Lima Fakta New Normal Versi KSPI Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir "omnibus law" kluster ketenagakerjaan akan merugikan buruh. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan tatanan hidup normal baru atau 'New Normal' tidak tepat. Setidaknya ada lima fakta berikut yang menjadi alasan.

"Fakta pertama, jumlah orang yang positif corona masih terus meningkat. Bahkan pertambahan orang yang positif, setiap hari jumlahnya masih mencapai ratusan," kata Said Iqbal kepada wartawan, Kamis, (28/5).

Baca Juga

Kaum Buruh Bingung dengan Wacana 'New Normal' Jokowi

Fakta kedua, kata dia, sejumlah buruh yang tetap bekerja akhirnya positif terpapar virus corona. Hal ini bisa dilihat, misalnya di PT Denso Indonesia dan PT Yamaha Music, ada yang meninggal akibat positif COVID-19.

"Begitu juga di Sampoerna dan PEMI Tangerang, dilaporkan ada buruh yang OPD, PDP, bahkan positif," tegas Said Iqbal.

Sedangkan fakta ketiga, Said Iqbal menjelaskan, saat ini sudah banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan PHK akibat bahan baku material impor makin menipis dan bahkan tidak ada.

Presiden KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

Ia lantas mencontohkan, seperti yang terjadi di industri tekstil, bahan baku kapas makin menipis. Belum lagi di industri otomotif dan elekrtonik, suku cadang makin menipis. Kemudian, di industri farmasi, bahan baku obat juga makin menipis. Sementara di industri pertambangan, jumlah ekspor bahan baku menurun.

"Fakta ini menjelaskan, new normal tidak akan efektif. Percuma saja menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan, akibat tidak adanya bahan baku,” kata Said Iqbal.

Iqbal melanjutkan, untuk fakta keempat PHK besar-besaran yang terjadi di industri pariwisatan, UMKM, dan sepinya order yang diterima transportasi online hingga kini belum ada solusi.

"Bahkan di industri manufaktur, ancaman PHK terhadap ratusan ribu buruh sudah di depan mata," tegasnya.

Iqbal menekankan dalam menghadapi situasi di mana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan 'New Normal' tapi mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK, agar jutaan buruh bisa bekerja kembali.

"Tidak dengan meminta masyarakat mencari kerja sendiri," imbuhnya.

Seharusnya, menurut Said Iqbal, pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai dan memberikan subsidi upah. Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa.

“Lagipula, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akan kembali bekerja di mana," ucapnya.

Baca Juga

TNI-Polri Diturunkan Patuhkan Warga, Pengamat: Level Kedisiplinan Publik Masih Memerlukannya

Iqbal menegaskan, tanpa 'New Normal' pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja. Dengan demikian, lanjut dia, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha bukan 'New Nomal. Tetapi regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa masuk dan selalu tersedia di industri.

“Di sisi lain penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif, akibat mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dollar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk,” tutup Said Iqbal. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mengingat "Dosa" Pam Swakarsa
Indonesia
Mengingat "Dosa" Pam Swakarsa

Komjen Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa usai menjabat sebagai Kapolri nantinya.

DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap
Indonesia
DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap

Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung.

John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta
Indonesia
John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta

peristiwa tersebut menjadi potret nyata lemahnya kesiapan Polri sebagai aparat yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi
Indonesia
Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi

Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara.

Mudik Dilarang, Suasana Lebaran di Jakarta Diprediksi bakal Lebih Padat
Indonesia
Mudik Dilarang, Suasana Lebaran di Jakarta Diprediksi bakal Lebih Padat

Polisi juga melarang adanya takbir keliling di tengah pandemi virus corona

Update COVID-19 Jumat (22/5): 20.796 Positif, 5.057 Sembuh, 1.326 Meninggal
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (22/5): 20.796 Positif, 5.057 Sembuh, 1.326 Meninggal

"Ada kenaikan 634 kasus positif corona," kata juru bicara pemerintah khusus untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yurianto

Anies Targetkan 100 Bus Listrik TransJakarta Mengaspal Tahun Ini
Indonesia
Anies Targetkan 100 Bus Listrik TransJakarta Mengaspal Tahun Ini

"Dengan rencana elektrifikasi transportasi 100 unit Transjakarta tahun 2021 ini," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

KPU Kota Depok Pastikan Pencetakan Surat Suara Lancar
Indonesia
KPU Kota Depok Pastikan Pencetakan Surat Suara Lancar

Sejak awal KPU Kota Depok telah mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pilkada ini dengan standar operasional prosedur ‘just in time’.

Dalam Proses Rekrutmen dan Propaganda, Kelompok Intoleran Benturkan Agama dan Negara
Indonesia
 Awal Juli, UMKM Serap Rp8,4 Triliun Dana Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Awal Juli, UMKM Serap Rp8,4 Triliun Dana Pemulihan Ekonomi

Untuk subsidi bunga non-KUR melalui BUMN, dokumen sumber/DIPA masih dalam proses penyelesaian. Rencana penyaluran subsidi bunga melalui PT PNM sebesar Rp1,191 triliun.