Lili Mangkir Sidang Etik Dewas KPK, ICW Minta Firli Tanggung Jawab Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Tanjung Selor. ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar tak menghormati Dewan Pengawas (Dewas) KPK lantaran mangkir dari sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Lili sedianya disidang etik atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika dari PT Pertamina (Persero). Namun, ia mangkir karena mengikuti agenda putaran ke-2 G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) di Nusa Dua, Bali.

"Absennya Saudari Lili Pintauli dari persidangan perdana dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas menunjukkan iktikad buruk dari yang bersangkutan dan sikap tidak menghargai kelembagaan Dewan Pengawas," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (6/7).

Baca Juga:

Pergi ke Bali, Lili Pintauli Siregar Tidak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK

Kurnia mengatakan, Lili seharusnya bisa hadir dalam sidang etik yang diagendakan pada Selasa (5/7) kemarin. Sementara kegiatan ACWG di Bali itu dapat diwakilkan oleh pimpinan KPK yang lain.

"Apalagi mengingat jadwal sidang perdana telah diinformasikan Dewan Pengawas beberapa hari sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, Kurnia juga menyinggung peran Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Kurnia, mangkirnya Lili dalam sidang etik dapat dipertanggungjawabkan oleh purnawirawan jenderal bintang tiga itu.

"Sebab, Saudara Firli menduduki jabatan tertinggi di lembaga antirasuah itu dan besar kemungkinan menjadi pihak yang menyetujui Saudari Lili hadir dalam forum di Bali tersebut," tegas dia.

Baca Juga:

Gelar Sidang Etik, Dewas KPK Tak Terpengaruh Isu Lili Pintauli Mundur

Menurut Kurnia, hal ini menandakan Firli cs tidak menganggap kelembagaan Dewas KPK sebagai entitas penting di lembaga antirasuah itu. ICW meminta Dewas untuk menegur jajaran pimpinan KPK.

"ICW merekomendasikan agar Dewan Pengawas menegur keras jajaran pimpinan KPK agar dapat kooperatif dan tidak berupaya menghambat proses sidang kode etik," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Jalani Sidang Etik Secara Tertutup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Propam Polresta Bogor Tangkap Polisi Tilang Pengendara Rp 2,2 juta
Indonesia
Propam Polresta Bogor Tangkap Polisi Tilang Pengendara Rp 2,2 juta

Oknum anggota Polsek Tanah Sareal berinisial Bripka SAS ditangkap dan ditahan Propam Polresta Bogor buntut aksinya yang menilai seorang pengendara motor sebesar Rp 2,2 juta.

Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 41 Napi, Polisi Duga Dipicu Korsleting Listrik
Indonesia
Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 41 Napi, Polisi Duga Dipicu Korsleting Listrik

korban tewas akibat kebakaran sebanyak 41 orang napi

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial
Indonesia
Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya.

DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Aset
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Aset

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta resmi membentuk panitia khusus (pansus) aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Hari Toleransi Internasional, Menag Sebut Keragaman Adalah Kekayaan
Indonesia
Hari Toleransi Internasional, Menag Sebut Keragaman Adalah Kekayaan

Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama

JIS Dipastikan untuk Home Base Persija, tapi Hanya Pertandingan Besar
Indonesia
JIS Dipastikan untuk Home Base Persija, tapi Hanya Pertandingan Besar

PT Jakarta Propertindo (JakPro) memastikan Jakarta International Stadium (JIS) yang terletak di Jakarta Utara sebagai kandang atau home base klub Persija.

PDIP DKI Sebut Kualitas Bangunan JIS Buruk
Indonesia
PDIP DKI Sebut Kualitas Bangunan JIS Buruk

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berpendapat, peristiwa runtuhnya pagar pembatas stadion JIS ini, disinyalir kualitas bangunan yang dipilih Gubernur Anies Baswedan buruk.

AJI Desak DPR Hapus Pasal di RUU KUHP dan ITE yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers
Indonesia
AJI Desak DPR Hapus Pasal di RUU KUHP dan ITE yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terdapat lebih dari dua puluh pasal yang mengancam kebebasan pers dan dapat mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya, serta mengancam demokrasi.

Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis
Indonesia
Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air telah melampaui target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).