Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan diharapkan dengan melakukan berbagai pertimbangan, karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk bahkan nyaris frustasi.

17 Warga Solo Diisolasi Seusai Kontak dengan Nakes Positif, Warga Gotong Royong Suplai Makanan
Indonesia
17 Warga Solo Diisolasi Seusai Kontak dengan Nakes Positif, Warga Gotong Royong Suplai Makanan

Selama menjalani karantina mandiri, semua kebutuhan logistik disiapkan warga atau jogo tonggo di Kelurahan Gandekan secara gotong royong.

Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik
Indonesia
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik

"Karenanya, bisa jadi dibalik pernyataan RK terhadap Mahfud juga ada motif politik," tandasnya.

Kasus Positif COVID 19 Hari Ini Naik Dua Kali Lipat dari Kemarin
Indonesia
Kasus Positif COVID 19 Hari Ini Naik Dua Kali Lipat dari Kemarin

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.266 jiwa.