Image
Author by : Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta menggelar aksi di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Senin (16/2). (Foto: An

Pakar politik Universitas Padjajaran, Obsatar Sinaga, menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberika "santunan" pada setiap partai politik senilai Rp1 triliun adalah langkah yang keliru. Menurutnya hal itu justru menjadi lahan baru bagi para koruptor untuk merampok duit negara.

"Wah itu sih mencirikan betapa budaya korup ditumbuh suburkan," katanya saat dihubungi merahputih.com dari Jakarta, Selasa (10/3). (Baca:KPU Sudah Siap Gelar Pilkada Serentak)

Mantan jurnalis ini tak sependapat dengan alasan Menteri Tjahjo yang mengatakan pemberian 'hadiah' untuk parpol tersebut guna menekan 'ongkos' politik yang mahal. Padahal, menurut Satar, pemberian 'hadiah' itu justru semakin sulit dikontrol.

"Justru dengan begitu, kita tahu dana tersebut selama ini juga susah dipertanggungjawabkan secara akuntansi, paling pertanggungjawaban secara politis," katanya.

Image
Author by : Massa berunjukrasa di bawah Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/2). (Foto: Antara/Yusran Uccang)

Alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan santunan untuk partai politik dalam rangka menekan politik uang sebenarnya adalah upaya melegalkan korupsi. Itulah yang disampaikan Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi.

"Daripada korupsi, dilegalkan saja. Bahasanya gua minta mentahannya aja deh," ujar Apung, di Cikini, Jakarta, Kamis (12/3).

Praktek ini, kata Apung, biasa terjadi untuk membajak anggaran Negara untuk kepentingan partai politik.

"Bisa jadi alasan yang diutarakan Tjahjo untuk melegalkan praktek pembajakan yang biasa dilakukan pokbarel (gentong babi) untuk kepentingan parpol," kata dia. (Baca: Mendagri Yakin Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Jadwal Pilkada)

Padahal, lanjut Apung, Negara, sebenarnya sudah memberikan bantuan pada partai politik cukup besar. Dia mencontohkan, dalam UU Pilkada nomer 1 tahun 2015 ada ketentuan yang menyatakan 4 dari 7 metode kampanye dibiaya APBN.

Sehingga, bila parpol diberikan bantuan lagi, maka akan tumpang tindih.

"Empat dari tujuh metode kampanye dibiayai APBN. Ini sama saja, jadi bantuan keuangan parpol untuk kompetisi tumpang tindih," tandasnya.

Image
Author by : PAN dalam Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3). (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Pemikir politik dan sosial Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menegaskan, meski sebagai pilar demokrasi hingga kini partai politik belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Dikatakan belum bisa menjalankan fungsi dengan optimal, lantaran parpol kerap mengabaikan aspirasi publik. Ray mencontohkan saat ini harga bahan-bahan pokok sedang mengalami kenaikan, sebagai pilar demokrasi harusnya partai politik menyerap aspirasi rakyat dan berusaha keras dengan peran yang mereka miliki untuk kembali mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang tengah melambung tinggi.

"Dalam kenyataannya kan tidak. Mereka hanya sibuk pikirkan diri sendiri, dan tidak menyerap aspirasi rakyat," kata Ray kepada merahputih.com beberapa waktu silam.

Image
Author by : Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kiri), saat diskusi gerakan dekrit rakyat Indonesia di Jakarta, Rabu (4/3). (Foto:

Hingga kini partai politik sama sekali tidak mempunyai mekanisme baku dalam melaaporkan penggunaan, pemasukan dan pengeluaran dana partai.

"Tidak ada mekanisme jelas soal laporan pertanggungjawaban dana oleh parpol," kata Ray kepada Merahputih.com beberapa waktu silam.

Ray yang juga penggiat demokrasi dan tergabung dalam gerakan dekrit Rakyat menjelaskan, ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh partai politik semakin terlihat saat Pemilu 2014 silam.

Kala itu sebagai peserta pemilu, seharusnya partai politik harusnya aktif menyerahkan laporan penggunaan dana. Namun demikian hal yang terjadi, partai politik menyerahkan laporan dana di masa injury time.

"Itu saja sudah dikejar-kejar oleh KPU, mereka baru menyerahkan," tandas Ray.

Image
Author by : Massa berunjukrasa di bawah Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/2). (Foto: Antara/Yusran Uccang)

Ray Rangkuti yang juga penggiat demokras asal Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) menduga bahwa usulan Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) yang berniat menyantuni partai politik adalah upaya sistematis untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengapa bisa begitu?
Kepada Merahputih.com Ray menjelaskan, jika usulan Mendagri disetujui maka potensi terjadinya penyelewenangan atas dana santunan tersebut sangat besar. Pada saat terjadi penyelewengan itulah lembaga antirasuah akan bergerak untuk melacak dana tersebut.

Namun demikian langkah KPK sudah pasti akan dihambat oleh koalisi partai politik. Hambatan tersebut dipicu karena mereka sama-sama menikmati legitnya santunan dana yang dikucurkan pemerintah.

"Yang bisa melakukan audit secara detail kan KPK. Nah bagaimana kalau KPK dilemahkan? Tentu fungsinya tidak akan berjalan maksimal," kata Ray.

Upaya pelemahan lain terhadap KPK juga berpotensi kuat akan dilakukan oleh partai politik di Parlemen. Ketika sadar tengah diburu KPK, maka parpol akan saling kerja sama untuk menghambat derap langkah pemberantasan korupsi.

"Saya nilai nanti akan ada semacam konsensus tertutup yang dilakukan parpol untuk melemahkan peran KPK," tandas Ray. (bhd)