Lima Kontroversi Yasonna Laoly Versi ICW Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (MP/Venansius Fortunatus)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penunjukan politikus PDI Perjuangan Yasonna H. Laoly oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

ICW menyebut Yasonna sebagai sosok kontroversial. Diketahui Yasonna ditunjuk Jokowi kembali menjabat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Yasonna memiliki lima masalah ketika menjadi Menkumham pada periode pertama Jokowi. Masalah pertama, Yasonna tak melakukan komunikasi yang baik dengan Jokowi ketika revisi UU MD3 pada awal tahun lalu.

Baca Juga:

Soal Perppu KPK, YLBHI: Jokowi Berpihak Ke Rakyat atau Parpol?

"Ketika itu akhirnya, Jokowi tak meneken UU MD3 hasil revisi karena tak setuju dengan isi aturan tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di Kantor ICW, Kawasan Kalibata, Jakarta, Senin (28/10).

Masalah kedua, kata Kurnia, terkait revisi UU KPK. Kurnia menyatakan bahwa Yasonna menjadi salah satu pihak yang setuju dengan revisi UU KPK, yang saat ini sudah resmi berlaku menjadi UU Nomor 19/2019 tentang KPK.

"Kalau kita mengingat Yasonna sempat menyebutkan bahwa presiden tidak perlu lagi untuk mengeluarkan perppu. Itu menandakan bahwa dia sepakat untuk merevisi UU KPK," ujar dia.

Menkumham Yasonna Laoly di Istana Negara, Jakarta. (Humas/Rahmat/setkab.go.id)
Menkumham Yasonna Laoly di Istana Negara, Jakarta. (Humas/Rahmat/setkab.go.id)

Kemudian yang ketiga, lanjut Kurnia, terkait revisi KUHP. Dalam perubahan itu Yasonna setuju delik korupsi masuk dalam RKUHP. Padahal, substansi pasal korupsi di RKUHP menurunkan hukuman pidana dan dari sisi pandangan menjadikan korupsi sebagai tindak pidana umum.

Semantara poin keempat yang menjadi masalah Yasonna adalah pembenahan lembaga pemasyarakatan. Kurnia menilai, di era Yasonna terdapat kasus narapidana pelesiran ke luar lapas, termasuk yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto

Selain itu, terjadi juga operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap napi di Lapas Sukamiskin, termasuk terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. Selain itu, para narapidana, juga membangun sel sendiri hingga memiliki handphone dan fasilitas lain.

"Bahkan beberapa waktu lalu dilakukan tangkap tangan di Lapas Sukamiskin yang melibatkan oknum narapidana dan juga Kalapas Sukamiskin. Jual beli sel mewah juga masih terus terjadi," ungkapnya.

Baca Juga:

Ancaman Pemakzulan karena Jokowi Keluarkan Perppu Dinilai Tak Nyambung

Selanjutnya yang kelima, lanjut Kurnia, Yasonna turut mendorong agar rancangan UU Pemasyarakatan disahkan pada periode kemarin. Dalam rancangan itu, salah satu poinnya adalah mengalihkan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi.

Padahal PP Nomor 99 Tahun 2012 itu cukup progresif lantaran memperketat pemberian remisi bagi para narapidana kasus tindak pidana korupsi. "Itu lima persoalan. Sehingga kita mempertanyakan apa dasar pak jokowi menunjuk Yasonna Laoly kembali menduduki pos yang sangat berkaitan dengan sektor pemberantasan korupsi," ujar Kurnia. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH