Likuiditas Kering, Garuda Dapat Talangan Rp8,5 Triliun Ilustrasi pesawat Boeing 747 milik maskapai Garuda Indonesia. (Foto: MP/Rizki Fitrianto).

MerahPutih.com - Pemerintah bakal memberikan dana talangan sebesar Rp8,5 triliun dengan skema obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond (MCB) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

"Ini akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ke depan. Pada akhirnya target MCB ini adalah kelangsungan perusahaan," katanya di Jakarta, Jumat (20/11).

Baca Juga:

Erick Thohir Diminta Bereskan Bisnis Sampingan Direksi Garuda Indonesia

Dana talangan, kata Irfan, diharapkan dapat mendorong lebih cepat pemulihan industri penerbangan yang terpukul keras karena pandemi, sehingga bisa ikut membantu memulihkan ekonomi nasional.

Ia memastikan, dana talangan tidak akan digunakan untuk membayar kewajiban pegawai Garuda Indonesia yang terdampak karena pandemi COVID-19.

Selain itu, Garuda Indonesia memastikan perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) melainkan memberikan penawaran pensiun dini dan mempercepat kontrak pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanpa menghilangkan hak mereka.

Garuda Indonesia
Kampanye pakai masker Garuda Indonesia. (Foto: Antara).

"MCB ini saya katakan peruntukannya untuk likuiditas, solvabilitas, untuk memastikan operasional perusahaan lancar di depan, bukan di belakang," katanya.

Dalam RUPSLB yang digelar Jumat (20/11), pemegang saham Garuda Indonesia telah menyetujui penerbitan obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond (MCB) dengan nilai total maksimal Rp8,5 triliun dan tenor maksimal tujuh tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru begitu jatuh tempo. (*)

Baca Juga:

Bos Garuda Indonesia Umumkan Gaji Karyawan Ditunda, tapi THR Tetap Cair

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan
Indonesia
LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

TACB Protes Spanduk Machfud-Mujiaman Tutupi Gedung Cagar Budaya
Indonesia
TACB Protes Spanduk Machfud-Mujiaman Tutupi Gedung Cagar Budaya

"Yang pasti TACB belum mengeluarkan izin rekomendasi terkait hal ini," tegasnya.

KPK Tangkap Rektor UNJ Terkait Pemberian THR ke Pejabat Kemendikbud
Indonesia
KPK Tangkap Rektor UNJ Terkait Pemberian THR ke Pejabat Kemendikbud

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin.

Pulihkan Ekonomi, BI Beli Surat Berharga Negara Rp147 Triliun
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, BI Beli Surat Berharga Negara Rp147 Triliun

Pembelian SBN secara langsung tersebut sebagai bagian pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN oleh BI.

Pangeran Albert dari Monako Positif Virus Corona
Indonesia
Pangeran Albert dari Monako Positif Virus Corona

Pangeran Albert II dari Monaco dinyatakan positif mengidap virus corona (COVID-19). Kondisi kesehatannya tidak mengkhawatirkan.

Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus
Indonesia
Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus

Pangeran atas nama PAN memiliki pesan khusus bagi Listyo jika nanti sudah menjabat Kapolri

Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi
Indonesia
Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi

Para pegiat lingkungan ini, mengkritik ketidakerbukaan Anies terkait keputusan, karena baru dipublikasikan dan akses masyarakat luas pada aturan in baru diketahui Juni 2020.

IHSG Anjlok, Anies Diminta Hati-Hati Membuat Pernyataan
Indonesia
IHSG Anjlok, Anies Diminta Hati-Hati Membuat Pernyataan

Anies juga diminta segera memetakan RT sebagai wilayah mikro berstatus zona merah

Picu Klaster COVID-19, Calon Kepala Daerah Wajib Kena Sanksi
Indonesia
Picu Klaster COVID-19, Calon Kepala Daerah Wajib Kena Sanksi

Saat pemungutan suara digelar TPS harus dipisahkan antara TPS zona merah dan TPS zona Hijau untuk menutup kemungkinan adanya kasus baru.

Ibu Mertua Ketua KPK Firli Bahuri Tutup Usia
Indonesia
Ibu Mertua Ketua KPK Firli Bahuri Tutup Usia

Belum diketahui penyebab meninggalnya almarhumah