Lili Pintauli Masih Kantongi Rp 87 Juta Per Bulan Meski Gaji Dipotong 40 Persen Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Akibatnya, Lili dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama setahun.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean saat membacakan amar putusan, Senin (30/8).

Baca Juga

Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Siregar Hanya Dihukum Potong Gaji

Meski gajinya dipotong 40 persen selama setahun, Lili masih menggantongi pendapatan lebih dari Rp 87 juta per bulan. Hal ini lantaran gaji yang dipotong hanya gaji pokok sebagai Wakil Ketua KPK sebesar Rp 4,62 juta.

Besaran gaji pokok tersebut tertuang dalam Pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak keuangan, Kedudukan Protokol, Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Dengan demikian, gaji Lili yang dipotong Dewas hanya sekitar Rp 1,84 juta.

Padahal, selain gaji pokok, berdasarkan PP 82/2015, Wakil Ketua KPK mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 20,4 juta; tunjangan kehormatan sebesar Rp 2,1 juta; tunjangan fasilitas berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 34,9 juta; tunjangan transportasi sebesar Rp 29,5 juta; tunjangan asuransi dan jiwa sebesar Rp 16,3 juta; serta tunjangan hari tua sebesar Rp 6,8 juta.

Dengan menghitung gaji pokok, dan berbagai tunjangan, secara total, take home pay yang diterima Wakil Ketua KPK sebesar Rp 89,45 juta per bulan. Sementara yang dipotong Dewas hanya dari gaji pokok atau sekitar Rp 1,8 juta. Dengan demikian, Lili masih menerima sekitar 87,65 juta per bulan.

Tangkap layar sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8). (Desca Lidya Natalia)
Tangkap layar sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8). (Desca Lidya Natalia)

Diketahui, Dewas KPK memutuskan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Lili dinilai menyalahgunakan kekuasaannya terkait kasus yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial

"Mengadili menyatakan terperiksa lili pintauli siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean saat membacakan amar putusan, Senin (30/8).

Dalam menjatuhkan sanksi, Dewas KPK mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal meringankan Lili dianggap mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi Etik. Sementara untuk hal yang memberatkan Lili disebut tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

"Terperiksa selaku pimpinan kpk seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho. (Pon)

Baca Juga

Langgar Kode Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terima Putusan Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini
Indonesia
Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini

Tiket dapat dibeli di berbagai gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotel yang tersebar di Indonesia.

Lepas dari Sanksi WADA, NOC Indonesia Gerak Cepat Wujudkan ANOC World Beach Games 2023
Indonesia
Lepas dari Sanksi WADA, NOC Indonesia Gerak Cepat Wujudkan ANOC World Beach Games 2023

Director ANOC Haider Farman meninjau kawasan Pantai Pulisan, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (06/02) dan terkesan dengan hamparan pasir putih dan birunya air laut.

Ciptakan Udara Bersih, Anak Buah Anies Berharap Dapat Dukungan dari Semua Pihak
Indonesia
Polres Sukoharjo Amankan Dua Pelaku Usaha Buang Limbah ke Bengawan Solo
Indonesia
Polres Sukoharjo Amankan Dua Pelaku Usaha Buang Limbah ke Bengawan Solo

Polres Sukoharjo, Jawa Tengah mengamankan dua pelaku usaha home industry di wilayah Kecamatan Polokarto.

Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi
Indonesia
Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi

Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini menegaskan, anggota Fraksi Gerindra tidak akan membelot mengikuti jejak PDIP dan PSI menyetujui interpelasi untuk cecar Anies.

Usai Libur Lebaran, Pengguna KRL Jabodetabek Lampaui 187 Ribu Penumpang
Indonesia
Usai Libur Lebaran, Pengguna KRL Jabodetabek Lampaui 187 Ribu Penumpang

Mobilitas warga pasca libur panjang Lebaran 2022 kembali pulih. Buktinya, Senin, (9/5) pagi ini situasi di seluruh stasiun ramai. Hingga pukul 09.00 WIB, pengguna KRL Jabodetabek di seluruh stasiun mencapai 187.584 pengguna.

Kapolri Sebut Bakal Tindak Tegas Pihak yang Tunggangi Demo Mahasiswa 11 April
Indonesia
Kapolri Sebut Bakal Tindak Tegas Pihak yang Tunggangi Demo Mahasiswa 11 April

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, akan menindak tegas pihak atau oknum penyusup yang mencoba memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa untuk mengambil keuntungan segelintir kelompok.

Jokowi Minta TNI Fokus Investasi Dibanding Belanja Pertahanan
Indonesia
Jokowi Minta TNI Fokus Investasi Dibanding Belanja Pertahanan

Kepala Negara juga meminta para prajurit TNI untuk selalu bersiap menghadapi berbagai ancaman

Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang
Indonesia
Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar apel Siaga Kesiapan Pengawas Pemilu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin (23/5) pagi.

Hari Pertama PPKM Darurat, Kondisi Jakarta Seperti Sedang 'Berobat'
Indonesia
Hari Pertama PPKM Darurat, Kondisi Jakarta Seperti Sedang 'Berobat'

Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat AKP Sam Suharto memastikan pembatasan di Jakarta akan berlangsung 1 x 24 jam penuh