Lima Agenda Indonesia di DK-PBB, Mulai Kemerdekaan Palestina Hingga Masalah Intoleransi Warga Palestina salat saat pasukan keamanan Israel melakukan tindakan pengamanan di luar lapangan yang dikenal oleh muslim sebagai Tanah Suci. (ANTARA FOTO/REUTERS/Ronen Zvulun)

Merahputih.com - Indonesia harus menjalankan lima agenda setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk masa jabatan 2019-2020.

"Indonesia berhasil mendapatkan 144 suara, sedangkan pesaingnya yakni Maladewa hanya mendapatkan 46 suara," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Jumat (8/7).

Dengan 144 suara, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK-PBB pada pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Indonesia, sebagaimana dikutip Antara, sedapat mungkin memperjuangkan lima agenda saat mulai bertugas menjadi anggota tidak DK-PBB pada 1 Januari.

Pertama, Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia. Salah satunya adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina. Selain itu pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat ini harus dicermati karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.

Kedua, Indonesia harus dapat memunculkan agenda kawasan yang berpengaruh pada perdamaian dan kemanan dunia. "Sebagai contoh ketegangan antar negara di Laut China Selatan, perlindungan terhadap etnis Rohingya dan masalah pengungsi asal sejumlah negara Timur Tengah," kata dia.

Ketiga, Indonesia memunculkan agenda-agenda yang berkaitan dengan perang melawan teroris. Hal ini penting mengingat pelaku teror telah mengubah perjuangannya untuk melawan hal-hal yang berbau Barat, tetapi sudah sampai pada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dari sejumlah negara, bahkan upaya mendirikan negara baru.

Dewan Keamanan PBB sedang bersidang
Dewan Keamanan PBB bersidang di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat. (ANTARA FOTO/REUTERS/Brendan McDermid)

Keempat, Indonesia perlu mengagendakan pembahasan tentang fenomena yang muncul belakangan ini terkait masalah intoleransi. Intoleransi telah menjadi wabah di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun.

Terakhir, Indonesia perlu mengusulkan agenda-agenda yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.

"Perang dagang dan tarif belakangan ini yang terjadi antar negara perlu untuk diwaspadai," kata dia.

Indonesia sebelumnya pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008. Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.

Menanggapi keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Presiden Jokowi melalui akun twitternya menyampaikan tekad Indonesia untuk ikut berperan dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, "cuit Presiden Jokowi melalui akun @jokowi.

Dengan demikian untuk keempat kali bagi Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terakhir pada 2006-2008.(*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH