Image
Author by : Djali Gafur (Sumber: Twitter)

Djali yang aktif bekerja sebagai peneliti di Maluku merasa kecewa atas tarif data internet di wilayah timur Indoensia yang berkali lipat jika dibandingan tarif di wilayah barat. Djali meminta kepada perusahaan provider telekomunikasi terkemuka dan Menkominfo Rudiantara menurunkan tarif internet bagi rakyat, khususnya di wilayah timur.

Djali mengatakan akses internet sangat penting agar masyarakat di wilayah timur dapat berkembang dan tidak tertinggal.

“Warga di sini butuh akses internet yang manusiawi, murah lebih baik, lelet dikit engak masalah, biar akses informasi, pendidikan, pariwisata, pemerintahan, industry kreatif dan geliat ekonomi bisa hidup, “ ujarnya.

Mendapat dukungan dari masyarakat, keinginan Djali akhirnya didengar. Menteri Rudiantara menanggapinya langsung dan memanggil pihak-pihak terkait guna mencari solusi. Provider internet tersebut akhirnya menurunkan tarif data Internet per 11 September 2015. Penurunan tarif dimulai dari 4,3 persen hingga 34 persen yang disesuaikan dengan tarif dan zona.

Image
Author by : Ayu Oktariani (Sumber: Twitter)

Ayu adalah seorang yang positif mengidap HIV dan hepatitis C. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak membuat ibu satu anak ini menyerah, bahkan ia aktif berkampanye untuk menyadarkan masyarakat dengan HIV AIDS bersama teman- temannya di Indonesia Aids Coalition.

Tidak ahnya itu, Ayu yang bergabudng dikoalisi obat murah, Ayu juga aktif mendorong akses obat hepatitis C murah. Pada bulan Juli lalu, ia meminta menteri kesehatan (Kemenkes) Nila Moeloek agar dapat menyediakan obat murah (generik ) jenis Sovosbuvir untuk pasien Hepatitis C. Kemenkes telah mengeluarkan sebuah Permenkes No.53 tahun 2015 mengenai penanggulangan hepatitis virus. Dengan Permenkes tersebut obat Sovosbuvir dapat diakses dengan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Image
Author by : Hasna Pradityas (Sumber:https://id.linkedin.com/in/hasnatyas)

Perempuan berparas cantik yang akrab disapa Tyas ini adalah seorang yang aktif berkampanye tentang bahaya rokok. Saat ini, lulusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma ini aktif bekerja di Komnas Pengendalian Tembakau ia juga mendirikan Komunitas Indonesia Bebas Rokok sejak tahun 2013.

Tyas bersama rekannya almarhum Robby Indra Wahyuda mendorong pemerintah agar melakukan regulasi yang bertanggung jawab terhadap industri rokok lewat kampanye Smoke Free Agent.

“Meskipun Robby sudah tiada, saya dan teman-teman ingin terus menyuarakan kampanye pengendalian tembakau yang sudah dimulai Robby lewat petisinya. Agar perlindungan generasi muda terhadap bahaya rokok dapat dilakukan dengan mudah, kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengadopsi Konvensi Pengendalian Tembakau atau FCTC (Framework Convention on Tobacco Control),” pungkas Tyas.

Image
Author by : Suryo Bagus Tri Hatmojo(Sumber:https://id.linkedin.com)

Suryo bersama rekan-rekannya yang menginisiasi petisi #JanganBunuhKPK yang menolak adanya revisi terhadap undang-undang (UU) komisi permberantasan korupsi (KPK). Ia bersama rekan-rekannya yang lulusan dari Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) mengaku geram melihat berbagai upata pelemahan terhadap KPK.

“Revisi UU KPK ini belum penting dilakukan. Sebaiknya DPR fokus untuk menyelesaikan tunggakan perumusan legislasi. Masih banyak UU lain yang mendesak untuk dibahas,” kata Suryo.

Selain itu, Mahasiswa STF Driyarkara yang juga aktif sebagai editor di Obor Publisher ini juga aktif mengkampanyekan petisi ini kepada rekan-rekan dalam lingkarannya. Hingga hari ini, petisi yang diinisiasi Suryo telah mendapatkan lebih dari 47 ribu tandatangan.

 

Image
Author by : Yanto Huang (Sumber: Istimewa)

Melihat penyerangan dan pembakaran sebuah rumah ibadah di kabupaten Aceh Singkil. Yanto pemuda kelahiran Jambi meminta agar negara dapat menjamin kebebasan beribadah bagi warganya.

Menurut Yanto, terjadinya konflik tersebut karena adanya aturan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembangunan rumah ibadah.

“Bagaimana dengan penganut agama minoritas di suatu daerah yang ingin beribadah? Ini bisa jadi landasan penindasan kaum minoritas,” kata Yanto dalam petisinya. Untuk itu, ia mendesak Presiden Jokowi mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Yanto berharap, dengan semangat sumpah pemuda ini, saya ingin mengajak semua pemuda di Indonesia untuk kembali lagi membulatkan tekad menjaga persatuan bangsa, terlepas dari perbedaan suku, ras, agama dan golongan. Jangan biarkan kita terkota-kotak dan mudah dipecah belah berdasarkan mayoritas suku atau agama. Apapun suku dan agama, kalau orang Indonesia, kita bersaudara. Kita tunjukkan kalau masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH